Proyek Jalan Lingkar Jampea Selayar Berbau Korupsi

Hingga saat ini hasil pelaksanaan pengerjaan proyek jalan lingkar jampea di kecamatan Pasimasunggu kabupaten kepulauan Selayar masih terus menjadi buah bibir warga. Pasalnya hasil pengerjaan kontraktor dalam proyek tersebut saat ini malah sangat tidak bisa dimanfaatkan oleg warga setempat.  Lebih bagus yang dulu Pak ujar Patta warga Jampea kepada media ini.

Dalam kaitan pelaksanaan proyek dengan nilai puluhan Miliar ini malah pernah menjadi bahan penyelidikan pihak kejaksaan namun hingga saat ini tidak diketahui hasilnya. Menurut sumber, bahwa pelaksana proyek ini adalah orang berpengaruh di Selayar sehingga sangat sulit untuk memulai penyielidikan dan penyidikan.

Dari data dan hasil investigasi FPS yang dipaparkan pada sebuah forum wartawan selayar menyebut angka miliaran kerugian negara dalam proyek tersebut. Dan yang paling sangat menyolok adalah proyek ini tidak sesuai bestek. Sayang seribu sayang, hingga saat ini tidak ada pihak terkait yang berani menyentuh dugaan kasus korupsi miliaran rupiah anggaran negara ini.

FPS Siapkan Laporan Adanya Praktek Gayus Di Kantor Pajak Selayar

Hingga saat ini data wajib pajak yang tertangani oleh kantor pelayan pajak kabupaten kepulauan Selayar tidak jelas dan ada kesan kepala kantor pajak  daerah ini tidak kooperatif saat dimintai data jumlah wajib pajak dan data jumlah penarikan pajak kepada  wajib pajak di daerah paling selatan Sulawesi-selatan setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan oleh Arsil Ihsan,ketua Forum Peduli Selayar (FPS) dalam siaran persnya  Selasa (22/3) di Benteng Selayar.
Lebih lanjut dalam siaran pers FPS tersebut disebutkan bahwa ini kasus dugaan tindak pidana yang ke 2 tahun 2011 ini yang telah dipersiapkan berkasnya untuk dilaporkan kepada pihak penyidik  Kepolisian.  Dimana dari hasil pengumpula informasi dan data awal terhadap aktivitas perpajakan di Selayar dalam 2 tahun terakhir disebutkan adanya dugaan kerugian Negara dan kerugian masyarakat. Termasuk adanya praktek petugas pelayanan pajak Selayar yang mirip dengan praktek yang pernah dilakukan gayus. Penarikan pajak dari para wajib pajak sector usaha pertokoan dan usaha dagang yang ditarik langsung oleh 2 oknum petugas pajak selayar ini. Dari sini diduga telah terjadi pembuatan data fiktif yang tentu saja sangat rentan merugikan Negara karena penarikan tersebut  atau mungkin ada  penyetoran ulang dari para wajib pajak yang tentu saja sangat kental dengan tindak pidana penipuan oleh oknum petugas terhadap para wajib pajak tentunya. Namun kenapa tidak ada upaya hokum formal terhadap kasus ini. Bila alas an pihak berwajib tidak ada laporan maka pimpinan dan seluruh karyawan kantor pajak selayar otomatis akan menjadi tersangka mengetahui terjadinya tindak pidana dan tidak melaporkan kepada pihak berwajib.  Opsi ketiga adalah melakukan pengembalian kepada para wajib pajak yang telah dirugikan. Bila ini terjadi maka unsure pidana yang kami akan laporkan akan semakin kuat, ujar Arsil.
Saat dilakukan konfirmasi ke kepala kantor pajak selayar, Rahman  menjelaskan hamper sama dengan apa yang dijelaskan oleh Arsil bahwa jawaban yang diberikan kepada FPS  terkait data jumlah wajib pajak dan jumlah nominal pajak setiap tahun yang ditarik dari wajib pajak selayar tidak diketahui oleh kepala kantor pajak dan diminta menanyakan langsung ke kantor pajak pusat Bulukumba, dengan alas an tidak ada data arsip di Selayar.

Kritik Harus Patuhi Hukum

Kabar Makassar On line'' yang berslogan kritis sangat penting, terutama dalam hal kritis yang bersifat membangun.
Itu ditandaskan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri persemian redaksi on line
''Kabar Makassar'' di Jl Emy Saelan baru-baru ini.
Menurut Syahrul, terdapat empat bentuk kritik.

Pertama kritik dalam bentuk pendekatan filosofi yang selalu mengedepankan logismatriks dan hitungan-hitungan matriks secara universal.
Kedua, kritik by yuridis, kritik yang akan disampaikan harus sesuai hukum. Janganlah kritik tersebut melanggar rambu hukum.
Ketiga pendekatan sosiologi, apakah kritik yang disalurkan besar manfaatnya. Keempat pendekatan kultural, harus si pakalebbi,
sipakainge dan sipakatau, pesan Gubernur.
Selain Gubernur, hadir pula, Wawali Makassar Supomo Guntur, Plt. Kabid Humas Polda Sulselbar AKBP M Siswa.
Pimpinan redaksi kabar Makassar.com, Jupriadi Asmaradana mengatakan, kabar Makassar mempunyai slogan kritis, berimbang dan independen.
Wadah itu berperan sebagai workshop pengontrol dan penjaga aktivitas baik pemerintah, mahasiswa, maupun masyarakat kecil.
''Kabar Makassar memiliki tradisi jurnalistik berbeda dengan media lain yang lebih mengutamakan aktualitas atau kecepatan. Tetapi di Kabar Makassar lebih mengutamakan keberimbangan dibandingkan kecepatan,'' ujarnya.
Selain itu, Kabar Makassar juga menciptakan forum Makassar Media Center yang akan menjadi tempat diskusi bagi semua pihak untuk mengeluarkan aspirasinya.

Makassar media center ini rencananya diadakan setiap Jumat tiap minggu di warkop Dg. Anas,”ungkapnya.(*)

FPS : Nilai Pemprov Tidak Tegas

Forum Peduli Selayar melalui siaran persnya Selasa (1/2)  menyoroti dan menyayangkan beredarnya foto copy pemberitaan bahwa nilai scoring cpns akan di ulang dan informasi bahwa pengumuman hasil cpns selayar akan di ulang yang disebarkan oleh oknum oknum yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenaraannya yang dinilai sangat mengganggu dan merawankan kondisi keamanan diwilayah kabupaten kepulauan Selayar. Hal ini mulai terjadi saat sejumlah Koran terbitan Makassar memberitakan adanya dugaan rekayasa dalam penentuan  scoring  nilai hasil pelaksanaan ujian cpns selayar yang dilaporkan salah satu lsm ke pemprov sul-sel yang kemudian dilanjutkan oleh pemprov bermohon ke  kementerian pendayaagunaan aparatur Negara untuk dilakukan audit terhadap surat keputusan kabupaten kepulauan selayar 871/245/XII/BKD/2010 tanggal 12 Desember 2010 tentang penetapan kelulusan CPNSD formasi pelamar umum Selayar dan Skoring nilai ujian yang dikeluarkan Universitas Indonesia (UI) sehari sebelumnya. Sigit Sugiman, coordinator pemantau cpns dari FPS menjelaskan bahwa sejumlah informasi dari  anggota forum  yang bertugas di wilayah kecamatan melaporkan melalui sms , bahwa ada yang sengaja mengedarkan fotocopy sebuah berita Koran yang isinya menyebutkan hasil scoring nilai pengumuman hasil cpns selayar dilaporkan sangat sarat rekayasa dan  akan diperiksa kembali.  Informasinya sangat cepat beredar, malah isi berita telah  tiba di tengah masyarakat secara berlebihan  dari isi  pemberitaan tersebut. Sehingga ada  sejumlah keluarga yang salah seorang anggota keluarganya lulus dalam ujian  cpns terpantau melakukan komunikasi kepada semua keluarga peserta lainnya yang lulus untuk bersiap siap untuk melakukan upaya hokum kepada pihak berwajib. Belum lagi ada oknum yang sengaja menyebarkan fotocopy hasil scoring terbaru pengumuman cpns selayar yang terkesan dikeluarkan resmi oleh bkn.  Bila hal ini terus dibiarkan dan tidak cepat diantisipasi oleh pihak pihak terkait maka kami sangsi akan terjadi hal yang dapat merugikan orang selayar senbdiri. Misalnya adanya penyesatan informasi yang dapat memancaing mereka  yang telah lulus dalam pengumuman resmi sebelumnya.
Sementara itu aktivis pemerhati selayar lainnya juga menyebutkan bahwa seharusnya pemprov setelah menerima adanya pengaduan dari lembaga non pemerintah segera melakukan upaya klarifikasi ke pihak pemerintah kabupaten kepulauan selayar atau minimal ke panitia penerimaan cpns di Kabupaten kepulauan Selayar, atau setidaknya bahwa bila benar ada kecurangan kenapa tidak segera melaporkan hal ini ke pihak berwajib ? sehingga secara prosudure, pemprov tidak mempermainkan hukum formal dengan melakukan tindakan hokum dari aturan main yang mereka keluarkan sendiri.

Seleksi Cpns Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai Prosudure

Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar,H. Zainuddin angkat bicara soal kasus dugaan pemalsuan Lembar Jawaban Komputer (LJK) pada seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Selayar tahun 2010.

H. Zainuddin melalui kuasa hukumnya, Muh Asfah A. Gau SH, Minggu (13/3) menegaskan, seleksi CPNS Selayar sudah sesuai prosedur. Asfah dengan tegas membantah kalau tidak ada pemalsuan LJK dalam proses seleksi.
Muh Asfah menguraikan, pemalsuan sangat tidak mungkin terjadi, lantaran semua proses serta tahapan seleksi CPNS, dalam pengawasan ketat aparat Polres Selayar.
''Sesuai SK Bupati soal Seleksi CPNS, panitia yang dibentuk ada sebanyak 40 orang. Sebagai ketua panitia, Sekda tidak turun langsung mengatur berkas secara tehnis. Ia hanya melakukan kontrol melekat pada setiap proses seleksi. Sampai saat ini, tak ada satu pun panitia yang komplain dengan hasil pengumumam. Itu indikasi kuat kalau tidak ada pemalsuan. Logikanya, kalau ada pemalsuan yang dilakukan salah satu panitia, pasti ketahuan, karena jumlah panitia banyak,'' tukasnya.
''Tidak ada pemalsuan, semua sudah melalui prosedur,'' katanya.
Komentar yang dilayangkan Muh Asfah menanggapi adanya laporan dugaan pemalsuan LJK pada seleksi CPNS Selayar di Polda Sulsel. Saksi pelapor atas nama Bahtiar Seppe, saudara kandung Arsyad, mantan Kepala BKD Selayar yang telah di non jobkan oleh Bupati Selayar beberapa bulan yang lalu.
Lebih jauh Asfah membeberkan, semua proses tahapan seleksi CPNS Selayar, menurutnya, sangat transparan dan dalam pengawalan ketat petugas Kepolisian.
''Soal ujian dan formulir LJK CPNS Tahun 2010 diterima di Bandara Sultan Hasanuddin, 8 Desember 2010, kemudian dibawa ke Selayar pada 9 Desember di kawal tiga polisi, Inspektorat Sulsel, Inspektorar Selayar, pegawai BKD Selayar serta utusan Universitas Indonesia. Saat tiba, naskah diterima pemerintah lalu diserahkan ke Polres Selayar.
Begitu pun hasil tes serta skoring nilai. Semuanya dilakukan dalam penjagaan kepolisian. Jadi bagaimana mungkin ada pemalsuan,'' katanya.
Ditanya soal adanya sejumlah data peserta yang tak sesuai, menurut Muh Asfah itu adalah hal yang wajar. Dalam setiap ujian, kerap ditemukan hal seperti itu, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. (*)

