Inspektorat Diperintahkan Periksa Dirut RS Labuang Baji

(ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan surat perintah kepada inspektorat untuk memeriksa Direktur Utama Rumah Sakit Labuang Baji Bambang Arya terkait dugaan pemukulan terhadap Wakil Ketua PDIP Sulsel Husain Djunaid.

"Gubernur langsung merespons cepat kejadian tersebut dan mengeluarkan instruksi kepada inspektorat dengan surat perintah Nomor 700/2037/Huk&HAM/2011 tentang pemeriksaan terhadap Direktur RS Labuang Baji bersama staf untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Sulsel Agus Sumantri di Makassar, Selasa.

Ia menegaskan, Pemprov tidak akan mencampuri masalah hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. "Gubernur menyesalkan kejadian tersebut dan menunggu hasil pemeriksaan tim inspektorat untuk tindak lanjutnya," ujarnya.

Tim inspektorat diturunkan dengan alasan banyaknya versi yang berkembang di tengah masyarakat. "Tim sudah turun ke lapangan untuk mencari tahu kejadian sebenarnya karena ada beberapa versi," tambahnya.

Kemungkinan, lanjut dia, setelah tiga hari dilakukan klarifikasi oleh tim di lapangan, baru dilakukan pemeriksaan.

Menurut dia, jika kepala salah satu rumah sakit Pemprov Sulsel tersebut memang terbukti bersalah, pemerintah tidak memberikan pembelaan dan akan diberikan tindakan sesuai hukum yang berlaku mulai dari peringatan, sanksi disiplin, hingga pemecatan.

Media Penyiaran Orientasi Bisnis

Saat ini media penyiaran ke bisnis dan mengabaikan fungsi media sebenarnya sebagai fungsi pendidikan dan informasi kepada masyarakat.
Itu dikemukakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, Rusdin Tompo saat Talk show hari penyiaran di Auditorium RRI di Jl Riburane, Senin (4/4).
Menurutnya, peran media sangat penting demi membangun citra Sulsel yang saat ini cukup buruk, dengan tayangan-tayangan aksi demonstrasi yang berujung anarkis, sehingga berpengaruh kepada pengusaha-pengusaha yang ingin menanamkan investasinya di Sulsel.
Selain itu, katamya saat ini jumlah frekuensi penyiaran 270 kanal frekuensi, dan yang terisi baru 61 ferkuensi. Artinya radio di Sulsel baru mencapai 30 %, dan ini dipengaruhi masyarakat lebih memilih TV kabel, menonton TV asing, ungkapnya
Asisten II Pemprov Sulsel, Heri Iskandar saat pembukaan menandaskan, pemberitaan sejumlah media penyiaran sangat baik.
Peran media sangat penting demi memperbaiki citra Sulsel yang dikenal anarkis oleh daerah lain.
Ia juga menambahkan investor yang tadinya ingin membuka usaha takut masuk ke Sulsel. Makin banyak investor yang masuk makin banyak lapangan kerja yang terbuka.
Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, Rusli Sumara menuturkan untuk menciptakan suasana Sulsel yang tadinya dikenal brutal, pihaknya akan membuka Televisi digital Channel 37 dengan menempatkan acara objek wisata yang ada di Sulsel sehingga menarik para pengunjung masuk ke Sulsel.
Kepala LPP RRI, I Made Ardika menjelaskan untuk pencitraan Sulsel pihaknya membuka forum dialog, mulai dari mahasiswa, Pers, dan Pemerintah bahkan Dialog jejaring bagi masyarakat yang berada di luar Sulsel.
Maya, sekretaris redaksi Makassar TV yang mewakili TV Lokal mengatakan, dari pihaknya sendiri tidak pernah menyiarkan aksi demo yang berujung ke anarkisme, dan hanya menyiarkan isu yang diusung demonstran saja.
(sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=64413)

Bom ikan marak di Takalar dan Selayar

Oleh Muhlis Dachlan

Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan mencatat setidaknya ada 44 kasus ilegal fishing terjadi sepanjang tahun lalu, terbanyak di Kabupaten Takalar dan Selayar.

Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sulsel Masniah, mengatakan kasus yang terjadi dan tercatat masuk ke pengadilan adalah kasus bom ikan.

“Sebagian besar kasus bom ikan terjadi di perairan Takalar dan Selayar,“ ujarnya hari ini.

Dia mengatakan pelaku ilegal fishing daoat dijerat hukuman penjara enam tahun atau denda sebesar Rp1,2 miliar.

Tahun ini kata dia, dilakukan pengawasan di tingat desa nelayan. ”Kami tahun ini membentuk badan pengawas tingkat desa di kabupaten/kota yang jumlah nelayannya besar. Hal ini untuk menekan kasus ilegal fishing,” tukas Masniah.


