Kunjungan Kerja Atau Jalan jalan " ?

Lansiran Berita Tentang Kunjungan Kerja Dprd Selayar Yang Membingungkan
Membaca berita yang tertulis dalam sebuah web dengan alamat  http://imz.or.id/new/news/770/kunjungan-kerja-dprd-kab-selayar-ke-imz/ tentang Kunjungan Kerja Anggota Dprd Selayar pada Selasa 12 April lalu, cukup membingungkan pembaca, khususnya kami dari redaksi yang memang menjadi satu kewajiban melakukan pantauan berita dan informasi online setiap harinya. dari sebuah release ini kami kemudian menyimpulkan sementara bahwa maksud dari penulisnya cukup bagus yakni mempublikasikan melalui media online kegiatan ini, namun disisi lain kemudian timbul pertanyaan yang mengarah pada wakil rakyat selayar saat ini, dimana diketahui bahwa hingga saat ini belum ada pembiayaa untuk hal tersebut, ataukan mungkin memang ada namun tidak kami ketahui ? padahal DPA dari kegiatan di Dprd TA 2011 juga ada ditangan kami. Berikut release yang kami copy untuk pembaca :

Kunjungan Kerja DPRD Kab. Selayar ke IMZ

Selasa (12 April 2011) lalu rencananya Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) akan menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Kunjungan dimaksudkan dalam rangka konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Selayar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar yang hadir direncanakan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari Panitia Khusus (Pansus) B.

Dalam surat resminya yang dikirimkan tanggal 8 April 2011,  DPRD  Kabupaten Selayar yang saat ini sedang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat membutuhkan masukan dan saran dari IMZ tentang materi yang terkandung dalam Ranperda tersebut.

IMZ sebagai lembaga yang sejak awal berkhidmat untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan dunia perzakatan  akan menerima dengan baik kunjungan anggota DPRD Kabupaten Selayar ini. Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Selayar ini akan diterima langsung oleh Ibu Nana Mintarti sebagai Direktur Utama IMZ, ditemani oleh tim Riset dan Advokasi, Marketing, Pusat Informasi Zakat, dan Capacity Building. (http://imz.or.id/)

Petani Kabupaten Bulukumba Kecewa

Petani Bulukumba Mengamuk Merusak Proyek Irigasi

 Ratusan petani dari Desa Bontonyeleng dan Palambarae, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengamuk dengan merusak proyek irigasi yang tengah dikerjakan PT Wijaya Karya, Minggu (24/4).

Proyek irigasi induk sepanjang empat kilometer rencananya akan mengairi 3.000 hektare sawah, dirusak warga, mereka kecewa kepada pihak kontraktor karena tidak mengindahkan kesepakan yang sudah disetujui sebelumnya yakni memperlebar hingga 3,7 meter, dulunya dua meter.

Kepala Desa Pallambarae, Lukman, dalam aksi tersebut menyatakan bahwa warganya merasa kecewa terhadap pelaksana proyek yang melenceng dari kesepakatan awal. Sebab, proyek senilai Rp22 miliar ini dianggarkan untuk memperlebar jalur irigasi, namun tidak dilaksanakan, melainkan menambal kembali yang bocor dan menambah ketinggian hanya 30 centimeter.

"Kami tidak terima apa yang dikerjakan pelaksana proyek. Mereka telah berani melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Dan menurut kami para petani, itu akan merugikan kami nantinya. Tidak ada yang diperbaiki kalau hanya menambal seperti ini. Kami merasa ditipu oleh kontraktor karena semau-maunya melanggar. Yang rugi kami para petani kan anggarannya ada untuk mendukung pengairan bagi petani, eh malah seperti ini hasilnya," ucapnya.

Menurut dia, rehabilitasi irigasi tersebut tidak menimbulkan dampak positif ke petani, melainkan kerugian karena bila air yang mengaliri sawah tidak maksimal maka ribuan hektar sawah terancam gagal panen. Selain itu, warga mengancam bila tidak dikembalikan sesuai kesepakan maka akan melakukan aksi lanjutan.

"Rabu depan (27/4) kami akan membongkar semua yang telah dikerjakan PT Wijaya Karya ini kalau tidak mau merubah polanya. Kalau tidak bisa mengerjakan kembalikan dananya ke Negara," ujarnya.

PT Wijaya Karya Semesta, melalui perwakilannya, Yayat menyatakan akan membicarakan hal tersebut ke pihak Pemerintah Provinsi Sulsel, sebab proyek ini dikerjakan atas rekomendasi Pemprov Sulsel. Selain itu, pihak pelaksana berencana melakukan pertemuan dengan warga terkait masalah itu, namun dia menolak bila dipersalahkan karena yang dikerjakan sesuai aturan dan instruksi yang ada.

"Yang dikerjakan sesuai aturan dan instruksi kok. Jelas persoalan ini masih harus dibicarakan kembali dan memikirkan solusi untuk pemecahan masalah ini. Mungkin hanya perlu penyamaan persepsi dulu sebelum ini dilanjutkan, tetapi intinya proyek itu harus tetap jalan," kata pria yang bekerja sebagai pengawas pelaksanaan proyek ini.

RCA 102,5 FM Bulukumba

Kawasan Minapolitan Segera Hadir di Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba menjadi salah satu daerah yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengembangkan kawasan Minapolitan yang berbasis Perikanan Tangkap. Penetapan Bulukumba merupakan salah satu dari sebelas kabupaten/kota di Indonesia dan satu-satunya daerah di Sulawesi-Selatan yang ditetapkan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2011 ini.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Nurdin Radja menyampaikan kesiapan Kabupaten Bulukumba untuk menindaklanjuti program Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan menindaklanjuti surat Dirjen Perikanan Tangkap yang meminta untuk segera menetapkan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap, membentuk kelompok kerja, menyusun masterplan kawasan minapolitan, serta inventarisasi potensi, permasalahan dan upaya pencegahan masalah terhadap hasil usaha perikanan, ujar Nurdin saat menjelaskan rencana tindaklanjut program KKP tersebut pada rapat  di ruang rapat Bappeda  Bulukumba, selasa 26/4.

Ini adalah tindak lanjut dari hasil kunjungan Dirjen Perikanan Tangkap Dedi Sutisna pada awal bulan maret lalu saat mencanangkan Kabupaten Bulukumba sebagai sentra pembuatan Kapal Rakyat di Kawasan Timur Indonesia, sekaligus menetapkan Bulukumba sebagai Kawasan Minapolitan Bidang Perikanan Tangkap, urai Nurdin.

Dalam pertemuan pembahasan surat Dirjen, sejumlah Kepala Satuan Kerja terkait hadir, diantaranya Kepala Bappeda Burhanuddin Kadir, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Hasyim, Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Rosali A. Liong, dan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Rahman Ismail.

Menurut Nurdin, pembangunan yang akan dilakukan di kawasan Minapolitan nantinya akan terintegrasi mulai dari infrastruktur khususnya pelabuhan, sarana alat tangkap, proses produksi dan pemasaran. Intinya kita akan melihat kawasan ini sebagai kawasan pusat pengembangan kota yang perikanan.

"Saat ini kita sudah memiliki pelabuhan laut yang cukup potensial di Kecamatan Kajang, pelabuhan rakyat di enam kecamatan pesisir pantai dan industri pembuatan perahu di Bontobahari, jadi kita sangat siap untuk melaksanakan program ini," ujarnya.

Untuk mendukung recana tersebut, Pemkab Bulukumba juga telah memiliki konsep Marine Politan Center (MPC) di Bontobahari, yang akan dipadukan dalam rencana program Minapolitan, tambah Akrim Amir Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Bulukumba.

(RCA 102,5 FM Bulukumba)

Biota Laut Terlengkap Ada Di Kawasan Taman Laut Nasional Takabonerate Selayar

Biota Laut Takabonerate Terlengkap di Dunia
Balai TNTBR Perbanyak Sosialisasi

Taman Nasional Takabonerate, memiliki biota laut yang terlengkap di du-nia. Namun sayang, pemahaman tentang konservasi terumbu karang yang merupakan aset nasional yang ada di Kepulauan Selayar itu, ternyata masih jauh dari harapan.