Kepulauan Selayar Menuju Kabupaten Strategis

Rapat Koordinasi Terbatas (Rakoortas) tentang percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin langsung Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo, di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel, pekan lalu. Kegiatan itu dihadiri beberapa pejabat dari Kementerin Perekonomian (Kemenko) RI, pejabat dari BPPT,
pejabat Provinsi Sulsel, Bupati Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab MM dan Wakil Bupati, H Saiful Arif SH, serta beberapa pejabat SKPD lingkup pemkab, diantaranya Kepala Bappeda, Drs Musytari, Kadishub Kominfo, Drs Dahlul Malik MH.
Rencana percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, sudah mendapat perhatian dari Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin limpo. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar H Saiful Arif SH, ketika ditemui di ruang kerjanya kepada beberapa wartawan menjelaskan salah satu yang dibicarakan adalah tindak lanjut dari pertemuan itu bagaimana programm ini diseriusi.
Penyiapan lahan juga menjadi priorotas utama. Sementara kata dia, dalam sambutan Menteri Perekonomian yang langsung disampaikan Deputy Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Edy Putera Irawady mengatakan bahwa dalam rangka memberikan dukungan untuk mensukseskan upaya percepatan pembangunan, maka pemerintah pusat akan mencoba memasukkan investor.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Bupati Syahrir Wahab dalam sambutannya mengatakan bahwa Selayar masa lampau telah menjadi sebuah daerah transit pelayaran kapal asal Cina dan Arab hingga Belanda bahkan Portugis. Kenyataan tersebut memposisikan Selayar sebagai kawasan perdagangan dunia yang maju dan menjadi daerah persinggahan. Bahkan dimasa itu kata Syahrir Wahab, Selayar menjadi daerah tujuan.
Dikatakan melihat kondisi tersebut maka Kabupaten Kepulauan Selayar sangat berpotensi menjadi wilayah strategis untuk dijadikan kabupaten percontohan dalam pembangunan daerah tertinggal di Indonesia, terutama di KTI.
Dia juga menyampaikan beberapa aspek keunggulan Kepulauan Selayar, antara lain posisi geografis, keragaman sumber daya alam, baik di darat maupun yang ada di laut, serta variasi obyek dan daya tarik wisata dan potensi energy maupun sumber daya mineral.
Syahrir Wahab juga menjelaskan bahwa pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar mulai saat ini akan diarahkan dalam mewujudkan Selayar sebagai Bandar Niaga Kawasan Timur Indonesia, sebagai manifestasi pengembangan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi perminyakan dan pusat distribusi logistik.

Laporan Masyarakat Terkait Cpns Selayar Dinilai Bermotif Dendam

Laporan Masyarakat Transparansi Sulawesi Selatan kepada kepolisian perihal dugaan adanya rekayasa dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri di Selayar dianggap bermotif dendam. “Tidak ada rekayasa penerimaan. Itu laporan keliru,” ujar kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Selayar, Muhammad Asfah A. Gau, kemarin.

Menurut Asfah, laporan pemalsuan hasil tes calon pegawai Selayar itu merupakan pengaduan pribadi dari salah satu anggota lembaga swadaya masyarakat tersebut. “Jadi bukan laporan resmi lembaga. Kuat diduga laporan itu didasari balas dendam,” ujar dia.

Asfah mengungkapkan, “Bahtiar Sappe adalah adik Muhammad Arsyad, yang dipecat saat menjabat Ketua Badan Kepegawaian Daerah Selayar tahun lalu. Itu laporan pribadi, bukan atas nama Masyarakat Transparansi.”

Sebenarnya, Asfah melanjutkan, keluarga tidak terima Arsyad dipecat, sehingga melakukan serangan kepada Badan Kepegawaian Daerah, yang kini dipimpin Basok Lewa. “Mereka menebar isu bahwa hasil tes penerimaan pegawai direkayasa dan sarat dengan sogokan. Isu itu menimbulkan efek luar biasa terhadap masyarakat Selayar. Kami harus meluruskan ini,” ucapnya.

Asfah balik menuding bahwa laporan itu bukan berdasarkan fakta, melainkan tuduhan sepihak. Buktinya, tanda tangan peserta tes tidak palsu. Tanda tangan itu kebetulan tidak sama dengan yang tertera di atas kertas absensi dan lembar jawaban. “Bisa saja nama peserta pada lembar absen tidak ditulis lengkap seperti di lembar jawaban. Kami kira ini ada kesengajaan mencari-cari kesalahan,” ujar dia.

Bantahan ini, Asfah mengatakan, bukan bertujuan menyerang balik Bahtiar Sappe. “Pemerintah Selayar tidak melayani dendam, kami hanya ingin beri fakta sebenarnya,” kata dia. Dari semua proses seleksi, menurut Asfah, tidak ada celah untuk mengubah atau memalsukan tanda tangan pejabat Badan Kepegawaian Daerah. “Pengawalan polisi sangat ketat. Penetapan oleh bupati juga dikawal.”

Bahtiar ketika dimintai konfirmasi Tempo mengatakan laporan itu tidak ada kaitannya dengan pemecatan kakaknya, Arsyad, dan unsur dendam terhadap Pemerintah Kabupaten Selayar. Laporan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat pada 9 Maret lalu itu murni temuan.

“Semua pejabat yang terlibat dalam verifikasi itu membenarkan ada pemalsuan tanda tangan dan identitas, ” kata dia. “Scoring Universitas Indonesia tidak sama dengan hasil verifikasi. Tidak mungkin ada data tidak cocok lantas diluluskan,” kata dia. Penerimaan pegawai ini berlangsung akhir tahun lalu.

Koordinator Masyarakat Transparansi Selayar, Syuaib Rewata, juga membantah institusinya punya dendam. Pada 8 Maret, dia mengaku dikeroyok oleh sejumlah orang tak dikenal di Jalan Perkebunan, Makassar. Sebelumnya, intimidasi kerap menimpa anggotanya selama Februari lalu. “Pengeroyok itu memakai topeng.”  (*/LBH Makassar.org/R)

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

VISI
Pernyataan Visi merupakan ungkapan kata yang menggugah " Business Plan" menjadi hidup. Visi merupakan representasi keyakinan terhadap masa depan organisasi dalam pandangan pelanggan (masyarakat). Dengan demikian, Visi harus dapat menggambarkan keadaan ideal yang hendak diwujudkan di masa depan atau memandang citra masa depan yang ideal yang hendak diwujudkan dan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Sebagai implementasi dari kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Selayar menetapkan Visi Kabupaten yang diciptakan melalui suatu konsensus, serta menggambarkan sesuatu yang mungkin (tidak bersifat spekulasi) yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Disamping itu, Visi kabupaten disusun untuk memberi inspirasi dan memberikan tantangan bagi prestasi dimasa mendatang dengan tetap memperhatikan sistem nilai strategis yang berfungsi sebagai titik temu semua stakeholder serta memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam peaksanaan. Adapun Visi Kabupaten Selayar di rumuskan sebagai berikut : " TERWUJUDNYA SELAYAR SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG MAPAN MANDIRI DAN BERKELANJUTAN "

Visi Kabupaten Selayar tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam visi Pemerintah Kabupaten Selayar dengan tetap memperhatikan kewenangan otonom Kabupten Selayar sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, serta dengan memperhatikan analisis perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai berikut :

" Teciptanya Pelayanan Prima dalam mewujudkan Selayar sebagi Kabupaten Maritim "

Makna yang terkandung dalam Visi Pemerintah Kabupaten Selayar sebagaiman yang tersebut diatas yaitu :

" Pelayanan Prima " merupakan tujuan yang ingin diwujudkan dari para pelaksana Pemerintahan Selayar dalam rangka "Kepemerintahan yang baik (Good Governance)" sebagai wujud hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu langkah-langkah untuk mencapai tingkat Pelayanan Prima tersebut, dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur, serta peningkatan dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang kondusif kearah terciptanya penguatan ketahanan ekonomi wilayah yang didukung oleh upaya peningkatan kualitas manusia. Pada kondisi yang demikian ini diharapkan akan dapat diwujudkan nuansa peran dan fungsi yang seimbang dan saling berinteraksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, dalam suasana kehidupan demokrasi yang semakin berkembang dan mantap.

" Kabupaten Maritim " merupakan kebulatan tekad dari aspirasi dan cita-cita masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperoleh kewenangan kabupaten dalam wilayah laut antar pulau, serta mengelola secara optimal segala potensi sumber daya kelautan yang diharapkan sebagai motor penggerak perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan terjadinya transformasi budaya masyarakat dari agraris/kontinen ke maritim yang religius.

MISI
Sebagai pemandu dalam mencapai tujuan ideal organisasi ditetapkan pula sejumlah misi yang disusun secara efisien dan efektif, inovatif dan kreatif serta memberikan gairah kerja pada semua komponen.
Misi ini menggambarkan mengenai keberadaan dan penetapan tujuan yang tepat dengan sasaran menggambarkan keadaan ideal yang ingin diwujudkan dan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tindakan dan hasil-hasil yang diinginkan tercapai. Rumusan Misi Kabupaten Selayar :

1. Meningkatkan pelayanan prima untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
2. Mewujudkan Selayar sebagai Kabupaten Maritim dalam satu kesatuan yang utuh
3. Memposisikan Selayar sebagai sub system dalam system transportasi nasional baik darat, laut maupun udara.
4. Mendorong transfomasi budaya masyarakat dari agraris/kontinen ke maritime yang religius.

Dalam upaya mencapai misi tersebut terdapat nilai-nilai yang menjadi "spirit" atau semangat yang mengilhami yang diadopsi dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan dipandang relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Nilai - nilai yang dimaksud adalah :

1. Tappa' ri Allah Ta'ala, artinya yakin dan percaya kepada Allah SWT, yang terwujud pada setiap tindakan, perkataan dan perbuatan.
2. Kontu Tojeng, artinya konsisten dalam pencapaian cita-cita dan tujuan yang telah direncanakan dan disepakati bersama.
3. Passamaturukang, artinya komitmen yang telah menjadi kesepakatan harus dilaksanakan dan diraih secara bersama.
4. Siri' artinya setiap orang akan merasa malu jika tidak berprilaku, bekerja dan memperoleh hasil yang baik seperti yang dilakukan orang lain, dan malu jika berbuat kebohongan, tidak jujur, dan melanggar aturan agama, aturan pemerintah, serta nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.
5. Assipakatau artinya saling menghargai dan saling menghormati.
6. Berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan, nilai keagamaan akan berperan sebagai norma dan penuntun dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, baik pemerintah, swasta, pemerintah maupun seluruh masyarakat.

Istana Kerajaan Gowa Mulai Lapuk

Bangunan Istana Balla Lompoa, salah satu situs peninggalan Kerajaan Gowa, mulai lapuk. Revitalisasi yang dilakukan sejak 2009 untuk membenahi tempat ini belum menyentuh bagian rumah utama yang dahulu menjadi tempat tinggal Raja Gowa.

Balla Lompoa yang terletak di jalan poros Sungguminasa, Kabupaten Gowa, merupakan rumah kayu yang dibangun pada 1936. Raja Gowa XXXVI, Andi Idjo Karaeng Lalolang terakhir kali menempati tempat ini.