(http://www.bisnis-kti.com/index.php/2011/04/bom-ikan-marak-di-takalar-dan-selayar/)

Percepatan Pembangunan Di Selayar

Bappenas Dukung Percepatan Pembangunan Selayar
Tim bappenas Kabupaten Kepulauan Selayar, Yusuf Arbi dan Hendro dari Lembaga Pengkajian Sumber Daya Manusia Bappenas, mendukung percepatan pembangunan Selayar, yang diprogramkan pemerintah saat ini.
Dukungan tersebut diungkapkan Tim Bappenas, saat melakukan peninjauan lapangan di Selayar yang di dampingi Wakil Bupati Kepulauan Selayar H Saiful Arif SH, Kepala Dinas Perhubungan Drs Dahlul Malik MH serta Kepala Bagian Humas Protokol dan PDE Gunawan Redha.
Lokasi yang dikunjungi Tim Bappenas masing masing Bandara H Aroeppala Padang, Masyarakat Nelayan Pusat Pengelolaan Air Bersih dan Gedung Lembaga Keuangan.
Tim Bappenas mendapat sambutan hangat dari pengelola Bandara H Aroeppala, Muh Nasir. Selanjutnya Muh Nasir menjelaskan secara langsung kondisi Bandara H Aroeppala.
Saat ini kata dia, akan dilakukan pelebaran bandara baik dari sisi kanan maupun sisi kiri masing masing 3,5 meter dari 23 meter menjadi 30 meter. Serta panjang menjadi 1.500 meter. Kemudian jaringan listrik yang terbentang dipindahkan menjadi jaringan bawah tanah sehingga tidak mengganggu arus penerbangan.
Lapangan Bandara H Aroppala, rencananya sudah akan didarati pesawat yang kapasitas penumpang 70 orang. Dari Bandara tim langsung menuju kawasan nelayan yang berlokasi di Padang.
Tim disambut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan diwakili Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Aguslien. Dia menjelaskan bahwa di Selayar penduduknya sebagian besar bermata pencaharian nelayan.
Alat tangkap yang digunakan perahu bagan. Hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan, dijual kepala usaha keramba tancap. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar akan dibuka jalur dari Tempat Pelelangan Ikan sampai di Padang yang dihuni para masyarakat nelayan. Bahkan sudah ada investor yang akan membuka usaha dibidang perikanan. Mulai dari pengadaan bibit sampai pada pembelian ikan untuk di ekspor.
Dari Padang, Tim Bappenas melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi pengelolaan air bersih yang berlokasi di Topa. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar, Badulu S Sos menjelaskan kepada tim bahwa saat ini, PDAM sudah melayani sekitar 2.000 pelanggang dalam Kota Benteng.
Kendala yang dihadapi pemasangan jaringan pipa bagi penduduk yang berdomisili di lorong lorong. Biaya opersional per bulan sebanyak Rp90 juta. Itu sudah termasuk biaya listrik dan solar.
Hasil survey yang dilakukan Tim Bappenas akan dipelajari untuk menjadi bahan bagi percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, menuju masyarakat Selayar yang Maju Sejahtera dan Religius.(Sumber : Upeks)

Bappeda Selayar

Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Selayar, senantiasa memformulasikan perencanaan pembangunan dari bawah (botton up) melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kelurahan, dengan seluruh forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Lalu seperti apa langkah berikutnya yang akan dilakukan? Berikut petikan wawancara wartawan Harian Ujungpandang Ekspres Biro Kepulauan Selayar, Rizal Dg Sibunna, dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs Musytari MM.
Bagaimana Anda mengawal pemerintahan bupati dan wakil bupati?
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Selayar, sudah mendapat persetujuan dari Pemprov Sulsel, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi, akan di Perda-kan dan diharapkan mendapat persetujuan DPRD, sehingga pelaksanaan pembangunan bisa disinkronisasikan secara botton-up, sampai ke tingkat forum SKPD melalui Musrenbang kabupaten.
Bagaimana usulan program Pemkab Kepulauan Selayar ke Pemerintah Provinsi Sulsel?
Sekarang sudah ada Perda Provinsi, tentang pengembangan pembangunan Kepulauan Selayar, antara lain Selayar akan dijadikan pusat Bandar Niaga Timur, serta Selayar akan dijadikan pusat budidaya ikan karang. Semua itu didasari dengan letak geografis Selayar yang perlu perhatian khusus, dan satu satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Sulsel.
Selain itu, usulan program tersebut harus disertai desain dan perhitungan rencana anggaran. Juga perlu diingat bahwa Bupati H Syahrir Wahab MM, pernah menyampaikan bahwa program prioritas Pemerintah Provinsi Sulsel, sudah hampir sama dengan program Pemkab Kepulauan Selayar, sehingga diperlukan koordinasi dengan pemprov.
Tahun lalu ada kegiatan pembangunan tidak jalan. Apa penyebabnya?
Keterlambatan pembangunan pada tahun 2010 lalu, salah satu diantaranya karena keterlambatan pengesahan APBD, meskipun tidak terlalu berpengaruh. Secara kualitas bahwa SDM yang mendukung juga perlu menjadi perhatian agar ketertinggalan yang ada dapat dikejar.
Apa harapannya kedepan?
Harapan kita untuk tahun 2011 ini, agar bisa mendorong langkah antisipasi dimana RPJP Pemkab kepulauan Selayar sangat sinkron dengan RPJP provinsi. Untuk RTRW, sangat berbeda dengan ranperda RPJP, dimana ranperda RTRW harus mendapat persetujuan gubernur. ()