Olehnya itu, dilakukanlah sosia-lisasi Konservasi Taman Nasional (TN) Takabonerate. Hal ini disampaikan Kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR), Kabupa-ten Kepulauan Selayar, Ir Noel Layuk Allo MM, dalam sambutannya ketika berlangsung sosialisasi konservasi TN Taka Bonerate yang dibuka Asisten Ekonomi Pemba-ngunan, Andi Mappagau SE, di Selayar Beach Hotel Benteng Kepulauan Selayar, Selasa (19/10).
Sosialisasi konservasi TNTBR tersebut, diikuti 30 peserta dan semuanya dari kalangan guru, mulai dari guru SD, SMP dan SMA/.SMK dan yang sederajat. Para peserta akan menerima tiga jenis materi, dian-taranya tentang perundang-undangan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, yang dibawakan Ir Lahuddin, Kabag TU Balai TN Ta-kabonerate.
Upaya lain yang dilakukan Balai TN Takabonerate Kepulauan Selayar, dalam rangka pelestarian kawasan Takabonerate, yakni pembinaan ka-der kepada siswa SMA yang dilaksanakan di Baruga, milik H Andi Maddewari, dan diikuti 40 peserta yang dibuka langsung Ir Noel Layuk Allo MM.Dikatakan Noel Layuk Allo bahwa kurangnya sosisalisasi tentang konservasi Taman Nasional (TN) Takabonerate yang sudah dikenal di Indonesia bahkan di dunia, harus diperhatikan. “Melalui kegiatan ini yang dikhususkan bagi guru guru, memang diharapkan bisa menjadi corong bagi siswa-siswanya dan juga kepada masyarakat, agar mengetahui keberadaan taman nasional ini,” katanya.
Sehubungan akan diadakannya Ta-kabonerate Islands Expedition ke II sebagai ajang promosi international, tentunya seluruh warga Selayar sendiri harus lebih banyak tahu tentang terumbu karang. “Apalah jadinya kalau orang luar banyak mengetahui tentang keberadaan kawasan terumbu karang Takabonerate sementara orang Selayar kurang memahaminya,” ujarnya.
Sementara Asisten Ekonomi Pembangunan, Andi Mappagau SE, mejelaskan bahwa atol TN Takabonera-te adalah atol yang terbesar ketiga di dunia. Selain itu, TN Takabonerate ternyata memiliki keanekaragaman biota laut terlengkap di dunia. Selain itu juga, berbagai biota laut yang belum ada namanya, juga ada di Takabonerate. ()

Murid SD Pun Ikut Demo Desak Gubernur Penuhi Janji

Warga Kelurahan Tana Beru, Kecamtan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba melakukan aksi tutup jalan siang ini.

Warga menutup jalan dikarenakan mereka kecewa karena sejak dua tahun lalu sampai saat ini belum juga diperbaiki jalan poros yang menghubungkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar dan ke kawasan Wisata Tanjung Bira.


Aksi itu diikuti juga sejumlah murid SD di Tana Beru bersama sejumlah warga dan aktivis. Warga setempat menyesalahan sikap pihak pemprov yang dianggap tidak pernah melakukan perbaikan jalan tersebut selama tiga tahun terakhir. (TRIBUN TIMUR.COM )

Ratusan Warga Tana Beru Tahan Bus Asal Selayar

Warga Tana Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, menggelar aksi demonstrasi sejak pukul 11.00 wita siang tadi.

Dalam aksi ini mereka menahan sejumlah bus asal Selayar yang melintas di jalur tersebut.

Aksi warga itu memaksa sopir dari Kabupaten Kepulauan Selayar turun berorasi meminta pihak Pemrintah Provinsi Sulsel khususnya Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk mempunyai perhatiannya sesuai dengan janjinya saat sebelum menjadi calon gubernur lalu.

" Janjinya kan pak Gubernur dulu akan memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah Selatan Sulsel. Tapi sampai saat ini belum ada juga buktinya janji itu," kata Armiati, warga Tana Beru. (*)

Listrik Di Selayar Sering Padam Tapi Pecahkan Rekor

Listrik Selayar Pecahkan Rekor, Tiada Hari Tanpa Pemadaman.

Abdi Rahmat.SH.MH

Sebenarnya prestasi ini memang perlu mendapat catatan bagi PLN, soalnya kalaupun ini prestasi yang tidak disamai oleh cabang lainnya tapi ini merupakan sebuah penurunan standar pelayanan bagi pelanggang dalam kewajiban PLN melayani pelanggannya. Bisa dibayangkan bila kemudian para warga Selayar yang berlangganan aliran listrik dengan PLN Selayar mengaku mengalami kerusakan sejumlah alat alat rumah tangga yang menggunakan listrik. Dan yang lebih menyedihkan lagi karena, akibat prestasi pemecahan rekor ini, banyak usaha uasaha keluarga yang terpaksa gulung tikar.

Sebenarnya ada apa di PLN Selayar yang setiap harinya melakukan pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan alias mendadak dan seenaknya saja di lakukan  ? Apakah memang ini murni sebuah kerusakan ? ataukah ini hanya akal akalan pihak pengelola mesin saja agar bisa memainkan kuota bahan bakar ?

Entahlah apa jawabannya, yang pasti inilah kenyataannya. Selama hampir 15 tahun saya berada di Kabupaten Selayar ini, hingga akhirnya saya mempunyai keluarga yang asli Selayar dan sebagian dari mereka adalah pejabat yang tidak mampu berbuat sesuatu terhadap listrik warganya saat ini. Ketahuilah bahwa persoalan listrik ini telah menjadi bahan kampanye setiap anggota dewan selama 15 tahun terakhir dan menjadi janji setiap calon bupati pada 2 kali pilkada selama hidupku di Selayar.

Sayang seribu sayang karena prestasi PLN ini bukanlah sebuah hal yang patut dibanggakan akan tetapi sebuah luka bagi orang Selayar yang tidak pernah sembuh sembuh.

Terakhir dari tulisan ini menyebutkan bahwa selama 15 tahun ini, telah 7 kepala PLN yang pindah dan terkena mutasi selanjutnya penyakit aliran listrik di Selayar tidak pernah berubah. Sayang para pejabat PLN yang orang Selayar tidak pernah memperhatikan kampung halamnnya yang miskin ini.  Maaf bila saya salah, dan sukses untuk Pln.


(http://ekonomi.kompasiana.com/)

FPS Nilai Pihak Berwajib Tidak Serius Dalam Pemberantasan Korupsi

Hingga saat ini sejumlah data dan catatan yang telah diserahkan oleh pengurus Forum Peduli Selayar (FPS) kepada pihak kepolisian sejak tahun 2008 belum diketahui perkembangannya, termasuk sejumlah informasi melalui melalui media cetak dan media on line yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pihak terkait sepertinya hanya tampil lewat saja ujar Arsil Ihsan ketua umum FPS kepada seluruh anggota FPS yang selama 2 hari ini Jumat dan Sabtu (22/23-4) mengadakan konsolidasi wilayah di kantor FPS Benteng. Salah satu perihal yang telah ditayangkan media online menyebut bahwa FPS telah melakukan pembukaan dokumen dugaan kerugian negara di DPRD Selayar di ruangan kapolres Selayar yang saat itu masih dijabat AKBP.MNur Subchan SmHk. Belum lagi kasus korupsi Takabonerate yang ditangani Kejaksaan Negeri Selayar sejak tahun 205 lalu yang hingga kini belum pernah tuntas dan sepertinya ditutupi untuk diketahui public. Ada lagi yang lebih menarik yakni dugaan kerugian negara pada proyek jalan lingkar jampea.

Salah satu release media online yang diperlihatkan oleh Arsil dibawah ini ;


Siaran Pers Forum Peduli Selayar Tentang Dugaan Kerugian Negara Miliaran di DPRD Selayar.FPS : MILIARAN KERUGIAN NEGARA DI DPRD SELAYAR SEJAK 2002-2009
FPS:  harapkan penyidik jeli dan tidak terkecoh administrasi fiktif yang rapi.