Rumah kayu ini sempat direhabilitasi tahun 1978 hingga 1980. Kendati demikian, rumah utama yang dulunya digunakan untuk menerima tamu raja dan menyimpan benda-benda pusaka mulai lapuk. Langit-langit di tiga titik sudah menganga dan hampir lepas, salah satunya di ruang utama.

Balla Lompoa yang difungsikan sebagai museum ini menyimpan koleksi pakaian adat, senjata, dan keramik-keramik dari abad XVII. Namun petugas museum Amir Daeng Tarru mengatakan tidak tahu persis berapa jumlah koleksinya. " Dari dulu memang tidak ada daftarnya," ujarnya, Kamis (10/2/2011).

Tidak semua koleksi juga diberi keterangan nama dan fungsinya. Di sebuah almari kaca, misalnya, tersimpan cawan, gelas, dan kendi berwarna tembaga. Namun tidak ada keterangan sedikitpun jenis koleksi, bahan, dan fungsinya.

Yang juga membingungkan ialah tak adanya catatan pengantar soal Balla Lompoa yang merupakan replika istana Kerajaan Gowa. Istana pertama yang dibangun sebenarnya terletak di kawasan Tamalate.

Balla Lompoa direvitalisasi sejak 2009 dengan biaya hampir Rp 15 miliar. Tahap pertama ialah membenahi kawasan dan halaman, kemudian tahap kedua bertujuan mengangkat istana setinggi tiga meter.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa Andi Rimba Alam Pangerang mengemukakan, pembenahan ruang utama akan dilakukan pada tahap ketiga tahun 2012. " Baru tahun depan kami akan memperbaiki istana bagian dalamnya," kata Andi Rimba.

Di samping Balla Lompoa saat ini terdapat Istana Tamalate, yakni gedung pertemuan dari kayu yang berbentuk rumah panggung. Rencananya Balla Lompoa dan Istana Tamalate akan dihubungkan dengan sebuah bangunan kayu yang baru pada revitalisasi tahap ketiga.

Bappeda Selayar Mantapkan RTRW

Seminar dan Konsultasi Publik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010-2030, dilangsungkan di ruang rapat pimpinan kantor bupati, Jumat 11 Februari lalu.
Kepala Bappeda Kepulauan Selayar, Drs Musytari MM Pub, selaku ketua panitia, melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar.
terkait penyelesaian laporan akhir (draf rencana), laporan analisis, dan album peta Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dia juga mamaparkan sejumlah proses pekerjaan yang akan dilakukan dalam finalisasi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, diantaranya pengajuan draf ranperda ke DPRD Selayar, sampai pada penetapan Perda Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sementara Bupati Kepulauan Selayar dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar, H Zainuddin SH MH mengatakan, tujuan penataan ruang ini akan berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dirumuskan berdasarkan visi dan misi wilayah kabupaten, karakteristik wilayah kabupaten, isu strategis, dan kondisi obyektif yang diinginkan.(*/Upol/R))

Ringkasan Eksekutif Pengembangan Pulau Selayar Sebagai Bandar Niaga Timur

Posisi Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS), yang sangat strategis karena terletak di tengah Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan sistem distribusi logistik nasional. Selat Selayar merupakan selat yang dilalui oleh sebagian besar kapal yang berlayar dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) menuju Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan sebaliknya. Selain itu, wilayah KKS diapit oleh ALKI II dan III yang menjadi penghubung ke dunia luar. Keunggulan strategis tersebut juga didukung oleh sumberdaya alam yang melimpah, berupa potensi perikanan, minyak bumi serta atol ketiga terbesar di dunia di Takabonerate sebagai aset pariwisata, membuat KKS memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan menjadi daerah maju dan mandiri. Semua potensi tersebut bila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi lokomotif bagi pembangunan dalam lingkup lokal, regional maupun nasional. Keberhasilan pembangunan KKS yang memanfaatkan keunggulan-keunggulan lokal dapat dijadikan sebagai daerah percontohan pembangunan di KTI.
Saat ini, seperti halnya wilayah lain di KTI, keberhasilan pembangunan di KKS belum begitu memuaskan. Dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan di KTI ini, maka pada tahun 2007 Prof. Budiono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, “Pemerataan pembangunan di KTI membutuhkan biaya yang sangat besar karena terkait dengan luasnya wilayah, sehingga dipandang perlu menetapkan satu daerah di wilayah KTI sebagai contoh percepatan pembangunan dan peningkatan investasi dengan mempertimbangkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya”. Hal di atas diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 (termasuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertentu), di mana KKS dapat dikategorikan sebagai Daerah Tertentu. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pengembangan Daerah Tertinggal Strategis juga menjadi dasar bagi urgensi percepatan pembangunan KKS, mengingat KKS dengan keunggulan sebagaimana disebutkan di atas merupakan wilayah yang memenuhi kriteria tersebut.
Dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut dan sebagai tindak lanjut Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi di KTI: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar (tahun 2009), maka telah dilakukan kajian pendalaman pada tahun 2010 yang bertujuan menyiapkan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi KKS. Berdasarkan analisis dan studi banding, dapat disimpulkan bahwa kawasan utara Pulau Selayar adalah wilayah yang memiliki peranan penting dalam proses transformasi KKS menjadi daerah yang maju dan mandiri. Selain pengembangan industri perminyakan dan pusat distribusi logistik KTI di kawasan utara Pulau Selayar, perlu pula dikembangkan Industri Perikanan Terpadu (IPT) dan Pariwisata Bahari melalui mekanisme aliansi strategis pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
Kajian bertajuk “Pengembangan Pulau Selayar Sebagai Bandar Niaga Timur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar” ini memuat arahan pengembangan KKS sebagai Bandar Niaga Timur. Terminologi Bandar Niaga Timur merupakan nama populer dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar, yang pada akhir tahun 2025 akan terdiri dari : (i) KEK Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik di kawasan utara Pulau Selayar, (ii) KEK Industri Perikanan Terpadu di kawasan tengah Pulau Selayar, dan (iii) KEK Pariwisata Bahari di kawasan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate. Alokasi ruang untuk masing-masing KEK tersebut telah diakomodasi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah KKS periode 2010-2030. Mengingat perkembangan situasi, maka kajian pada tahun ini difokuskan pada kawasan utara Pulau Selayar sebagai kawasan industri perminyakan dan pusat distribusi logistik KTI.
Konsep kajian ini dikembangkan atas dasar teori dan kajian kebijakan dari berbagai sektor terkait yang diperkaya dengan kondisi riil yang ada di KKS dan daerah sekitarnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian ini mencakup desk study, pengumpulan data, inventarisasi kebijakan, studi riset, studi banding, analisis, penyusunan konsep, desain perencanaan, lokakarya dan pelaporan. Desain rencana yang dihasilkan meliputi desain konseptual bandar niaga, pusat distribusi logistik dan kawasan industri perminyakan yang dilengkapi dengan analisis dampak perekonomian dan logistik. Infrastruktur yang akan dibangun pada kawasan ini diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip desain infrastruktur ramah lingkungan (green design infrastructure).
Sebagai dasar pertimbangan pengembangan Pusat Distribusi Logistik, maka pola arus barang dari KBI ke KTI dan pelaku industri logistik (pihak-pihak yang terlibat dalam industri logistik) menjadi sangat penting untuk dikaji. Untuk itu telah dilakukan studi riset ke pelabuhan-pelabuhan utama di KTI yaitu : pelabuhan Makassar, Ambon, Sorong, dan Kupang. Adapun untuk mengetahui desain kawasan industri perminyakan dan pola operasionalisasi pelabuhan, maka telah dilakukan studi banding ke pelabuhan Makassar, Tuban, Batam, Karimun, dan Surabaya. Selain itu untuk memperkaya substansi kajian, maka dilakukan empat lokakarya yang bertemakan : (i) arahan pemanfaatan ruang yang mendukung konsep BNT, (ii) desain kawasan industri perminyakan, (iii) ekonomi dan logistik KTI, dan (iv) green design infrastructure. Dari rangkaian kegiatan ini dihasilkan “Konsep Pengembangan Bandar Niaga Timur” sebagai persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dari analisis arus barang diketahui bahwa pada saat ini Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) merupakan pelabuhan terpenting yang mensuplai sembilan bahan pokok untuk KTI. Dari empat pelabuhan yang disurvei, volume pengiriman barang terbesar selama periode 2009-2010 dari Surabaya adalah ke Ambon (43.776 m³), disusul ke Sorong (27.039 m³), Makassar (4.428 m³) dan Kupang (1.462 m³). Kelancaran pengiriman barang ke pelabuhan-pelabuhan tersebut sering terganggu dan mengakibatkan kelangkaan barang di KTI, yang berimbas pada kenaikan harga dan inflasi. Posisi Selat Selayar sebagai jalur transportasi laut utama ke KTI bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan Pulau Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik. Peran dan fungsi Pusat Distribusi Logistik adalah sebagai tempat penyimpanan barang kebutuhan pokok yang selama ini dikirimkan dari Surabaya ke KTI. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Sislognas yaitu untuk memperbaiki sistem distribusi domestik sehingga setiap simpul ekonomi di semua daerah bisa terhubung, dan menjadikan logistik domestik Indonesia terintegrasi. Pengembangan Pusat Distribusi Logistik di KKS ini sangat penting karena pada tahun 2008 PDB KTI (tidak termasuk Kalimantan dan Sulawesi) adalah sebesar 3,1% dari PDB Nasional. Dengan asumsi BNT Selayar bisa menguasai 10% dari porsi PDB KTI di atas pada lima tahun pertama, maka potensi pasar KTI pada kurun waktu tersebut adalah sebesar Rp 11,2 triliun/tahun. Sejalan dengan perkembangan BNT maka diharapkan pada tahun 2025 BNT bisa menguasai 25% dari porsi PDB KTI.
Selain analisis potensi pasar di atas, telah pula dilakukan analisis kelayakan. Berdasarkan analisis kelayakan, yang meliputi aspek geofisik, ekonomi, sosial, dan legal, secara umum dapat disimpulkan bahwa kawasan utara Pulau Selayar layak dijadikan Pusat Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik. Namun demikian ada faktor yang harus diperhatikan dengan status “layak bersyarat”, yakni pasokan air bersih dan sumberdaya manusia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih maka perlu segera disusun studi kelayakan pembangunan bendung Posi, penyusunan desain pemanenan air hujan berskala kawasan, identifikasi detil sumberdaya air dan kelayakan penggunaan teknologi penyulingan air laut. Selanjutnya, untuk mengantisipasi keterbatasan kualifikasi SDM di KKS, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM KKS dengan mengembangkan pendidikan teknik dan fasilitasi magang bagi siswa sekolah kejuruan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM terampil pada jangka pendek, SDM bisa didatangkan dari kabupaten sekitar di Provinsi Sulawesi Selatan dan KTI lainnya yang memenuhi kualifikasi.
Sebagai implikasi dari penetapan status layak di atas, maka telah dilakukan analisis risiko. Faktor-faktor yang diidentifikasi akan menghambat pengembangan KKS sebagai BNT meliputi: (i) dukungan pasar: pasar KTI tetap memilih Surabaya dan kota lainnya sebagai sumber pasokan barang yang kompetitif, (ii) pelaku ekonomi: pedagang besar di Surabaya bersikeras menerapkan pola lama dan mitra pedagang besar di Surabaya yang berada di KTI lebih untung bisa berbisnis langsung dengan pedagang besar di Surabaya, (iii) pembiayaan investasi: program pembangunan KKS tidak menjadi program prioritas Pemerintah lagi dan sangat minimnya pihak swasta yang berminat berinvestasi karena memerlukan modal yang besar, (iv) kompetitor: Pelindo bersikeras tetap mengembangkan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan logistik KTI, kemungkinan pelabuhan Bitung dipilih sebagai hub logistik KTI, dan dibangunnya kilang di lokasi yang berdekatan (misal: Buton), (v) kesiapan SDM: ketiadaan pasokan tenaga teknis lokal, kekurangan pasokan tenaga teknis regional, dan tingkat kesejahteraan kurang kompetitif dibandingkan dengan daerah produsen minyak lainnya, (vi) sosial: kesenjangan kesejahteraan yang mencolok antara penduduk lokal dan pendatang, munculnya penyakit sosial dan masyarakat lokal melihat industri yang dikembangkan lebih menguntungkan pendatang, (vii) kebijakan: ketidaksesuaian program pembangunan KKS dengan program pengembangan industri, dukungan Pemerintah Provinsi yang tidak konsisten, dan kemungkinan pelabuhan Bitung ditetapkan sebagai hub logistik, dan (viii) lingkungan hidup: terjadinya pencemaran minyak yang mencapai Takabonerate, terjadi hujan asam, dan pasokan air bersih terganggu karena pencemaran airtanah. Dari analisis risiko tersebut, yang memerlukan perhatian Pemerintah adalah faktor dukungan pasar, pembiayaan investasi, kebijakan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah antisipatif supaya faktor risiko yang telah diidentifikasi dapat ditekan serendah mungkin.
Pembiayaan bagi pengembangan KEK di kawasan utara Pulau Selayar tidak mungkin ditanggung sendiri oleh Pemerintah KKS. Untuk itu perlu disiapkan skim pembiayaan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Daya tarik harus diciptakan agar investor swasta dan masyarakat mau turut serta mengembangkan KEK tersebut, antara lain dengan memberikan insentif fiskal dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan KEK.
Di dalam pengembangan KEK, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan turut dikembangkan dalam kawasan KEK. Oleh karena itu selain industri perminyakan dan logistik, industri UMKM yang relevan untuk dikembangkan adalah industri jasa reparasi dan perbengkelan, industri konstruksi dan bahan bangunan, industri meubel, industri kerajinan, industri makanan dan minuman, usaha dagang, dan jasa transportasi. Pengembangan UMKM ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi potensi kecemburuan sosial.
Berdasarkan kondisi topografi kawasan utara Pulau Selayar, maka alokasi lahan dapat ditetapkan sebagai berikut: (1) Industri perminyakan dan logistik, perkantoran, dan zona industri UMKM seluas 2.800 hektar, (2) Ruang terbuka hijau sekitar 500 hektar, dan (3) kawasan permukiman dan fasilitas pendukung seluas 700 hektar. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik kawasan utara pulau Selayar ini maka infrastruktur yang dibangun harus menerapkan konsep infrastruktur ramah lingkungan (green design infrastructure).
Implementasi konsep BNT memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Masalahnya saat ini belum tersedia kerangka kelembagaan yang sesuai pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, instansi yang tepat harus diberi tanggung jawab untuk merencanakan sekaligus melaksanakan percepatan pembangunan dan peningkatan investasi yang diidentifikasi sedini mungkin.
Dalam rangka percepatan implementasi BNT Selayar maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat implementasi sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KKS periode 2010-2030 harus segera ditetapkan agar kepastian ruang bagi pengembangan BNT memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Dalam rangka pengajuan KEK Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik, maka harus dipersiapkan syarat-syarat pembentukan KEK sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait dengan status “layak bersyarat” terhadap aspek pasokan air bersih dan SDM maka harus dilakukan upaya peningkatan pasokan air bersih dan peningkatan kapasitas SDM.
4. Perlu segera diterbitkan Instruksi Presiden tentang BNT dengan maksud untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan segenap pihak terkait dalam implementasi konsep BNT.
Promosi investasi pengembangan KEK Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik perlu segera dilaksanakan. Bentuk promosi antara lain berupa publikasi dalam Bahasa Inggris, keikutsertaan dalam pameran, mengadakan kegiatan berskala internasional di KKS, dan promosi sejarah Pulau Selayar sebagai bandar niaga pada abad ke-2 (Cina) dan ke-16 (Portugis).      (*)