Drs.Musytari : Sinkronkan Perencanaan Dari Bawah

Drs.Musytari : Sinkronkan Perencanaan Dari Bawah

Kepulauan Selayar Butuh Industri Perikanan

POTENSI perikanan Kabupaten Selayar yang sangat besar dinilai perlu untuk dikelola lebih serius. Kabupaten yang merupakan daerah paling selatan Sulsel ini perlu memiliki industri pengolahan hasil laut agar nilai tambah produksi perikanan di sana bisa memberikan hasil yang maksimal.

Hal ini diungkapkan Komisaris Utama PT Media Fajar, HM Alwi Hamu saat menerima kunjungan Bupati Selayar, Syahrir Wahab saat berkunjung ke Kantor Fajar Group di Gedung Graha Lembang Sembilan, Jakarta, Jumat 9 Juli. Hadir menyambut Syahrir, Direktur Eksekutif Institut Lembang Sembilan, Moh Rapsel Ali.

Menurut Alwi Hamu, potensi Selayar sangat besar di bidang kelautan. Hanya sayang, potensi ini belum dikelola dengan baik karena belum ada industri perikanan di sana. Seandainya ada, bisa dipastikan produksi ikan di sana akan memberikan pemasukan yang besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Tak hanya itu, Alwi Hamu juga mengungkapkan perlunya Selayar mengembalikan komoditi yang menjadi ciri khas daerah ini, seperti jeruk Selayar. Menurut Alwi, Selayar merupakan daerah yang sangat terkenal dengan jeruknya yang khas. Hanya sayang, dalam beberapa tahun terakhir, komoditas ini sulit ditemukan di pasaran.

"Makanya, perlu upaya untuk mengembalikan jeruk Selayar yang sudah mulai sulit didapatkan. Jika Selayar mampu mengembalikan komoditas ini dan memberikan jaminan produksi yang besar, pasar jeruk impor bisa diambil alih oleh jeruk Selayar," kata Alwi.

Dalam kesempatan ini, Syahrir memaparkan potensi perikanan yang dimiliki wilayahnya. Kekurangannya adalah belum adanya industri pengolahan. Oleh karena itu, pihaknya sedang berupaya untuk menarik investasi masuk ke Selayar.

"Khusus untuk budi daya ikan laut, kami sudah mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami berencana membuat budi daya ikan laut dalam bentuk fiber yang membutuhkan anggaran berkisar Rp 17 miliar dan itu sudah kami ajukan ke kementerian terkait," jelas Syahrir.

Menurut Syahrir, ikan laut di Selayar sangat murah dan banyak. Contohnya saja, untuk jenis ikan tuna, harga per kilogram di Selayar dijual paling mahal Rp 20 ribu sedangkan di Makassar, harga ikan tersebut bisa mencapai Rp 65 ribu per kilogramnya. Dengan demikian, perlu ada proses lanjutan seperti pengolahan untuk meningkatkan nilai produksi mereka.

Di bidang pertanian, Syahrir mengaku memang tengah mengembangkan program pengembalian jeruk Selayar. Beberapa tahun lalu, mereka sudah menanam 200 ribu pohon jeruk Selayar. Diperkirakan, produksi jeruk ini sudah bisa dinikmati tahun ini dan paling lambat 2012 mendatang.

Kilang Minyak

Syahrir juga mengungkapkan adanya niat dari pemerintah Taiwan untuk berinvestasi di sektor perminyakan di Selayar. Rencananya, perusahaan milik negara Taiwan, Chinese Petroleum Corporation (CPC) akan merelokasi kilang minyaknya di Taiwan ke Selayar. Investasi ini diperkirakan akan memakan biaya Rp 26 triliun di lahan seluas 2.000 hektare.

Menurut Alwi Hamu, CPC memang sedang mencari lahan. Mereka tidak saja berupaya memindahkan industrinya ke luar negeri tapi juga sedang berupaya mengembangkan tanaman jarak pagar yang bisa diolah menjadi minyak disel. Di Sulsel, CPC rencananya akan dikembangkan seluas 3.000 hektare. (repro.fajar/die)

New AddThis Analytics, Now With Audience Interests | AddThis Blog

New AddThis Analytics, Now With Audience Interests | AddThis Blog