Setelah melakukan investigasi ringan dan pengumpulan informasi selama awal tahun 2010, tentang sinyalemen dan dugaan keras telah terjadi kerugian negara miliaran rupiah pada pengelolaan anggaran DPRD sejak tahun 2002 hingga saat ini, akhirnya timsus FPS yang menangani dan memantau kinerja wakil rakyat  melayangkan permintaan bantuan penyelidikan dan penyidikan ke kepolisian Resort  Selayar terhadap item item pembelanjaan dana negara yang di duga keras telah terjadi penyimpangan anggaran negara di lingkup DPRD Selayar. Jumlah kerugian negara di lingkup DPRD Selayar sejak tahun 2002 hingga tahun 2009, belum dapat diperhitungan secara matematika pasti, namun jumlahnya melebihi 5 M rupiah sudah dipastikan. Sulitnya melakukan upaya klarifikasi ke penanggungjawab DPRD saat ini bukanlah sebuah rahasia bagi masyarakat Selayar. Apalagi bila sebuah hal berbau miring kemudian di pertanyakan, maka sangatlah susah mendapat hasil klarifikasi yang diharapkan.  Begitupun sebaliknya, bila seorang anggota dewan periode 2004-2009 dikunjungi kerumahnya untuk dimintai informasi terkait adanya sinyaliran dugaan kerugian negara yang pada dasarnya mengacu dan tertuang dalam undang undang korupsi, mereka menjawab, bila hal hal seperti itu tanyakan saja ke sekretariat secara langsung, karena kami tidak mengelola keuangan. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh Tim FPS, serta terbatasnya kewenangan sebagai lembaga independen swadaya masyarakat pemerhati selayar yang mendukung pemberantasan korupsi, maka diputuskanlah untuk melakukan  permintaan bantuan penyelidikan ke kepolisian selayar,  setidaknya faktor kesulitan yang menjadi kendala FPS tidak menjadi halangan bagi kepolisian  berdasarkan kewenangan dan tugas yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 tentang kepolsian negara.  Selanjutnya setelah penyerahan secara resmi draft dugaan kerugian negara di DPRD Selayar sejak tahun 2002 hingga tahun 2009, diharapkan agar pihak kepolisian selayar segera bertindak. Semoga dalam pelaksanaan penelidikan nanti, penyidik tidak terkecoh dalam meneliti dan menelaah pertanggungjawaban serta administrasi keuangan yang telah dibuat oleh penanggung jawabnya. (FPS-PERS).

-------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR DUGAAN KERUGIAN NEGARA SEJAK TAHUN 2002 S/D 2009
DILINGKUP DPRD SELAYAR DARI DATA FORUM PEDULI SELAYAR (FPS)

1.    Dugaan kerugian Negara yang timbul dalam pelaksanaan Pembangunan Mushallah Kantor DPRD Selayar, yang terletak di sebelah utara bangunan kantor lama. Indikasi kerugian negara pada awal perencanaan yang menggelembungkan anggaran pembiayaan proyek ini. Telaah kasat diawali dari perbandingan ukuran luas bangunan dan besarnya biaya yang di keluarkan. Telaah kedua,  material sekunder seperti tegel dan mar mar di duga kuat menyalahi bestek yang menyebabkan terjadinya mark up dalam pembelian kedua material ini. Biaya pengecatan serta alat kelengkapan rumah ibadah sangat kuat dugaan terjadi mark up yang mengarah pada perbuatan pertanggungjawaban fiktif pada item pencairan dana proyek ini oleh kontraktor.  Telaah ke tiga dari bangunan Mushallah ini yang diduga kuat terjadi pertanggungjawaban fiktif adalah munculnya anggaran lanjutan pembangunannya dalam apbd selayar tahun 2003. Telaah empat telah terjadi dugaan kerugian negara adalah adanya anggaran pemeliharaan setiap tahun yang diduga kuat telah terjadi proses pembuatan pertanggungjawaban fiktif.

2.    Dugaan kerugian negara yang timbul atas adanya proyek pengadaan sound sistem ruang rapat DPRD Selayar yang sumber anggarannya dari APBD Selayar tahun 2002/2004. Telaah informasi dalam proses pembelian perlengkapan ruangan sidang anggota dewan selayar ini diduga keras telah terjadi mark up ini, telah pernah mendapat proses awal penyidikan oleh pihak berwajib.
3.    Dugaan kerugian negara yang timbul atas adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembelian baju dinas anggota DPRD Selayar periode 2002/2004-2009. Diduga keras adanya mark up harga dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Telaah informasi, bahwa terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam proses pertanggung jawaban penggunaan anggaran kegiatan ini.

4.    Dugaan kerugian negara yang timbul akibat penggunaan anggaran biaya perjalanan dinas ketua dan wakil ketua, serta alat kelengkapan dewan  DPRD Selayar periode 2002/2004-2009. Telaah argumentasi dan informasi, bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran item ini, diduga keras fiktif.
5.    Dugaan kerugian negara yang timbul akibat adanya penyimpangan anggaran pembuatan buku dan pencetakan sejumlah kegiatan profil Dewan tahun 2002/2004/2009. Telaah informasi bahwa telah terjadi mark up dan pertanggungjawaban fiktif dalam penggunaan anggaran kegiatan ini.
6.    Dugaan kerugian negara yang timbul dalam penggunaan anggaran pembayarn Tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua DPRD Selayar periode 2002/2004-2009,diduga keras telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan pelaksanaannya yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Bila dalam proses administrasi terlaksana, maka diduga keras telah terjadi pertanggungjawaban fiktif.
7.    Dugaan kerugian negara yang timbul dalam proses pengadaan mobil sekretariat DPRD Selayar yang anggarannya bersumber dari APBD Selayar TA.2002/2003 berupa mobil mopen merk Suzuki Carri 1.5. telaah informasi bahwa mobil tersebut telah mendapat dem namun diduga kuat telah terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam proses pelaksanaannya.
8.    Dugaan kerugian negara yang timbul dalam proses pembelian mobil dinas ketua dan wakil ketua serta alat kelengkapan dewan  DPRD Selayar yang terlaksana pada tahun 2002, 2003, 2004, 2005 diduga keras terjadi penyimpangan dan mark up. Telaah informasi, bahwa sebagian dari mobil yang dibeli dari anggaran daerah ini, telah di DEM.namun terjadi kesalahan dalam proses DEM mengingat waktu pemakaian dan masa tugas pengguna yang memiliki mobil tersebut tidak diatur dalam aturan perundang undangan yang berlaku, sehingga diduga keras telah terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam pelaksanaannya .
9.    Dugaan kerugian negara yang timbul dalam item kegiatan penerbitan tabloid DPRD Selayar pada tahun 2002/2003,2004. Diduga keras telah terjadi pertanggungjawaban fiktif. Telaah informasi, bahwa periode dan masa penerbitan tidak terlaksana sesuai kontrak antara pihak ketiga dan Sekretariat DPRD Selayar.
10.    Dugaan kerugian negara yang timbul akibat belum terealisasinya proses pengembalian tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD Selayar periode 2004-2009. Telaah informasi, bahwa proses pengembaliannya berakhir pada bulan agustus tahun 2008 atau selambat lambatnya pada akhir tahun berjalan.
11.    Dugaan kerugian negara yang timbul akibat adanya pengelolaan anggaran tunjangan ketua dan wakil ketua DPRD Selayar perioede 2004-2009 yang diduga terjadi penyimpangan. Telaah informasi,bahwa telah terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam proses pengembalian kelebihan dan kekurangannya.
12.    Dugaan kerugian negara yang timbul akibat adanya pembelian mobil dinas ketua DPRD Selayar tahun 2009. Telaah informasi bahwa telah terjadi mark up dan kesalahan tehnis juknis dan perencanaan proyek ini, dimana diduga keras telah terjadi proses administrasi fiktif.


Selayar, 3 Februari 2010
FORUM PEDULI SELAYAR
Arsil Ihsan  (ketua)

**bila terjadi kesalahan penulisan maka akan diperbaiki kemudian & bila terjadi ketidak fahaman maka diminta untuk melakukan konfirmasi resmi ke pihak FPS. Data ini di keluarkan untuk kebutuhan investigasi dan pengembangan pada upaya hukum.