Pemeriksaan Ulang Hasil Scoring Cpns Selayar Tidak Ditemukan Ada Masalah

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terus mengusut dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Selayar tahun 2010.
Kemenpan menginstruksikan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Makassar bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel untuk memeriksa dan mengecek tanda tangan peserta dalam absensi kehadiran seleksi CPNS, Desember 2010 lalu.
Pemeriksaan tanda tangan di absensi kehadiran  dan LJK ini akan berlangsung di kantor BKD Sulsel, Makassar, Senin (7/3) mendatang.
Pemeriksaan ini akan disaksikan langsung perwakilan Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Kepala BKD Sulsel Andi Murny Amin Situru, Selasa (1/3), mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan ulang hasil ujian CPNS Selayar di Jakarta, kemarin, tidak ditemukan perbedaan nilai ujian dan skoring Universitas Indonesia (UI) dengan hasil ujian peserta yang diumumkan lulus.
"Dari pemeriksaan ulang hasil ujian CPNS Selayar hari ini (kemarin) tidak ditemukan perbedaan nilai ujian seperti yang diumumkan lulus seleksi Selayar," kata Murny yang mengikuti pertemuan di Kemenpan, Jakarta, kemarin.
Pemeriksaan tanda tangan 234 CPNS Selayar yang dinyatakan lulus tahun 2010 dilakukan setelah adanya dugaan pemalsuan daftar kehadiran peserta.
Meski tidak ditemukan perbedaan hasil skoring  UI dan nilai peserta yang dinyatakan lulus dalam pemeriksaan, kemarin, atas desakan salah satu LSM dan warga yang curiga terjadi kecurangan akan dilakukan pemeriksaan ulang tanda tangan peserta ujian.
Langkah terakhir ini untuk memastikan tidak terjadi manipulasi dalam penerimaan CPNS 2010.
Murny menjelaskan hasil verifikasi lanjutan pekan depan akan menentukan keputusan proses CPNS Selayar, dilanjutkan atau dibatalkan karena diduga bermasalah. (axa)


Sebelumnya, Kepala Kanreg IV BKN Makassar, Sumat, mengatakan, permohonan penerbitan NIP CPNS Selayar sudah diserahkan.
Namun, pihaknya belum melanjutkan proses verifikasi, karena menunggu keputusan Kemenpan.
Menurutnya, pihaknya pada dasarnya tidak mempermasalahkan penerbitan NIP CPNS tersebut, karena hasil pemeriksaan yang  dilakukan pihaknya tidak ditemukan adanya perbedaan antara pengumuman dan hasil skoring seperti dilaporkan sejumlah kalangan. (*/TT/R)

Aktivis : Rekonsiliasi Dan Restorasi Mutlak

Sejumlah aktivis masyarakat dan penggiat LSM berpendapat, rekonsiliasi seluruh elite dan restorasi pembangunan bangsa, mutlak diperlukan untuk menjadikan Indonesia semakin berjaya serta beradab.

Demikian kesimpulan umum diskusi terbatas yang digelar bersama oleh kelompok Solidaritas Aksi Rekonsiliasi Restorasi dan Solusi (SARRS) dan Institut Studi Nusantara (ISN) di Jakarta, Jumat malam.

Koordinator Nasional (Kornas) SARRS, Jantje Worotitjan menilai, terpecah-pecahnya elite dalam sekte-sekte kepentingan kelompoknya saat ini, amat membahayakan keutuhan bangsa.

"Apalagi di antara para elite itu tak jarang melakukan manuver yang mengekspresikan adu balas dendam politik, yang secara langsung dapat mendistorsi jalannya pembangunan di segala bidang," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif ISN, Ferrol Warouw menambahkan, terlalu kencangnya penyebaran virus nilai-nilai baru seperti demokrasi liberal berbasis transaksional politik, gaya kehidupan hedonisme dan pola pembangunan kota kapitalistik, semakin merapuhkan semangat gotong royong.

"Padahal, spirit ini merupakan modal dasar bangsa yang terbukti mampu melahirkan dan memerdekakan Indonesia. Sayang sekali, semangat gotong royong itu meluntur dan dilibas terus oleh gelombang demokrasi liberal dan pola pembangunan kapitalistik," ujarnya.

Dalam kaitan itulah, demikian Jantje Worotitjan, perlu sebuah langkah rekonsiliasi total, tak hanya sekedar reformasi yang kurang berjalan `terhuyung-huyung` akibat ketidaksiapan para elite.

"Rekonsiliasi adalah modal seluruh komponen anak bangsa yang mutlak diperlukan untuk langkah berikutnya, yakni restorasi pembangunan bangsa dan negara," katanya.

Restorasi itu sendiri, menurutnya, merupakan kunci untuk mencapai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

"Sesudah kedua langkah itu, barulah kita datang bersama-sama dalam semangat gotong royong untuk mencapai masyarakat adil, makmur, rukun, aman, damai, sejahtera dan sentosa," ujarnya.

Namun, demikian Jantje Worotitjan, untuk mencapai semuanya itu, solusinya ialah tetap teguh dalam ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika serta NKRI. (Ant)

Stop Korupsi & Suap Di Indonesia

Salah satu kejahatan yang terjadi dan merajalela dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi dan suap. Korupsi dan suap bagaikan penyakit menular yang sangat ganas, yang sudah menjalar dan menular ke mana-mana, tidak hanya pada lapisan eksekutif, tetapi juga pada lapisan legislatif dan yudikatif, tidak hanya terjadi pada lapisan atas, tetapi juga pada lapisan bawah. Setiap saat dapat kita menyaksikan berita korupsi dan suap itu di media elektronik, media cetak, begitu hebat menyebaran penyakit ini di dalam masyarakat. Jaringannya bagaikan tidak akan terputuskan oleh alat apa pun, dan gelombangnya bagaikan tidak terbendung, dan jaringannya bagaikan benang kusut yang tidak mungkin dapat diketahui lagi mana ujung pangkalnya. Dan sekarang waktunya untuk mengatakan: "Stop Korupsi dan Suap di Indonesia".

Korupsi dan suap tidak boleh dibiarkan berjalan dan merajalela di dalam masyarakat. Ajaran agama memerintahkan umatnya untuk melakukan berbagai tindakan dalam mengatasi penyakit ini. Amar ma’rūf dan nahy munkar menjadi sangat efektif dalam mengatasi korupsi dan suap apabila upaya itu dilakukan melalui tahap-tahap:

1. Pencegahan diri dan keluarga dari tindakan korupsi dan suap.
Pencegahan korupsi dan suap harus dimulai dari diri sendiri dengan keyakinan bahwa korupsi dan suap adalah penyakit masyarakat yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Orangtua dalam keluarga berkewajiban untuk mencegah dirinya dari tindakan korupsi dan suap. Komitmen menjauhkan diri dari tindakan itu harus dikembangkan pula kepada anggota keluarga yang lain dengan menanamkan sebuah komitmen bahwa korupsi dan suap adalah penyakit kehidupan dan sekarang saatnya mengatakan Stop Korupsi dan Suap di Indonesia.