Apa Yang Dapat Dibanggaan Bila Anggota DPRD Selayar Seperti Sekarang "?

Apa ya ?

Undangan Dan Agenda Rapat Rencana Pebangunan Gereja Di Selayar Berbeda

Dinilai Tidak Prosudure, Ketua Dewan Syuro NU Selayar Tinggalkan Rapat Rencana Pembangunan Gereja

Kendati dalam rapat rencana pembangunan gereja di kota Benteng Selayar yang berlangsung di areal mess mesjid raya bukan mewakili Nahdatul Ulama (NU) melainkan sebagai pengurus mesjid namun H.Ambo Rappe, ketua dewan syuro NU kabupaten Kepulauan Selayar tetap akan membawa hal ini ke forum NU, ujarnya sedikit agak kecewa terhadap kinerja panitia pelaksana yang tidak becus menurutnya sehingga dirinya harus walk out dan pamit untuk meninggalkan rapat.

Salah satu hal yang menjadi penilaian awal dari H.Ambo adalah rapat berjalan dengan sendirinya tanpa ada kata pembuka dan kata penyambung sesuai perihal undangan, tiba tiba sejumlah undangan telah beradu argumen. Malah undangan yang telah hadir dari umat kristen serta pendeta yang telah berada di ruangan tersebut terpaksa harus menerima usul agar mereka tidak usah ikut malam ini dan akan di undang kemudian. Hal ini untuk menghindari adanya ketersinggungan dan kles antar umat beragama di Selayar, ujar H.Ambo.

Ditanya mengenai pendapatnya tentang rencana pembangunan gereja di tengah tengah kota Benteng yang mayoritas warganya adalah muslim, H.Ambo menimpali dengan tegas menyatakan kami tentu saja akan selalu berpatokan pada hukum dan aturan yang berlaku agar tidak ada hal negatif atau hal buruk yang terjadi dan nantinya akan merugikan orang banyak. kalau semuanya sesuai aturan dan prosudure maka jangankan kami, siapapun tidak akan ada yang bisa melarang.

885 Temuan Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan Dalam Tahap Penyelesaian

Inspektorat Sulsel merampungkan 1.006 temuan dari sejumlah SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun yang tersebar diSKPD 24 kabupaten/kota. Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan pada 2010dan yang tertunda pada tahun sebelumnya.

“Ada 885 dalamproses penyelesaian dan sisanya 1.639 atau 46% belum ditindaklanjuti,” kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo seusai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2010 dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel,baru-baru ini. Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun yang sama dan tahun sebelumnya di kabupaten/ kotadinyatakanselesai1.309 dan dalam proses penyelesaian 1.627.

Sementara yang belum ditindaklanjuti 3.407 temuan. “Temuan itu bukan berarti penyelewengan, bisa saja sebuah peringatan. Untuk itu, semua yang menjadi temuan akan dilakukan pembinaan, meski memang tidak menutup kemungkinan adanya hal-hal seperti itu,”ujarnya. Mantan Bupati Gowa ini menjelaskan, khusus hasil pemeriksaan Inspektorat di 57 SKPD Pemprov Sulsel,terdapat 863 temuan dan 943 saran atau rekomendasi.

Di sisi lain, untuk pelaksanaan pemeriksaan reguler di 53 SKPD yang tersebar di 24 kabupaten/kota, diperoleh temuan 1.020 dan 1.254 rekomendasi. Sementara itu, khusus pemeriksaan akhir masa jabatan bupati yang dilakukan di 11 kabupaten, diperoleh 509 temuan dan 637 rekomendasi. “Meski banyak temuan, bukan berarti membuat pejabat takut berlebihan.

Sebaliknya, mereka harus bekerja maksimal sesuai aturan dan tidak menerapkan niat melakukan korupsi,” tuturnya. Ketua DPRD Sulsel M Roem mengatakan,meski sudah mendengarkan LKPj gubernur, DPRD tetap akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi kinerja Gubernur pada tahun lalu. Evaluasi itu akan dilakukan tanpa harus memegang hasil audit BPK 2010.Dari hasil kerja pansus,barulah DPRD memberikan penilaian terhadap kinerja Gubernur melalui pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD. (SI)

Penyempurnaan Gagasan Bupati dan Wabup Kabupaten Bulukumba

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba melaksanakan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2011-2015, Kamis (21/04).

Dalam sambutannya Bupati Kabupaten Bulukumba Zainuddin Hasan mengatakan RPJMD merupakan hasil analisis dan penyempurnaan terhadap gagasan gagasan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

"Dari visi dan misi yang disampaikan selanjutnya di interpretasikan dan di jabarkan ke dalam tujuan sasaran dan strategi kebijakan dan program-program pembangun daerah yang akan dijalani selama satu periode kepemimpinan," kata Zainuddin

Bupati Zainuddin juga menyampaikan bahwa RPJMD sangat penting dilaksanakan, karena merupakan sebuah subsistem kesatuan dari sistem pembangunan nasional.

Lebih jauh Zainuddin mengungkapkan, RPJMD yang sedang disusun saat ini merupakan RPJMD yang penuh tantangan. Oleh karena itu, Musrenbang tersebut sangat penting untuk diikuti.

"Musrenbang adalah forum terhormat milik bersama. Maka dari itu sampaikanlah gagasan saran yang positif dan konstruktif untuk kemajuan Kabupaten Bulukumba" ujar Zainuddin.

Tak lupa Zainuddin berpesan pada Musrenbang yang dilaksanakan pada hari ini supaya dapat dijadikan momentum yang orientasinya dapat memahami kehendak rakyat.

Dalam Musrenbang yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Bulukumba tersebut juga dihadiri beberapa anggota dewan dan Ketua Komisi B DPRD Bulukumba Kahar Muslim, selain itu juga hadir Muspida Kabupaten, kepala SKPD, dan utusan LSM.


(RCA 102,5 FM Bulukumba)

‘Pertarungan’ Toko Kelontong & Minimarket

Instan, bersih dan lebih bergengsi menjadi deretan alasan mengapa masyarakat lebih menyukai berbelanja di minimarket dibandingkan dengan toko kelontong ataupun warung. Tetapi, fenomena menjamurnya minimarket yang seakan ‘menjemput bola’ ternyata tidak menyurutkan eksistensi mereka. Laksana Legenda David dan Goliath, pertarungan eksistensi antara minimarket dan toko kelontong atau warung pun sepertinya akan berlangsung lama dan seru.

Minimarket, Keperkasaan Sang Goliath


Minimarket benar-benar menggurita ke setiap sudut kota Makassar. Permukiman padat penduduk menjadi target lokasi ideal. Minimarket menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan lokasi minimarket kini lebih dekat dengan masyarakat luas. Sehingga tak mengherankan pertumbuhan gerai-gerai minimarket di berbagai daerah di Indonesia melonjak tajam.


Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Benjamin Mailool di sebuah media nasional menjelaskan, pertumbuhan minimarket lebih tinggi diban-dingkan hipermarket dan supermarket merupakan hal wajar. Pasalnya, investasinya murah, lokasinya fleksibel, pertumbuhan franchise itu bisa dikembangkan oleh semua orang. Minimarket dibutuhkan oleh masyarakat karena pola konsumsi yang sedikit demi sedikit mulai berubah.

Lembaga riset Nielsen mencatat, pertumbuhan minimarket sepanjang 2010 lalu  meningkat 42 persen menjadi 16.922 unit dibanding tahun sebelumnya sebesar 11.927 unit. Saat ini di seluruh Indonesia minimarket nyaris me-nembus angka 17 ribu. Data Nielsen juga menunjukkan toko atau pasar tradisional di kota besar dan pedesaan menurun masing-masing 2 - 4 persen di 2010.

  Di Makassar sendiri saat ini sudah terdapat 83 minimarket yang mengantongi izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Alfamart merupakan peritel dengan jumlah izin terbanyak mencapai 46 gerai.