2. Keteladanan seorang pemimpin.
Pemimpin adalah teladan bagi umatnya. Apa yang dilakukan pemimpin, maka hal itu pula yang dilakukan oleh yang dipimpin. Yang dipimpin selalu meniru hal-hal yang dilakukan pemimpinnya. Seorang pemimpin haruslah orang yang mempunyai komitmen mencegah diri dari korupsi dan suap secara internal, dan menunjukkan sikap anti terhadap korupsi dan suap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya korupsi dan suap di dalam masyarakat, baik secara kekerasan maupun secara lisan. Kalau pemimpin sudah menunjukkan keteladanan seperti itu, maka lambat laun korupsi dan suap yang kini merajalela itu dapat dicegah secara berangsung-angsur.

3. Tindakan tegas terhadap pelaku korupsi dan suap.
Setiap pelaku korupsi dan suap harus ditindak tegas berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, tanpa memandang bulu. Siapa pun yang melakukan tindakan demikian, termasuk pemimpin, penguasa, dan pelaksana serta penegak hukum harus ditindak tegas dan dihukum menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Tindakan diskriminasi terhadap pelaku korupsi dan suap akan menimbulkan sikap apatis dari orang lain dalam ikut serta mencegah tindakan korupsi dan suap itu.

Sekarang sudah saatnya, masyarakat secara bersama-sama berupaya keras dengan sekuat tenaga untuk melakukan berbagai tindakan yang mungkin dilakukan untuk memutuskan mata rantai korupsi dan suap yang begitu kuat ini. Dimulai dari pencegahan diri dan keluarga, keteladanan seorang pemimpin dan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi dan suap itu sendiri. Jaringan-jaringan yang dapat menjalin terjadinya korupsi harus segera diputus dan hal ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh sekelompok orang yang namanya Pemerintah, KPK dan ICW, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, mulai tingkat atas sampai tingkat bawah. Dan kami sendiri ( Chenk Rahman [CR] ) salut terhadap saudara seo.nodofollow.com dalam upaya untuk mewujudkan negara kita, sehingga bebas dan bersih dari para pelaku korupsi dan suap, melalui Kontes SEO yang mengangkat tema "Stop Korupsi dan Suap di Indonesia".

Selamatkan Terumbu Karang Sekarang !

erumbu karang merupakan salah satu potensi sumber daya laut yang sangat penting di Indonesia. Sumber daya terumbu karang merupakan salah satu sumber pendapatan utama dan bagian dari hidup nelayan. Terumbu karang juga mempunyai nilai estetika sangat tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata yang dapat meningkatkan devisa negara. Secara fisik karang melindungl pantal dari degradasi dan abrasi.

Di samping itu terumbu karang mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai tempat memijah, mencari makanan, daerah asuhan dari berbagai biota laut dan sebagai sumber plasma nutfah serta merupakan sumber berbagai makanan dan bahan baku substansi bioaktif yang berguna dalam bidang farmasi dan kedokteran

Fungsi terumbu karang yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai sarana pendidikan dan penelitian, karena itu dilihat dari nilai pentingnya terumbu karang tersebut, maka perlu adanya konservasi dan pengelolaan untuk menjaga dan memelihara ekosistem tersebut dan habitat yang berasosiasi di sekitarnya agar berada dalam kondisi yang baik.

Pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkembang sangat penting, artinya ekosistem terumbu karang yang sangat produktif dapat mendukung kehidupan nelayan setempat.

Jika habitat terumbu karang tidak diusik maka fungsinya akan optimal dan produksi ikan karang akan dapat dipanen secara berkesinambungan dan memberi keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat di seluruh Indonesia untuk masa kini dan masa yang akan datang sejalan pembangunan nasional.

Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat kompleks dan produktif dengan tujuan dengan keanekaragaman jenis biota sangat tinggi. Indonesia merupakan pusat sebaran dari jenis karang yang ada di dunia. Variasi bentuk pertumbuhan karang di Indonesia sangat kompleks dan luas, sehingga dapat dipakai sebagai tempat tumbuh bagi biota yang lain. Karang membentuk kerangka kapur yang terdiri dari CaC03 dan di dalam polyp karang terdapat zooxanthella yang merupakan symbion karang. Zooxanthelia ini berupa algae bersel satu yang membantu dalam pembentukan kerangka kapur.

Pembentukan kapur ini sangat penting artinya dalam mengurangi jumlah karbon yang ada di udara. Karbon yang ada di udara akan diubah menjadi CaC03. Para pakar telah menghitung kemampuan karang mengambil karbon yaitu 111 juta ton/tahun yang ekivalen dengan 2 % dari seluruh karbon yang ada.

Diramalkan bahwa pada 50-100 tahun yang akan datang karang dapat menyerap 4 % dari jumlah karbon (C02) yang dilepas di udara, itu jika kondisi terumbu karang di dunia tidak mengalami kerusakan.

Secara umum terumbu karang hanya tumbuh di daerah tropis dan subtropis, oleh karena itu karang memerlukan kondisi tertentu untuk dapat tumbuh dengan baik seperti air yang jernih, dengan suhu antara 23-32 derajat celcius, dengan kedalaman karang dari 40 m. Salinitas yang optimum untuk pertumbuhan karang antara 32 - 36 % dengan pH 7,5 - 8,5.

Terumbu karang di Indonesia yang umum dijumpai adalah karang tepi (Fringing Reef), karang penghalang (Barrier Reef) dan karang cincin (Atoll). Karang tepi merupakan tipe karang yang paling umum dijumpai dan merupakan terumbu karang yang tumbuh di tepi pantai. Karang penghalang tumbuh sejajar dengan garis pantai dan dipisahkan oleh laut yang cukup dalam. Karang cincin merupakan tipe karang yang menyerupai cincin dengan goa di tengahnya.

Pemanfaatan terumbu karang yang kurang bijaksana dapat berakibat menurunnya kualitas terumbu karang. Kegiatan yang bersifat merusak antara lain penambangan karang untuk batu gamping dan bahan bangunan, penangkapan ikan dengan muroami, dan penggunaan bahan peledak, serta koleksi biota laut untuk hiasan dan penangkapan illo \"hib\" dengan kalium sianida (KCN).

Terumbu karang sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan baik yang bersifat fisik maupun kimia. Pengaruh itu dapat mengubah komunitas karang dan menghambat perkembangan terumbu karang secara keseluruhan. Kerusakan terumbu karang pada dasarnya dapat disebabkan oleh faktor fisik, biologi dan karena aktivitas manusia. Faktor fisik umumnya bersifat alami seperti perubahan suhu, dan adanya badai.

Faktor biologis seperti adanya pemangsaan oleh biota yang berasosiasi dengan terumbu karang seperti Bulu Seribu (Acanthaster olanci), sedangkan aktivitas manusia dapat berupa sedimentasi yang berasal dari penebangan hutan, penambangan karang, penangkapan berlebihan, pembangunan fasilitas, limbah industri, buangan kota dan rumah tangga, dan buangan minyak.

Mengkhawatirkan

Kondisi karang di Indonesia pada saat ini adalah 4% dalam kondisi kritis, 46% telah mengalami kerusakan, 33% kondisinya masih bagus dan kira-kira hanya 7 % yang kondisinya sangat bagus. Bertambahnya berbagai aktivitas manusia yarng berorientasi di daerah terumbu karang akan menambah tekanan dan sebagai dampaknya adalah turunnya kualitas terumbu karang. Jika kegiatan yang berhubungan dengan terumbu karang tidak segera dilakukan dengan baik maka persentase terumbu karang dengan kriteria kritis akan bertambah dengan cepat.

Pada saat ini pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dan pihak swasta serta masyarakat masih sedikit sekali perhatiannya terhadap ekosistem terumbu karang dan habitat sekitar yang berasosiasi dengannya. Oleh karena itu pada saat ini dari segi pendidikan yang berwawasan lingkungan pada umumnya dan ekosistem terumbu karang pada khususnya perlu ditingkatkan. Program latihan dan pendidikan baik formal dan non formal perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemanfaatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya terumbu karang.

Konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang perlu segera dilakukan karena pada dewasa ini tekanan semakin bertambah besar dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di wilayah pesisir. Terumbu karang di wilayah Timur Indonesia menjanjikan kesempatan untuk pengembangan wisata bahari. Tetapi perlu diingat bahwa sukses masa sekarang dalam memanfaatkan sumber daya karang dan kelangsungan hidup komunitas daerah pesisir dan usaha komersial yang berhubungan dengan terumbu karang akan tergantung dari kelangsungan hidup terumbu karang itu sendiri.

Melihat hal-hal tersebut serta besarnya peran terumbu karang, sebagai penyokong bagi biodiversity kelautan, maka membuat beberapa negara di dunia ini telah sepakat untuk berupaya terus melestarikan keseimbangan ekosistem karang. Sehingga ekosistem terumbu karang sebagai bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan paradigma, etika dan perilaku kehidupan individu, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki spirit yang handal untuk berkerjasama dengan berbagai pihak dalam mengelola ekosistem terumbu karang secara sistemik dan holistik, melampaui batas negara, suku, kelompok, agama, ras, dan sektor pembangunan memiliki kehandalan dalam penetapan hukum dan sosialisasi penaatan hukum di bidang lingkungan.

Belum Sadar

Berbagai praktek pemanfaatan sumber daya alam yang hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek, seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak dan beracun, penangkapan yang berlebihan, kegiatan wisata yang merusak, kegiatan pembangunan baik di darat maupun di laut yang tidak memperhatikan kelestarian ekosistem ini, serta terjadinya konflik penggunaan di dalam pemanfaatannya memperlihatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat ekosistem ini.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan berakibat rendahnya peran serta dari masyarakat dalam upaya pengelolaannya hal ini tercermin tidak adanya swakarsa masyarakat setempat, misalnya untuk menentukan daerah reservat perikanan yang dilindungi agar menjadi sumber bibit bagi lingkungan sekitarnya.

Terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya terumbu karang selain mencerminkan pemikiran yang bersifat sektoral, juga kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai manfaat dan fungsi terumbu karang dari para pengambil keputusan.

Kegiatan di darat dan di laut yang tidak memperhatikan kelestarian ekosistem ini mencerminkan juga kekurangtahuan masyarakat (pengambil keputusan dan pengusaha) akan hubungan kait mengait antar ekosistem. Pengusaha pariwisata dan wisatawan juga karang menyadari manfaat dan fungsi terumbu karang.

Pembangunan fisik fasilitas wisata bahari serta kegiatan wisatawan seringkali jarang memperhatikan kelestarian terumbu karang yang justru merupakan aset utama kegiatan tersebut.

Harus Tegas

Msyarakat setempat memegang peran penting di dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan terumbu karang. Mereka hidup di atau dekat dengan kawasan terumbu karang dan mata pencahariannya sebagian besar tergantung pada sumber daya di sekitarnya. Pemanfaatan sumber daya terumbu karang dengan cara yang dapat membahayakan ekosistem terumbu karang akan merugikan masyarakat setempat.

Penegakan hukum secara tegas harus diterapkan terhadap perusak terumbu karang. Dengan memperhatikan hal-hal di atas jelas diperlukan usaha penangkapan kesadaran dan peran serta masyarakat penguna dan pemanfaat ekosistem terumbu karang. Hal serupa tidak kalah pentingnya dilakukan terhadap para pengambil keputusan.

Kawasan Konservasi Terumbu Karang

Secara umum, konservasi ekosistem terumbu karang di Indonesia telah dijalankan melalui upayaupaya pengembangan kawasan konservasi laut, antara lain melalui penunjukan penetapan kawasan suaka alam (Cagar Alam Laut dan Suaka Margasatwa Laut) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional Laut dan Taman Wisata Alam Laut).

Kawasan Suaka Alam mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis karang dan satwa beserta ekosistemnya, serta sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Di dalam Kawasan Suaka Alam ini dapat dilakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan yang menunjang, khusus untuk Suaka Margasatwa dan dapat pula dilakukan kegiatan wisata terbatas.

Kawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di dalam Kawasan Pelestarian Alam ini dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam dan kegiatan lain yang menunjang budidaya. Melalui program pengembangan kawasan konservasi laut di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan seluas 30 juta hektar perairan laut Indonesia sebagai kawasan konservasi laut yang kemudian dikelola sesuai dengan masing-masing fungsi kawasan yang telah ditetapkan tersebut!

Dengan adanya penetapan seluas tersebut, diharapkan telah dapat mewakili semua sumber daya alam laut dan tipe ekosistem yang ada di seluruh Indonesia. (repro/web.mlh.)

Kepulauan Selayar Menuju Kabupaten Strategis

Rapat Koordinasi Terbatas (Rakoortas) tentang percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin langsung Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo, di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel, pekan lalu. Kegiatan itu dihadiri beberapa pejabat dari Kementerin Perekonomian (Kemenko) RI, pejabat dari BPPT,
pejabat Provinsi Sulsel, Bupati Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab MM dan Wakil Bupati, H Saiful Arif SH, serta beberapa pejabat SKPD lingkup pemkab, diantaranya Kepala Bappeda, Drs Musytari, Kadishub Kominfo, Drs Dahlul Malik MH.
Rencana percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, sudah mendapat perhatian dari Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin limpo. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar H Saiful Arif SH, ketika ditemui di ruang kerjanya kepada beberapa wartawan menjelaskan salah satu yang dibicarakan adalah tindak lanjut dari pertemuan itu bagaimana programm ini diseriusi.
Penyiapan lahan juga menjadi priorotas utama. Sementara kata dia, dalam sambutan Menteri Perekonomian yang langsung disampaikan Deputy Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Edy Putera Irawady mengatakan bahwa dalam rangka memberikan dukungan untuk mensukseskan upaya percepatan pembangunan, maka pemerintah pusat akan mencoba memasukkan investor.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Bupati Syahrir Wahab dalam sambutannya mengatakan bahwa Selayar masa lampau telah menjadi sebuah daerah transit pelayaran kapal asal Cina dan Arab hingga Belanda bahkan Portugis. Kenyataan tersebut memposisikan Selayar sebagai kawasan perdagangan dunia yang maju dan menjadi daerah persinggahan. Bahkan dimasa itu kata Syahrir Wahab, Selayar menjadi daerah tujuan.
Dikatakan melihat kondisi tersebut maka Kabupaten Kepulauan Selayar sangat berpotensi menjadi wilayah strategis untuk dijadikan kabupaten percontohan dalam pembangunan daerah tertinggal di Indonesia, terutama di KTI.
Dia juga menyampaikan beberapa aspek keunggulan Kepulauan Selayar, antara lain posisi geografis, keragaman sumber daya alam, baik di darat maupun yang ada di laut, serta variasi obyek dan daya tarik wisata dan potensi energy maupun sumber daya mineral.
Syahrir Wahab juga menjelaskan bahwa pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar mulai saat ini akan diarahkan dalam mewujudkan Selayar sebagai Bandar Niaga Kawasan Timur Indonesia, sebagai manifestasi pengembangan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi perminyakan dan pusat distribusi logistik.

Bupati Selayar Yakin Selayar Bisa Jadi bandar Niaga

Meski tidak lagi mencalonkan diri sebagai bupati pada periode 2015-2020 mendatang, namun Bupati Kepulauan Selayar H Syahrir Wahab MM, tetap berobsesi dan mengharapkan bupati selanjutnya,
dapat melanjutkan program yang telah dicanangkan, yaitu menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Bandar Niaga di Kawasan Timur Indonesia.
Hal tersebut bukan hanya kemauan bupati tetapi juga merupakan kemauan dari Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikatakan Bupati Syahrir Wahab pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H di Dusun Iraja Lebo Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu, Sabtu (26/3).
Bupati Syahrir Wahab di dampingi Wakil Bupati H Saiful Arif SH, Ketua DPRD Kepulauan Selayar Hasanuddin Chaer BA. Sementara hadir juga Camat Bontoharu Drs Martajuddin MH bersama sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Bupati Syahrir Wahab mengatakan, Kebupaten Kepulauan Selayar akan dijadikan pusat distribusi logistik di KTI. Makanya dibutuhkan puluhan ribu tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak dapat mengurangi tingkat pengangguran.
Kendati Selayar sudah sejajar dengan kabupaten lainnya namun etos kerja dan SDM masyarakat masih perlu ditingkatkan. Olehnya itu kata dia, tidak ada alasan bagi masyarakat Selayar untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Syahrir : Jangan Cari Hidup Di Muhamadiah

Musyawarah Kerja Daerah (Musda) Pimpinan Daerah Muhammdiyah (PDM) Kabupaten Kepulauan Selayar ke 17, berlangsung alot. Meskipun pada akhirnya, H Saiful Arif SH yang juga Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, berhasil menakhodai PDM Periode 2010 – 2014.
Kegiatan itu dibuka resmi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, H Syahrir Wahab MM, ditandai dengan pemukulan gong yang berlangsung di ruang pola kantor bupati, selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (19– 20/2).
Musda XVII PDM, dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (DWP) Sulsel, Prof DR Musytari Bosyrah, serta beberapa pengurus PWM, Ketua DPRD, Hasanuddin Chaer BA, Dandim 1415 Selayar, Letkol Inf Nefra Firdaus.
Bupati Kepulauan Selayar, H Syahrir Wahab, dalam sambutannya mengatakan, dengan pelaksanaan Musda PDM Kepulauan Selayar ke 17, semua kader diminta memberikan kontribusi berarti kepada Muhammadiyah. "Hidupkan Muhammadiyah dan bukannya mencari hidup di Muhammadiyah," tegas Syahrir Wahab diiringi tepuk tangan dari kader Muhammadiyah. (*)

Illegal Fishing Rusakkan Taman laut Takabonerate

Sebanyak 85 persen dari 535.000 hektar luas terumbu karang di kawasan Taman Laut Nasional Takabonerate Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan dilaporkan telah rusak akibat tingginya kegiatan illegal fishing dengan bahan peledak dan bius.

Sementara 15 persen yang dinyatakan masih utuh, yang merupakan zona inti taman laut dan karang indah serta berbagai macam ikan dan terumbu karangnya akan segera hancur.

Demikian dijelaskan Bupati Selayar, Syahrir Wahab usai menerima laporan dari Kepala Kecamatan Takabonerate yang datang langsung melapor kepada Bupati terkait hal tersebut.

Dalam laporan Kepala Kecamatan Takabonerate itu disinyalir kuat bahwa Petugas Pengawasan Kawasan Nasional Takabonerate Kabupaten Selayar Kepulauan telah melakukan pembiaran terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak dan bius.

Melongok Program Program Inovatif Kabupaten Kepulauan Selayar

Menyebut Bumi Tana Doang berarti ingatan kita akan tertuju pada Kabupaten Kepulauan Selayar. Bumi Tana Doang berarti bumi tempat memohon kepada Yang Mahakuasa.
Secara geografis kabupaten ini terpisah lautan dengan ibu kota Sulawesi Selatan sehingga tidak berlebihan jika kabupaten yang juga dijuluki nama Kabupaten Maritim ini batas wilayah administratifnya adalah laut.

Menjelajahi daerah ini, banyak hal menarik yang bisa ditemui. Justru karena kabupaten ini dipisahkan lautan, maka pemerintah daerah Kabupaten Selayar harus selalu siap dengan program-program yang inovatif agar mampu mandiri dan tidak tertinggal dengan daerah lainnya.

Program-program inovatif sepertinya sudah siap menyambut pada saat peneliti menginjakkan kaki di kabupaten yang memiliki panjang 100,5 km dan lebar 30 km ini. Sambutan yang hangatpun terasa saat ketua Bappeda mempersilahkan peneliti menuju ruang rapat asisten I. Disanalah peneliti akan mendengarkan pemaparan para kepala dinas, kepala kantor, dan kepala bagian. Keseriusan, dukungan, dan antuasiame kabupaten ini terhadap kegiatan FIPO sangat jelas terlihat.

Kabupaten yang memiliki 123 pulau besar dan kecil ini rupanya menyimpan banyak program inovatif. Sebutlah program Segitiga Wisata, menuju Kabupaten Koperasi, Pemerataan Ekonomi Terpadu Masyarakat Mikro, Pendidikan Anak Pulau, Kabupaten Sayang Ibu, Jemput Bola Gratis Non-Perizinan dan Sweeping KTP, Indeks Survey Pengaduan Masyarakat dalam Metode Manual Praktis, Pemberdayan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Energi Alternatif melalui PLTB, PLTA, PLTS, Penyulingan Air Laut menjadi Air Tawar, dan program Usaha Ekonomi Produktif Perempuan.

Program Pemerataan Ekonomi Terpadu Masyarakat Mikro, misalnya, merangkum jenis-jenis bantuan yang diterima masyarakat di Kepulauan Selayar. KUBE, UEP, BLM-PUAP, LKM, LPSTK, bantuan peralatan, serta pelatihan keterampilan adalah serangkaian bantuan yang dikucurkan pemerintah daerah dan didukung bantuan dari propinsi dan pusat. Jika bantuan-bantuan tersebut tepat waktu dan tepat sasaran, dipastikan daerah ini akan betul-betul mampu memaknai makna otonomi daerah yang sebenarnya.

Hal menarik lainnya adalah kebersamaan. Disaat makna kegotongroyongan antar warga mulai pudar, daerah ini, terutama di jaring pedesaan, justru masih tetap teguh memegang simpul kebersamaan ini. Jimpitan, misalnya, yang tak lekang di makan waktu. Tradisi ibu-ibu mengumpulkan beras sejimpit demi sejimpit dan digunakan untuk kebutuhan warga yang mengalami musibah terus bertahan hingga kini. Demikian pula Pondok Sayang Ibu yang menjadi tempat persinggahan sementara bagi ibu yang akan melahirkan masih banyak ditemui di desa-desa.

Proyek pedesaan yang didanai oleh DAU desa juga menunjukkan kebersamaan warga. Kucuran DAU desa sebesar 10% dari DAU kabupaten nyatanya belum cukup dalam membangun sarana dan prasarana fisik desa. Untuk mensiasati keterbatasan dana, keterlibatan masyarakat dalam proyek desa sangatlah dibutuhkan. Sering terjadi keterlibatan masyarakat ini jauh lebih besar dari dana yang tersedia jika dikalkulasikan dalam rupiah.

Pelayanan kesehatan juga memperlihatkan tren yang menarik. Bermula dari keluhan masyarakat atas kurangnya tenaga kesehatan yang melakukan shift jaga di rumah sakit. Akhirnya keluarlah kebijakan untuk memberikan insentif bagi semua tenaga kesehatan yang melakukan shift jaga di luar jam dinas mereka sebagai PNS. Meski terdengar klasik, tapi ternyata kebijakan ini menjadi senjata ampuh untuk mengatasi keluhan masyarakat. Akhirnya kedua belah pihak mendapatkan sisi positif dari kebijakan tersebut. Alat-alat kesehatan yang serba modern dan mulanya hanya dapat ditemukan di RS. Wahidin Sudirohusodo kini terdapat pula di kabupaten yang baru-baru ini menyelenggarakan Expedisi Taka Bonerate.

Layanan pendidikan pun menyajikan hal menarik. Guru yang sering mangkir dari tugasnya karena berada di tempat lain menjadi cerita usang karena terjadi di hampir setiap tempat di Sulawesi Selatan. Ini tentunya menjadi episod kelam bagi dunia pendidikan kita yang sampai sekarang masih membutuhkan tenaga pendidik.