Dalam hal berbelanja, konsumen mulai mencari pengalaman berbelanja yang lebih. Kenyamanan pada saat berbelanja juga disinyalir mempengaruhi perilaku belanja kosumen. Tantangan bagi peritel melakukan pembenahan dalam hal kualitas layanan dan kebersihan dari gerai tempatnya berdagang.
Masih berdasarkan data Nielsen, pada saat ini, total jumlah toko di Indonesia mencapai 2,524 juta gerai. Sebesar 57 persen di antaranya masih terkonsentrasi di pulau Jawa, sedangkan 22 persen di Sumatera dan 21 persen di pulau lainnya. “Jumlah toko di Indonesia tertinggi kedua setelah India. Di ASEAN, jumlah toko Indonesia tertinggi.

Keberadaan minimarket mau tidak mau memang kita butuhkan. Harga yang lebih murah untuk beberapa produk, nyaman, dan lengkap juga tentu menjadi alasan kita untuk berbelanja di sana. Kita memang butuh minimarket. Namun, kita bisa berbagi belanja borongan kita saat gajian, dengan juga menyisihkan beberapa persen untuk berbelanja di toko kelontong. Persentasenya tentu proporsional dalam jumlah yang tidak terlalu kecil.

Toko Kelontong & Warung, ‘Kecil-Kecil Cabe Rawit’

Ditengah gempuran kehadiran minimarket yang membawa berbagai kelebihan ternyata toko kelontong dan warung masih mampu eksis. Kecil-kecil cabe rawit mungkin istilah yang patut disematkan pada keberadaan mereka, yang meskipun bentuk, omzet dan lokasinya kecil tetapi tetap mampu berdiri dan memiliki pelanggan-pelanggan yang loyal.

Eksistensi mereka didukung pula oleh loyalitas konsumen yang tetap memilih berbelanja di toko kelontong dan warung dibandingkan dengan minimarket. Maya misalnya, seorang mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang lebih menyukai berbelanja kebutuhan dasar di warung daripada minimarket. Alasannya sederhana, harga yang kompetitif, kelengkapan barang dan lokasinya yang berada dekat dari tempat tinggalnya menjadi alasan utama.
“Jika dibandingkan dengan minimarket, beberapa barang di warung dan toko kelontong lebih murah dan juga ukuran produknya lebih beragam. Misalnya saja untuk shampoo yang memiliki beragam ukuran hingga yang sachet dapat dengan mudah kita beli di warung, sebab tidak mungkin hanya untuk se-sachet shampoo saja kita mesti ke minimarket,” paparnya. Ditambahkannya pula, bahwa jika di warung dirinya tak perlu bersusah payah mencari barang sebab si pemilik warung akan dengan senang hati mengambilkan.

Hanya saja, wanita berkerudung ini juga sekali-kali berbelanja di minimarket untuk membeli barang-barang yang tidak tersedia di warung, misalkan buah dan makanan segar. Se-bagai salah satu konsumen loyal toko kelontong dan warung, dirinya berharap agar pemerintah dapat lebih menertibkan kehadiran minimarket agar tidak menggerus keberadaan para pedagang kecil.

Hal berbeda diungkapkan oleh Nurbaya, pemilik toko kelontong dibilangan Abdullah Daeng Sirua. Menurutnya keberadaan minimarket bukan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup toko kelontongnya. Dicontohkannya bahwa sejak kehadiran minimarket beberapa bulan belakangan ini jumlah omzet dan pelanggannya tidak mengalami penurunan, jikapun ada jumlahnya tidaklah begitu besar.

“Bahkan pernah ada satu minimarket yang menawari saya untuk mengubah toko saya menjadi minimarket dengan pembiayaan dan iming-iming kelebihan tertentu, tetapi saya tidak tertarik. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan kami sebagai toko kelontong pun ternyata dilirik oleh manajemen minimarket,” ujar ibu enam orang anak ini. Ditambahkannya pula bahwa keberadaan minimarket bukanlah sebagai pesaing tetapi lebih kepada partner, yang mana dapat sebagai pembanding harga bagi masyarakat. “Dengan adanya minimarket dapat dijadikan sebagai pembanding bagi masyarakat, oleh karenanya kami senantiasa menjaga harga barang dibawah dari harga yang ditawarkan oleh minimarket, tanpa adanya penurunan keuntungan dan omzet,” tutupnya.


Zonasi Minimarket Akan Diatur Pemkot

Menjamurnya ritel minimarket di Makassar sejak tahun lalu ternyata menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah kota yang akan mengatur bisnis ini setelah menerbitkan izin atas 83 unit usaha minimarket. Pengaturan atau zonasi ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15/2009 tentang Perlindungan Pasar Tradisional. Namun, saat ini penentuan zonasi ini masih dikaji dan dikoordinasikan dengan beberapa dinas terkait. Zonasi ini akan memuat radius minimarket dan pengkalsifikasian peritel baik kecil, sedang dan besar dalam satu kawasan tertentu di kota ini. Diusahakan zonasi ini akan diterbitkan ditahun ini juga.

 Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Makassar, Suwiknyo Hardjo mengungkapkan bahwa keberadaan minimarket dikota ini ternyata turut memberi dampak positif terhadap pengendalian inflasi, karena bila barang kebutuhan pokok di daerah tiba-tiba menurun maka minimarket memiliki peran dalam menjaga stabilitas harga. Disamping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja bahkan mampu membantu peritel lokal dari sisi suplai barang.
(Sumber : www.makassarkota.go.id).

PERATURAN

Posisi minimarket berdasarkan Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tertanggal 12 Desember 2008.
Dijelaskan bahwa Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% adalah:
a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2.
b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m2.
c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m2.
Dengan aturan itu, maka supermarket yang luasnya 1.200 m2 ke atas boleh dimiliki asing. Kriteria minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
a. Minimarket, kurang dari 400 m2.
b. Supermarket, 400 m2 sampai dengan 5.000 m2
c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m2.
d. Department Store, lebih dari 400 m2.
e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m2.

Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
1. Kepadatan penduduk
2. Perkembangan pemukiman baru
3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
4. Dukungan / ketersediaan infrastruktur dan
5. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar
     yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
Pendirian Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud. (Makassar Terkini)

Kepala Bagian Pemdeskel Pemkab Selayar, Prioritas Benahi Sektor Pelayanan Publik

Kepala Pemerintah Desa dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs Ahmad Aliefyanto MM, yang belum genap setahun mendapat kepercayaan ini, bertekad berdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui inovasi sederhana, mudah,murah dan terakses ke seluruh aspek kehidupan yang kelak dapat berkesinambungan hingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga di kabupaten kepulauan Selayar. Ini menyangkut bagaimana metode dan bagaimana teori dapat diterapkan tanpa adanya paksaan yang membuat sebuah kemauan untuk berbuat dan berbakti untuk daerah ini, dapat terwujud menjadi sebuah karya nyata yang dapat dibanggakan, ujar Kak Anto, kerap dirinya di sapa oleh sejumlah wartawan media elektronika.

Menjadi penanggungjawab pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jabatan eselon II, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kelurahan (PMD Pemdeskel) Kabupaten Kepulauan Selayar, bukanlah hal sulit bagi sosok Kak Anto,pria yang dikenal sangat ramah terhadap sesama, pasalnya selama berkarir dilingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulaua Selayar dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun terakhir, lebih banyak mendapat kepercayaan atasannya untuk mengelola dan menata jajaran pemerintahan kelurahan dan kecamatan. Dan yang terakhir sebelum di tetapkan sebagai nakhoda di Pemdes ini, Kak Anto menjabat Kepala Kecamatan Bontomanai selama kurang lebih 10 tahun lamanya, hingga sampai saat ini, bila bertemu dengan warga yang asalnya dari wilayah kecamatan Bontomanai, kerap masih dipanggil Pak Camat.

Sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kelurahan (PMD Pemdeskel) yang baru bertugas kurang lebih 3 bulan, tidak terlalu sulit dan bukan merupakan sebuah kendala bila dirirnya membutuhkan waktu untuk mengenal seluruh bagian dan bidang bidang pembantu tugas pemerintahan desa dan kelurahan ini. maka peran saya tetap akan berhubungan dengan masyarakat. Hanya saja birokrasinya sudah lebih banyak bersentuhan langsung para camat, kepala kelurahan dan kepala desa se Kabupaten Kepulauan Selayar.
Tugas utama Badan PMD Pemdeskel, adalah bagaimana memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan serta membangun komunikasi dengan SKPD terkait dan tentunya terpenting harus lebih banyak berkordinasi dengan para camat, kades dan lurah.
Dari SKPD yang terkait itulah, kita akan lihat dari sektor mana masyarakat akan mendapat pemberdayaan, kalau menyangkut sektor perikanan, maka Dinas Kelauatan dan Perikanan kita koordinasikan serta jika itu sektor pertanian, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan jalur koordinasinya termasuk yang berhubungan dengan kelembagaan lain.

Kebiasaan Kak Anto berbaur dengan para staf kantor camat Bontomanai dan seringnya Kak Anto turun langsung ke tengah tengah warganya, membuat dirinya tidak merasa canggung berbaur pada staf dan jajaran kantor barunya. Boleh di kata, dalam waktu yang masih sangat singkat dijalaninya sebagai pejabat di kantor Pemdes Kabupaten Kepulauan Selayar ini bukanlah sebuah penghalang untuk mengenal dan mengetahui bawahannya. Cukup terasa asing memang pada awalnya, namun dengan segala pengalaman sebagai pemimpin wilayah pemerintahan dan kerendahan hati yang dimiliknya membuat 99% pns yang berada di jajaran staf Pemdes sangat merasa dekat dengan atasannya. Ditambah lagi kak Anto tidak memperlihatkan sebuah gelagat yang antinya akan membuat dirinya merasa sombong dengan jabatannya. Bisa di lihat di depan ruangan tunggu Kepala Pemdes ini, setiap harinya yang ramai adalah staf dan tenaga honor yang belum beraktivitas bila pagi hari atau bagi staf yang istirahat mencari angin. Mereka nampak tidak seperti perilaku bawahan yang hanya takut saat atasan berada di depan mereka. malah sejumlah staf mengaku sangat segan karena sikap atasan barunya yang sangat menghormati bawahannya. kalau yang lalu Pak, tidak seperti ini, kami takut dan kadang salting saat berpapasan, maklum saja beliau yang lalu itu, sangat sabar. kalau Pak Alifianto, juga sabar akan tetapi sombereki, ujar Anca kepada Media ini.

Program pemberdayaan bagi masyarakat desa dan kelurahan, salah satunya adalah PNPM Mandiri Pedesaan, tetapi arahnya untuk kepentingan umum bukan kebutuhan perorangan. Untuk tahun 2011, dari 11 kecamatan yang ada, Kabupaten Kepulauan Selayar hanya mendapat alokasi anggaran dari PNPM MP untuk dua kecamatan, akan tetapi untuk pemerataan kemungkinan semua kecamatan akan diatur, agar program ini semuanya menyentuh.
Dengan adanya peningkatan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2011 ini, maka secara otomatis kegiatan pemerintah desa juga akan meningkat.
Perlu diketahui bahwa dalam pengalokasian ADD semua desa, maka Pemkab Kepulauan Selayar, sekaligus menjadi kabupaten pertama yang mengalokasikan anggarannya ke desa, sebesar 10 % dari DAU yang diterima.

Kita hanya mengharapkan dukungan berbagai kalangan terutama kalangan masyarakat umum, agar mendukung pemerintah yang ada. Kalau tidak maka tentu semua program tidak akan terwujud sempurna.

Pengurus Pramuka Kwarcab Selayar Diduga Selewengkan Dana Bansos

Dugaan Praktek Korupsi Dalam Kepengurusan Pramuka Kwarcab Selayar terjadi di saat BPK saat ini melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Memang tidak berhubungan namun informasi mengenai adanya dana  Bansos  sebanyak 50 Juta kepada Kwarcab Pramuka diduga telah  diselewengkan.

Hingga saat ini penggunaan dana bantuan sosial dalam pelaksanaan Kursus Mahir Dasar (KMD) yang diberikan kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten kepulauan Selayar senilai 50 juta rupiah oleh Pemkab Kepulauan Selayar tahun 2008 masih terus dipertanyakan, apakah dana tersebut dikembalikan atau dana tersebut di salah gunakan oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab” ujar H.Ambo Rappe salah seorang senior dalam kepengurusan Kwartir cabang Pramuka Selayar. Pasalnya saya merasa turut bertanggungjawab bila hal ini disalah gunakan karena yang menyusun proposal adalah saya sendiri dan memang tujuannya adalah KMD sesuai petunjuk dan rencana program, namun entah bagaimana, khabar pencairan dana tersebut hingga saat ini saya sendiri tidak tahu diapakan oleh pengurus Kwarcab Selayar. Setahu saya KMD selama 2 tahun terakhir ini tidak pernah terlaksana, sehingga saya terus menerus menanyakan hal, dikemanakan dana tersebut, ujar H.Ambo Rappe yang juga adalah mantan panitera pengadilan Negeri Selayar selama 36 tahun. Bicara prosudure, saya makin bingung bila kemudian ada penggunaan anggaran ini selain apa yang tertera dalam proposal yang saya buat, dan Bapak Bupati telah memberikan bantuan tersebut sebesar 50 juta rupiah untuk hal dimaksud dalam proposal, jadi tidak ada alasan untuk mengalihkan dana tersebut karena bisa saja di sebut penyelewengan anggaran, ujar H.Ambo. Sementara itu dari hasil penelusuran media ini dan hasil konfirmasi ke nara sumber yang tidak mau di sebut namanya membenarkan hal ini dan malah pernah menawarkan kepada H.Ambo Rappe sebagi senior dalam kepanduan selayar untuk melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Namun H.Ambo tidak merespon dengan alasan akan membuat malu dunia kepanduan Selayar yang selama 5 tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan rapat kerja dan tidak pernah dilaksanakan penyusunan program kerja, sehingga sejumlah kegiatan yang digelar kwarcab Selayar hingga saat ini belum ada pelaporan ke Kwarda Sulawesi Selatan. Ini merupakan presenden buruk bagi dunia Kepramukaan Selayar. Mudahan mudahan ketua Kwarda Pramuka Sulsel tidak mendengar informasi tentang kwarcab Selayar yang tidak mempunyai program kerja dan manajemen buruk selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu juga kami mendapat informasi tambahan bahwa hal ini telah dilaporkan kepada Bapak Bupati Selayar sebagai ketua Mabicab Pramuka Selayar sekaitan adanya bantuan sosial untuk organisasi kepada Pramuka senilai 50 juta yang tidak dilaksanakan sementara dananya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabedanya mengalihkan dan menyelewengkan

Bentrok Warga dan TNI di Desa Sestrojenar

Mabes TNI : Tindakan TNI Sesuai Prosedur

Panglima TNI menyesalkan bentrokan yang terjadi di Kebumen pada hari Sabtu, 16 April 2011.  Bentrokan yang dilatarbelakangi oleh sengketa tanah dan  mengakibatkan jatuhnya korban luka di kedua belah pihak tersebut harusnya dapat dihindari.  Karena itu, Panglima TNI menghimbau agar ke depan sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara-cara demokratis dan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Dalam release yang diterima Redaksi Elshinta.Com, Senin (18/4) via email dijelaskan bentrokan berawal dari sejumlah massa sekitar 100 orang warga desa Sestrojenar Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen, dengan senjata tajam dan pentungan, menghadang dan menghalangi rombongan Mabes TNI AD yang menuju Dislitbangad selesai meninjau latihan menembak di desa Ambal. Anggota TNI dari Dislitbangad berusaha untuk menghalau agar massa tidak melakukan penghadangan. Warga tersebut melakukan protes mengenai lahan sengketa di desa mereka yang dijadikan tempat latihan menembak. Atas protes tersebut, sebenarnya TNI AD sudah memindahkan latihan menembak ke Desa Ambal dan juga ke daerah Lumajang Jawa Timur, sehingga tidak ada lagi latihan menembak di desa yang dipersengketakan.

Namun karena kurangnya komunikasi, warga setempat tetap berunjuk rasa secara anarkis dengan memblokade jalan menuju Dislitbangad, bahkan merobohkan gapura dan antena pemancar milik Dislitbangad. Menghadapi hal tersebut, prajurit TNI AD masih tetap berupaya menenangkan massa secara persuasif, namun tetap tidak diindahkan oleh massa.  Melihat situasi protes yang semakin anarkis dan membahayakan prajurit serta keamanan  Markas Dislitbangad, prajurit TNI AD mengambil langkah sesuai prosedur yaitu memberikan tembakan peringatan ke atas namun tetap tidak dihiraukan, bahkan massa secara brutal menyerang aparat TNI AD, yang akhirnya terjadilah insiden bentrok yang mengakibatkan korban di kedua belah pihak.

Perlu diketahui bahwa lahan yang digunakan Dislitbangad tersebut sudah dikelola oleh TNI AD sejak jaman peninggalan Belanda, bahkan sejak tahun 1949 lahan tersebut sudah dijadikan tempat latihan menembak.  Tetapi  karena latihan menembak itu tidak setiap saat dilaksanakan, TNI AD memperbolehkan warga menanam palawija dan tanaman lainnya di lahan itu. Tetapi kemudian secara turun temurun, mereka menganggap lahan itu milik mereka. Sebaliknya, TNI AD merasa memiliki kewajiban untuk menjaga asset negara yang sudah digunakan selama puluhan tahun, karena itu TNI AD tetap mempertahankan lahan yang selama ini sudah digunakan bertahun-tahun.  (www.elshinta.com/)

Drs.Lukman Kepala SMK Selayar Diperiksa 4 Jam" Ada Apa Ya ?"

Hingga saat ini informasi pemeriksaan terhadap Drs.Lukman kepala SMK Benteng Selayar masih simpang siur. Pemeriksaan oleh aparat kepolisian selayar ini di duga karena adanya sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran di SMK Selayar. Hal ini terungkap dari sejumlah perbincangan yang berhasil direkam oleh media ini.

Dari hasil konfirmasi dengan salah seorang sumber yang tidak mau disebut namanya membenarkan informasi tersebut dan pemeriksaannya sendiri bersaman dengan kedatangan tim BPK ke Selayar.

Drs.Lukman adalah kepala sekolah SMK Benteng Selayar yang diduga ikut bertanggungjawab atas sejumlah penggunaan keuangan termasuk penggunaan keuangan bantuan kwarnas pramuka  ke kwarcab selayar yang hingga saat ini masih terus diburu oleh sejumlah aktivis dalam penggunaannya. Belum lagi termasuk sejumlah barang inventaris dilingkup SMK negeri selayar yang dipinjam pakaikan dan menurut sumber bahwa hal ini adalah sepengetahuan Drs.Lukman sebagai penangunggjawab di SMK Selayar.

Kapal Motor Berkat Selayar Tertangkap Bawa Pakaian Illegal

Penyelundupan Pakaian Bekas ke Bali Digagalkan


Kapal Patroli Bea dan Cukai 8005 menangkap Kapal Layar Motor Berkat Selayar 03 yang membawa 1.500 karung pakaian bekas dari Kuantan, Malaysia. Pakaian senilai Rp 3 miliar itu rencananya dibawa ke Bali. Penangkapan dilakukan di Laut China Selatan, Rabu (13/10).

Kapal Layar Motor (KLM) Berkat Selayar 03 berikut sembilan awak kapal dan barang selundupan yang volumenya setara dengan 15 kontainer tersebut kemarin sudah ditarik ke Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau (Kepri) di Kabupaten Karimun, Kepri. Butuh waktu sekitar 50 jam sampai akhirnya semua barang bukti tiba di Karimun.

Kepala Seksi Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri Andhi Pramono mengatakan, KLM Berkat Selayar 03 membawa barang-barang itu tanpa dilengkapi dokumen. Ketentuan hukum yang dilanggar adalah Pasal 102 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 10/1995 tentang Kepabeanan.

Nakhoda kapal berinisial I (45) ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, ia terancam pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal 10 tahun, di samping denda sebesar Rp 50 juta-Rp 5 miliar.

Tentang pemilik kapal dan importir pakaian bekas tersebut, menurut Andhi, hal itu masih dalam tahap penyidikan.

Sekarung pakaian bekas itu berisi lebih kurang 250 potong pakaian yang berat totalnya sekitar 100 kilogram (kg). Nilai semua pakaian yang diangkut KLM Berkat Selayar 03 itu diperkirakan Rp 3 miliar.

Menurut laporan yang disampaikan Komandan Patroli Bea dan Cukai 8005 Akmal Jaya, modus penyelundupan dilakukan dengan cara mengambil jalur Laut China Selatan yang mahaluas. Waktunya pun bertepatan saat cuaca buruk guna menghindari patroli laut.

Malaysia, lanjutnya, dalam hal ini sebagai negara transit saja meskipun ada pula pakaian bekas dari Malaysia yang diselundupkan ke Indonesia. Pakaian selundupan seperti ini biasanya didistribusikan, antara lain, ke Kendari dan Selayar di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Surabaya, dan Lampung. (LAS)

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Ditunjuk Jadi Jamdatun

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar ST Burhanuddin ditunjuk sebagai jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara (jamdatun) menggantikan Kamal Sofyan Nasution.

Penunjukan Burhanuddin berdasarkan Keputusan Presiden No 66/M/2011 tertanggal 11 April 2011. Selain posisi jamdatun Kejaksaan Agung (Kejagung), Jaksa Agung Basrief Arief juga mencopot Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M Amari. Selanjutnya, jampidsus baru diisi Andi Nirwanto yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jampidsus (sesjampidsus). Amari dan Kamal Sofyan dipindahkan menjadi staf ahli jaksa agung.

“Akhir bulan ini kami sudah bisa melantik dan serah terima jabatan ke pejabat baru,” ungkap Basrief Arief saat ditemui di Kejagung, Jakarta,kemarin. Meski demikian, pergantian dua jaksa agung muda tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kasus apa pun.Pergantian itu demi kepentingan institusi dalam rangka penyegaran. “Tidak ada kasus apa pun, apalagi disebut-sebut kasus Sisminbakum.Tadi saya sudah panggil saudara Amari.

Kami sudah bicara bahwa tidak ada persoalan terkait kasus, tapi kami sama-sama ingin membangun institusi ini ke depan lebih baik,”tandasnya. Burhanuddin menjabat sebagai kepala Kejati Sulselbar sejak enam bulan lalu. Pengumuman mengenai jabatan barunya itu disampaikan Jaksa Agung kemarin siang. Dia mengaku, jabatan yang baru yang bakal diembannya lebih berat dan menantang.

Dengan jabatan baru tersebut, dia bertanggung jawab atas semua perkara perdata dan tata usaha negara secara nasional. Ditanya soal penggantinya di Kejati Sulselbar, mantan Kajati Maluku Utara ini mengaku belum diputuskan. “Calon pengganti belum ada, tapi SK-nya kan tinggal dari Kejagung. Kalau jabatan jaksa agung muda itu langsung instruksi Presiden,” ungkap mantan Inspektur Penyidikan Pidsus Kejagung ini kepada SINDOdi Makassar,tadi malam.

Meski demikian, pria yang dikenal ramah ini berpesan agar kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejati Sulselbar tidak berhenti. Dia optimistis penggantinya akan melanjutkan perkara yang saat ini belum rampung. “Kasus dugaan korupsi otomatis menjadi tanggung jawab kajati yang baru. Proses penyelidikan dan penyidikannya harus terus berlanjut. Pemberantasan korupsi jangan kendur,”ungkapnya. Kepada SINDO, dia menyampaikan agar media massa di Sulsel terus mem-pressure kejaksaan jika terjadi dugaan permainan dalam kasus yang ditanganinya.

Dia pun berjanji tetap memantau kasus yang ditanganinya saat ini. Beberapa kasus yang saat ini masih dalam penyelidikan, yakni penyelidikan dugaan korupsi anggaran peningkatan kualitas gula di PTPN sebesar Rp100 miliar, dugaan korupsi Gernas Kakao di beberapa daerah yang angkanya berkisar puluhan miliar, serta lanjutan penyelidikan dugaan korupsi bansos di lingkup Pemprov Sulsel Rp8,8 miliar.