Di wilayah Kepulauan Selayar, tingkat kemangkiran guru sangat jelas di wilayah kepulauan. Untuk mengurangi hal tersebut, Selayar melakukan mutasi. Mutasi guru jelas belum memungkinkan karena kurangnya tenaga pengajar. Yang dimutasi justru kepala sekolah. Kepala sekolah yang memiliki keluarga di wilayah daratan dimutasi dan digantikan oleh guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah dan notabene adalah anak pulau di mana dia bekerja. Sang kepala sekolah dijadikan pengawas sekolah di wilayah daratan. Kebijakan ini efektif mencegah mangkirnya guru-guru pulau karena kehadiran kepala sekolah setiap waktu merem langkah mereka.

Penggunaan energi alternatif juga mewarnai penemuan peneliti di daerah ini. Ada tiga alternatif energi yang bisa dikembangkan; pembangkit listrik tenaga air (pico hydro), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), atau pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Selain itu, selama beberapa tahun terakhir ini daerah ini juga mampu menyulap pulau tak berair tawar menjadi daerah air melalui penyulingan air laut menjadi air tawar.

Perizinan daerah yang kaya akan pohon kelapa ini juga memperlihatkan hal yang menarik. Beberapa item non perizinan, seperti KTP dan KK digratiskan. Tentu saja hal ini adalah kebijakan yang pro-rakyat, terlebih lagi bagi Selayar yang masih masuk dalam aktegori daerah tertinggal secara nasional. Nampaknya pemerintah daerah melalui dinas Catatan Sipil tidak berhenti begitu saja. Kedua jenis layanan yang digratiskan tersebut malah dibuatkan kebijakan jemput bola gratis. Artinya, pemda Selayar benar-benar menaruh perhatian terhadap layanan yang tidak memberikan kontribusi tersebut.

Lebih jauh lagi, Dinas Catatan Sipil bahkan menggandeng aparat kepolisian untuk mengadakan razia KTP. Masyarakat yang terjaring dan tidak memiliki KTP akan dibuatkan formulir permohonan KTP. KTP yang sudah selesai akan diantarkan oleh pegawai dari dinas Capil tanpa biaya apapun.

Berbagai penemuan di atas menunjukkan betapa Selayar yang nun berjarak ratusan kilometer ternyata mampu berjalan meski hanya selangkah demi selangkah namun terlihat perubahan yang terjadi. Kita hanya mampu berharap beberapa tahun ke depan, kabupaten kepulauan ini bisa lebih maju lagi. Suara rakyat di pilkada tahun depan juga menentukan akan di bawa berlayar ke mana Kepulauan Selayar ini, ke hulu atau ke hilir. Sumber/referensi : http://mylaffayza.blogspot.com/2010/03/melongok-program-program-inovatif.html

Pariwisata Selayar Diseminarkan

Dinas Pariwisata Seni dan Kabudayaan (Dispasenibud) Kabupaten Kepulauan Selayar, bekerjasama Akademi Pariwisata (Akpar) Makassar, melakukan seminar sehari soal kepariwisataan Selayar.
Rombongan Akpar Makassar dipimpin langsung Pembantu Direktur II, Dr Komang Maha Wira, di dampingi Heri Rahmat Wijaya S Sos M Par, Sainuddin SH MM, Syamsu Rijal S Sos, MPd.
Seminar awal tersebut dalam rangka penyusunan Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar, sekaligus sebagai inventarisasi Pariwisata Selayar yang akhirnya akan menuju kepada kesejahteraan masyarakat Selayar, demikian kata Ir Ma'ruf Tato, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan.

Pembantu Direktur II Akpar, Dr Komang Maha Wira, mengatakan bahwa kalau dilihat secara distanasi Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tahun 2005 Taman Nasional Taka Bonerate, sudah masuk kawasan pengelolaan, hanya yang perlu dipertegas jangan sampai fenomena yang ada di Kepulauan Selayar ini, sama dengan fenomena yang ada di Indonesia.

  (Sumber Upeks On Line)

Percepatan Pembangunan Di Selayar Mendapat Dukungan Pusat

Tim bappenas Kabupaten Kepulauan Selayar, Yusuf Arbi dan Hendro dari Lembaga Pengkajian Sumber Daya Manusia Bappenas, mendukung percepatan pembangunan Selayar, yang diprogramkan pemerintah saat ini.
Dukungan tersebut diungkapkan Tim Bappenas, saat melakukan peninjauan lapangan di Selayar yang di dampingi Wakil Bupati Kepulauan Selayar H Saiful Arif SH, Kepala Dinas Perhubungan Drs Dahlul Malik MH serta Kepala Bagian Humas Protokol dan PDE Gunawan Redha.
Lokasi yang dikunjungi Tim Bappenas masing masing Bandara H Aroeppala Padang, Masyarakat Nelayan Pusat Pengelolaan Air Bersih dan Gedung Lembaga Keuangan.
Tim Bappenas mendapat sambutan hangat dari pengelola Bandara H Aroeppala, Muh Nasir. Selanjutnya Muh Nasir menjelaskan secara langsung kondisi Bandara H Aroeppala.
Saat ini kata dia, akan dilakukan pelebaran bandara baik dari sisi kanan maupun sisi kiri masing masing 3,5 meter dari 23 meter menjadi 30 meter. Serta panjang menjadi 1.500 meter. Kemudian jaringan listrik yang terbentang dipindahkan menjadi jaringan bawah tanah sehingga tidak mengganggu arus penerbangan.
Lapangan Bandara H Aroppala, rencananya sudah akan didarati pesawat yang kapasitas penumpang 70 orang. Dari Bandara tim langsung menuju kawasan nelayan yang berlokasi di Padang.
Tim disambut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan diwakili Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Aguslien. Dia menjelaskan bahwa di Selayar penduduknya sebagian besar bermata pencaharian nelayan.
Alat tangkap yang digunakan perahu bagan. Hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan, dijual kepala usaha keramba tancap. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar akan dibuka jalur dari Tempat Pelelangan Ikan sampai di Padang yang dihuni para masyarakat nelayan. Bahkan sudah ada investor yang akan membuka usaha dibidang perikanan. Mulai dari pengadaan bibit sampai pada pembelian ikan untuk di ekspor.
Dari Padang, Tim Bappenas melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi pengelolaan air bersih yang berlokasi di Topa. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar, Badulu S Sos menjelaskan kepada tim bahwa saat ini, PDAM sudah melayani sekitar 2.000 pelanggang dalam Kota Benteng.
Kendala yang dihadapi pemasangan jaringan pipa bagi penduduk yang berdomisili di lorong lorong. Biaya opersional per bulan sebanyak Rp90 juta. Itu sudah termasuk biaya listrik dan solar.
Hasil survey yang dilakukan Tim Bappenas akan dipelajari untuk menjadi bahan bagi percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, menuju masyarakat Selayar yang Maju Sejahtera dan Religius.(Sumber : Upeks)

Pengembangan Pulau Selayar Sebagai Bandar Niaga Timur

Posisi Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS), yang sangat strategis karena terletak di tengah Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan sistem distribusi logistik nasional. Selat Selayar merupakan selat yang dilalui oleh sebagian besar kapal yang berlayar dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) menuju Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan sebaliknya. Selain itu, wilayah KKS diapit oleh ALKI II dan III yang menjadi penghubung ke dunia luar. Keunggulan strategis tersebut juga didukung oleh sumberdaya alam yang melimpah, berupa potensi perikanan, minyak bumi serta atol ketiga terbesar di dunia di Takabonerate sebagai aset pariwisata, membuat KKS memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan menjadi daerah maju dan mandiri. Semua potensi tersebut bila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi lokomotif bagi pembangunan dalam lingkup lokal, regional maupun nasional. Keberhasilan pembangunan KKS yang memanfaatkan keunggulan-keunggulan lokal dapat dijadikan sebagai daerah percontohan pembangunan di KTI.
Saat ini, seperti halnya wilayah lain di KTI, keberhasilan pembangunan di KKS belum begitu memuaskan. Dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan di KTI ini, maka pada tahun 2007 Prof. Budiono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, “Pemerataan pembangunan di KTI membutuhkan biaya yang sangat besar karena terkait dengan luasnya wilayah, sehingga dipandang perlu menetapkan satu daerah di wilayah KTI sebagai contoh percepatan pembangunan dan peningkatan investasi dengan mempertimbangkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya”. Hal di atas diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 (termasuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertentu), di mana KKS dapat dikategorikan sebagai Daerah Tertentu. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pengembangan Daerah Tertinggal Strategis juga menjadi dasar bagi urgensi percepatan pembangunan KKS, mengingat KKS dengan keunggulan sebagaimana disebutkan di atas merupakan wilayah yang memenuhi kriteria tersebut.
Dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut dan sebagai tindak lanjut Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi di KTI: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar (tahun 2009), maka telah dilakukan kajian pendalaman pada tahun 2010 yang bertujuan menyiapkan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi KKS. Berdasarkan analisis dan studi banding, dapat disimpulkan bahwa kawasan utara Pulau Selayar adalah wilayah yang memiliki peranan penting dalam proses transformasi KKS menjadi daerah yang maju dan mandiri. Selain pengembangan industri perminyakan dan pusat distribusi logistik KTI di kawasan utara Pulau Selayar, perlu pula dikembangkan Industri Perikanan Terpadu (IPT) dan Pariwisata Bahari melalui mekanisme aliansi strategis pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
Kajian bertajuk “Pengembangan Pulau Selayar Sebagai Bandar Niaga Timur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar” ini memuat arahan pengembangan KKS sebagai Bandar Niaga Timur. Terminologi Bandar Niaga Timur merupakan nama populer dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar, yang pada akhir tahun 2025 akan terdiri dari : (i) KEK Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik di kawasan utara Pulau Selayar, (ii) KEK Industri Perikanan Terpadu di kawasan tengah Pulau Selayar, dan (iii) KEK Pariwisata Bahari di kawasan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate. Alokasi ruang untuk masing-masing KEK tersebut telah diakomodasi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah KKS periode 2010-2030. Mengingat perkembangan situasi, maka kajian pada tahun ini difokuskan pada kawasan utara Pulau Selayar sebagai kawasan industri perminyakan dan pusat distribusi logistik KTI.
Konsep kajian ini dikembangkan atas dasar teori dan kajian kebijakan dari berbagai sektor terkait yang diperkaya dengan kondisi riil yang ada di KKS dan daerah sekitarnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian ini mencakup desk study, pengumpulan data, inventarisasi kebijakan, studi riset, studi banding, analisis, penyusunan konsep, desain perencanaan, lokakarya dan pelaporan. Desain rencana yang dihasilkan meliputi desain konseptual bandar niaga, pusat distribusi logistik dan kawasan industri perminyakan yang dilengkapi dengan analisis dampak perekonomian dan logistik. Infrastruktur yang akan dibangun pada kawasan ini diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip desain infrastruktur ramah lingkungan (green design infrastructure).
Sebagai dasar pertimbangan pengembangan Pusat Distribusi Logistik, maka pola arus barang dari KBI ke KTI dan pelaku industri logistik (pihak-pihak yang terlibat dalam industri logistik) menjadi sangat penting untuk dikaji. Untuk itu telah dilakukan studi riset ke pelabuhan-pelabuhan utama di KTI yaitu : pelabuhan Makassar, Ambon, Sorong, dan Kupang. Adapun untuk mengetahui desain kawasan industri perminyakan dan pola operasionalisasi pelabuhan, maka telah dilakukan studi banding ke pelabuhan Makassar, Tuban, Batam, Karimun, dan Surabaya. Selain itu untuk memperkaya substansi kajian, maka dilakukan empat lokakarya yang bertemakan : (i) arahan pemanfaatan ruang yang mendukung konsep BNT, (ii) desain kawasan industri perminyakan, (iii) ekonomi dan logistik KTI, dan (iv) green design infrastructure. Dari rangkaian kegiatan ini dihasilkan “Konsep Pengembangan Bandar Niaga Timur” sebagai persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dari analisis arus barang diketahui bahwa pada saat ini Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) merupakan pelabuhan terpenting yang mensuplai sembilan bahan pokok untuk KTI. Dari empat pelabuhan yang disurvei, volume pengiriman barang terbesar selama periode 2009-2010 dari Surabaya adalah ke Ambon (43.776 m³), disusul ke Sorong (27.039 m³), Makassar (4.428 m³) dan Kupang (1.462 m³). Kelancaran pengiriman barang ke pelabuhan-pelabuhan tersebut sering terganggu dan mengakibatkan kelangkaan barang di KTI, yang berimbas pada kenaikan harga dan inflasi. Posisi Selat Selayar sebagai jalur transportasi laut utama ke KTI bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan Pulau Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik. Peran dan fungsi Pusat Distribusi Logistik adalah sebagai tempat penyimpanan barang kebutuhan pokok yang selama ini dikirimkan dari Surabaya ke KTI. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Sislognas yaitu untuk memperbaiki sistem distribusi domestik sehingga setiap simpul ekonomi di semua daerah bisa terhubung, dan menjadikan logistik domestik Indonesia terintegrasi. Pengembangan Pusat Distribusi Logistik di KKS ini sangat penting karena pada tahun 2008 PDB KTI (tidak termasuk Kalimantan dan Sulawesi) adalah sebesar 3,1% dari PDB Nasional. Dengan asumsi BNT Selayar bisa menguasai 10% dari porsi PDB KTI di atas pada lima tahun pertama, maka potensi pasar KTI pada kurun waktu tersebut adalah sebesar Rp 11,2 triliun/tahun. Sejalan dengan perkembangan BNT maka diharapkan pada tahun 2025 BNT bisa menguasai 25% dari porsi PDB KTI.
Selain analisis potensi pasar di atas, telah pula dilakukan analisis kelayakan. Berdasarkan analisis kelayakan, yang meliputi aspek geofisik, ekonomi, sosial, dan legal, secara umum dapat disimpulkan bahwa kawasan utara Pulau Selayar layak dijadikan Pusat Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik. Namun demikian ada faktor yang harus diperhatikan dengan status “layak bersyarat”, yakni pasokan air bersih dan sumberdaya manusia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih maka perlu segera disusun studi kelayakan pembangunan bendung Posi, penyusunan desain pemanenan air hujan berskala kawasan, identifikasi detil sumberdaya air dan kelayakan penggunaan teknologi penyulingan air laut. Selanjutnya, untuk mengantisipasi keterbatasan kualifikasi SDM di KKS, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM KKS dengan mengembangkan pendidikan teknik dan fasilitasi magang bagi siswa sekolah kejuruan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM terampil pada jangka pendek, SDM bisa didatangkan dari kabupaten sekitar di Provinsi Sulawesi Selatan dan KTI lainnya yang memenuhi kualifikasi.
Sebagai implikasi dari penetapan status layak di atas, maka telah dilakukan analisis risiko. Faktor-faktor yang diidentifikasi akan menghambat pengembangan KKS sebagai BNT meliputi: (i) dukungan pasar: pasar KTI tetap memilih Surabaya dan kota lainnya sebagai sumber pasokan barang yang kompetitif, (ii) pelaku ekonomi: pedagang besar di Surabaya bersikeras menerapkan pola lama dan mitra pedagang besar di Surabaya yang berada di KTI lebih untung bisa berbisnis langsung dengan pedagang besar di Surabaya, (iii) pembiayaan investasi: program pembangunan KKS tidak menjadi program prioritas Pemerintah lagi dan sangat minimnya pihak swasta yang berminat berinvestasi karena memerlukan modal yang besar, (iv) kompetitor: Pelindo bersikeras tetap mengembangkan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan logistik KTI, kemungkinan pelabuhan Bitung dipilih sebagai hub logistik KTI, dan dibangunnya kilang di lokasi yang berdekatan (misal: Buton), (v) kesiapan SDM: ketiadaan pasokan tenaga teknis lokal, kekurangan pasokan tenaga teknis regional, dan tingkat kesejahteraan kurang kompetitif dibandingkan dengan daerah produsen minyak lainnya, (vi) sosial: kesenjangan kesejahteraan yang mencolok antara penduduk lokal dan pendatang, munculnya penyakit sosial dan masyarakat lokal melihat industri yang dikembangkan lebih menguntungkan pendatang, (vii) kebijakan: ketidaksesuaian program pembangunan KKS dengan program pengembangan industri, dukungan Pemerintah Provinsi yang tidak konsisten, dan kemungkinan pelabuhan Bitung ditetapkan sebagai hub logistik, dan (viii) lingkungan hidup: terjadinya pencemaran minyak yang mencapai Takabonerate, terjadi hujan asam, dan pasokan air bersih terganggu karena pencemaran airtanah. Dari analisis risiko tersebut, yang memerlukan perhatian Pemerintah adalah faktor dukungan pasar, pembiayaan investasi, kebijakan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah antisipatif supaya faktor risiko yang telah diidentifikasi dapat ditekan serendah mungkin.
Pembiayaan bagi pengembangan KEK di kawasan utara Pulau Selayar tidak mungkin ditanggung sendiri oleh Pemerintah KKS. Untuk itu perlu disiapkan skim pembiayaan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Daya tarik harus diciptakan agar investor swasta dan masyarakat mau turut serta mengembangkan KEK tersebut, antara lain dengan memberikan insentif fiskal dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan KEK.
Di dalam pengembangan KEK, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan turut dikembangkan dalam kawasan KEK. Oleh karena itu selain industri perminyakan dan logistik, industri UMKM yang relevan untuk dikembangkan adalah industri jasa reparasi dan perbengkelan, industri konstruksi dan bahan bangunan, industri meubel, industri kerajinan, industri makanan dan minuman, usaha dagang, dan jasa transportasi. Pengembangan UMKM ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi potensi kecemburuan sosial.
Berdasarkan kondisi topografi kawasan utara Pulau Selayar, maka alokasi lahan dapat ditetapkan sebagai berikut: (1) Industri perminyakan dan logistik, perkantoran, dan zona industri UMKM seluas 2.800 hektar, (2) Ruang terbuka hijau sekitar 500 hektar, dan (3) kawasan permukiman dan fasilitas pendukung seluas 700 hektar. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik kawasan utara pulau Selayar ini maka infrastruktur yang dibangun harus menerapkan konsep infrastruktur ramah lingkungan (green design infrastructure).
Implementasi konsep BNT memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Masalahnya saat ini belum tersedia kerangka kelembagaan yang sesuai pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, instansi yang tepat harus diberi tanggung jawab untuk merencanakan sekaligus melaksanakan percepatan pembangunan dan peningkatan investasi yang diidentifikasi sedini mungkin.
Dalam rangka percepatan implementasi BNT Selayar maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat implementasi sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KKS periode 2010-2030 harus segera ditetapkan agar kepastian ruang bagi pengembangan BNT memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Dalam rangka pengajuan KEK Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik, maka harus dipersiapkan syarat-syarat pembentukan KEK sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait dengan status “layak bersyarat” terhadap aspek pasokan air bersih dan SDM maka harus dilakukan upaya peningkatan pasokan air bersih dan peningkatan kapasitas SDM.
4. Perlu segera diterbitkan Instruksi Presiden tentang BNT dengan maksud untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan segenap pihak terkait dalam implementasi konsep BNT.
Promosi investasi pengembangan KEK Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik perlu segera dilaksanakan. Bentuk promosi antara lain berupa publikasi dalam Bahasa Inggris, keikutsertaan dalam pameran, mengadakan kegiatan berskala internasional di KKS, dan promosi sejarah Pulau Selayar sebagai bandar niaga pada abad ke-2 (Cina) dan ke-16 (Portugis).      (*)google-site-verification=NW7izijtnAsVXAbkZfpGJLEpYihbBMwLsGe1l8zDQcw Selayar

KPK Tidak Serius Ungkap Kasus Korupsi KMF.Takabonerate Selayar

Hingga saat ini kami belum melihat adanya perkembangan hasil klarifikasi KPK terkait laporan Forum Peduli Selayar sejak tahun 2008 lalu. Padahal semua data pendukung telah kami lampirkan termasuk kami telah melakukan upaya menanyakan ke KPK setiap saat, termasuk media di Sulawesi-selatan ini mengangkat judul kasus korupsi dana apbd Selayar tahun 2002/2003 senilai 5,5 Miliar rupiah dalam proyek pengadaan kapal feri kmf.takabonerate yang terjadi mark up dan pemalsuan jeis kapal. Pasalnya yang didatangkan bukan sebuah kapal feri akan tetapi sebuah kapal lct yang telah tenggelam yang diubah wujudnya menjadi kapal feri ,ujar ketua Forum Peduli Selayar.
Lebih lanjut disebutkan bahwa KPK seharusnya mendahulukan laporan kami tersebut, pasalnya imbas dari penyimpangan anggaran yang dilakukan para tersangka dalam hal ini telah menjadi beban utang pada masyarakat selayar dalam hal ini APBD selayar yang menjadi jaminan pelunasan utang dari pembelian kapal feri takabonerate selama hamper 10 tahun anggaran lamanya, sehingga kerugian Negara semakin bertambah hingga kami perkirakan mencapai 12 M.
Dalam keputusan kasasi di  MA  terhadap tiga tersangka dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun namun hingga saat ini belum menjalani putusan tersebut akibat belum di eksekusi oleh Jaksanya. Sementara  kapal feri KMF Takabonerate  hingga saat ini belum di kembalikan oleh pihak penegak hokum kepada pemerintah Selayar yang juga telah menggugat hal ini secara perdata di PN makasar.
Sangat jelas ini perbuatan korupsi berjamaah oleh penentu kebijakan saat anggaran proyek senilai miliaran ini di gelontorkan. Malah dalam paket pelaksanaan kegiatan ini ada pengalihan fungsi keuangan Negara dalam pembangunan pabrik es dan pembangunan cootage matalalang yang juga menjadi temuan BPK tahun 2004. Kami telah kirimkan ke KPK melalui email hal ini. Kemungkinan kami salah prosudure pelaporan  atau memang  KPK tidak merespon laporan kami ini, dengan alasan tidak cukup kuat bukti. Entahlah ujar Arsil.
FPS berharap laporan korupsi pengadaan kapal feri kmf.takabonerate yang telah melewati 2 ketua kpk mendapat perhatian serius.google-site-verification=NW7izijtnAsVXAbkZfpGJLEpYihbBMwLsGe1l8zDQcw Selayar

Blogger in Draft: The Blogger Template Designer

Blogger in Draft: The Blogger Template Designer

Inside AdSense: The do's and dont's to increase cost per click

Inside AdSense: The do's and dont's to increase cost per click: "In previous blog posts we’ve explained what RPM is and how it's influenced by what users do when they come to your site. We want to take thi..."

Blogger Developers Network: Using OACurl to explore Blogger’s API

Blogger Developers Network: Using OACurl to explore Blogger’s API