“Soal kasus pengadaan tiang listrik Selayar, pengadaan alat pemotong hewan Takalar,dan Gernas Kakao Pinrang, kami sudah tingkatkan ke penyidikan,” ungkapnya. Sebelum meninggalkan Kejati Sulselbar, Burhanuddin masih akan mengumumkan hasil kinerja Kepala Kejari (Kajari) di lingkup Kejati Sulselbar. “Senin atau Selasa depan kami akan umumkan peringkat kajari berdasarkan kinerjanya selama triwulan pertama 2011,”katanya.

Sementara itu, M Amari mengaku belum mengetahui pencopotan dirinya dari jampidsus. Bahkan, dia pun belum mengetahui akan menjabat sebagai staf ahli jaksa agung. “Saya belum tahu, belum diberitahukan,”katanya. Pencopotan Amari dan Kamal mengundang pertanyaan karena posisi jaksa agung muda lainnya belum ada yang diganti.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Hamzah Tadja,

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Iskamto, dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Edwin Pamimpin Situmorang, serta Wakil Jaksa Agung Darmono, tidak ada perubahan sama sekali. m purwadi/ abd salam malik (*)

Tanda Tangan Hasil Scanning Untuk Surat Tugas Pengurus Pramuka Selayar

Tanda Tangan Ketua Kwarcab Pramuka Selayar Di Sinyalir Hasil Scanning

Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang Daerah Oleh Pramuka Kwarcab Selayar Dipertanyakan soalnya tanda tangan ketua kwarcab disinyalir kuat adalah palsu atau hasil scan komputer. Bila ini dibiarkan maka akan menjadi presenden buruk dunia kepanduan.

Setelah melakukan sejumlah pemantauan terhadap penggunaan bantuan dan dana hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Selayar ditemukan keganjilan khususnya sejumlah permintaan yang diajukan oleh Sekretariat Pramuka Selayar yang di tanda tangani oleh Ketua Gerakan Pramuka Selayar. Pasalnya diketahui bahwa ketua Kwarcab Selayar adalah mantan Wakil Bupati, Nursyamsina Aroepala yang tidak berada di Selayar namun tertera dalam permintaan dan pertanggungjawaban serta sejumlah surat kuasa dan surat tugas kepada wakil sekretaris serta sekretaris adalah teken ketua kwarcab, sehingga di sinyalir bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu atau di scan melalui komputer. Bila ini terjadi maka perbuatan ini sangat jelas adala perbuatan melawabn hukum yang harus mendapat pemeriksaan oleh pihak berwajib, ujar Sigit Sugiman, Wakil Sekretaris FPS kepada wartawan. Mana bisa Ina Aroepala Ga Ada Di Selayar sementara permintaan bantuan dan pertanggungjawaban proposal itu ada tanda tangannya ? inikan pemalsuan dan pembohongan, apapun alasannya, ujanya.
Fps mendesak kepada pihak penegak hukum dan menyampaikan kepada Bupati agar hal ini segera mendapat tinda lanjut.

Dunia Pers Indonesia Berkabung, Rosihan Anwar, Senior Journalist Indonesia Meninggal Dunia

Dunia pers Indonesia berkabung. Hari ini, wartawan lima zaman, Rosihan Anwar meninggal dunia.

Menurut Jakob Oetama, salah seorang sahabat Rosihan dan juga pendiri harian Kompas, sosok Rosihan terkenal dengan ketegasannya dalam pemberitaan. “Dia amat konsern dengan kebebasan pers di Indonesia. Lewat tulisannya, ia mencoba memperjuangkan kebebasan berekspresi namun bertanggung jawab itu bagi jurnalis-jurnalis muda Indonesia,” kata Jakob Oetama.

Sebelumnya, Rosihan Anwar masuk ruang gawat darurat (ICU) Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC) Jakarta, sejak Senin (7/3).  Ia dirawat karena gangguan serangan jantung.

Rosihan Anwar selama ini dikenal sebagai wartawan lima zaman. Ia telah menjadi penulis sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Di usia senja, ia masih aktif mengirimkan tulisan ke media massa dan menulis buku. Buku terakhir yang ditulisnya adalah Sejarah Kecil (Petite Histoire) Indonesia Jilid IV (Penerbit Buku Kompas, November 2010). Ia kini juga sedang menyiapkan memoar kehidupan cintanya dengan sang istri dengan judul yang sudah disiapkan Belahan Jiwa, Memoar Rosihan Anwar dengan Siti Zuraida.

Pelayanan Pembayaran PLN di Keluhkan

Masyarakat Keluhkan Pelayanan Pembayaran di PLN

Masyarakat di Makassar mengeluhkan pelayanan jasa pembayaran tagihan PT PLN Cabang Makassar yang menggunakan pihak ketiga, sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang jasa.

"Sebenarnya jika PLN menggunakan jasa pihak ketiga di luar kantor PLN, tidak ada masalah, namun ini nyata-nyata di kantornya tapi ada tiga bank yang membuka loket di situ dan menarik uang jasa," kata salah seorang pelanggan PLN Husnaeni di Makassar, Rabu.

Dia mengatakan, seharusnya loket pembayaran di kantor PLN di Jalan Ahmad Yani, Makassar dikelola oleh pihak PLN sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak diserahkan pada pihak bank yang nota bene memungut biaya jasa Rp1.500 - Rp1.800 per pelanggan.

Pengelolaan layanan jasa pembayaran PLN oleh pihak ketiga dan menarik uang jasa, juga dikeluhkan Muh Ramli, warga Makassar yang berdomisili di Jalan Sabutung.

Menurut dia, pihak PLN seharusnya tidak memberatkan pelanggan dengan membiarkan mitra menarik uang jasa yang mungkin bagi orang yang mampu dinilai tidak seberapa.

"Bisa dibayangkan berapa uang jasa yang dikumpulkan dalam sebulan, jika rata-rata perhari melayani 200 orang pelanggan perloket," katanya.

Dia mengatakan, penarikan uang jasa oleh mitra PLN masih dapat dimaklumi masyarakat, jika beroperasi di luar kantor PLN seperti koperasi atau di kantor bank bersangkutan.

Namun fenomena di lapangan, lanjut dia, pihak PLN juga menggunakan mitranya untuk operasional loket pembayaran di kantornya, padahal banyak pegawai PLN yang tidak memiliki kerja dan hanya duduk-duduk saja.

Menanggapi hal tersebut, Badan Pekerja Lembaga Studi Kebijakan Publik Makassar Salma Ruslan mengatakan, pihak PLN seharusnya jangan menambah beban masyarakat lagi dengan menggunakan pihak ketiga di kantornya yang kemudian memungut uang jasa.

"Pihak PLN seharusnya tidak menggunakan mitra di kantornya, karena masyarakat beranggapan bahwa layanan yang dilakukan di kantor PLN dilakukan oleh stafnya dan tidak ada tambahan biaya jasa, tidak seperti jika pembayaran dilakukan di luar kantor PLN," ujarnya.

(Ant)

Infrastruktur Di Kawasan Nasional Takabonerate Selayar Jadi Sorot Legislator

Legislator Desak Selayar Perbaiki Infrastruktur Takabonerate

Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, Rusni Kasman, mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar segera memperbaiki infrastruktur di kawasan wisata bahari Taman Laut Takabonerate. 

"Selama ini pemerintah provinsi sudah maksimal dalam mempromosikan pariwisata Takabonerate. Namun infrastrukturnya yang masih terbatas," katanya di Makassar, Jumat, usai mengikuti Ekspedisi Takabonerate.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel ini, meminta kepada pemerintah setempat agar menyiapkan semua infrastrukrut pendukung pariwisata, sehingga lima tahun kedepan Taman Nasional Takabonerate terkenal luas ke penjuru dunia.

Ia menyebut, infrastruktur yang belum ada di Pulau Takabonerate dan puluhan pulau-pulau yang ada disekelilingnya adalah landasan pendaratan helikopter, maupun dermaga yang belum memadai.

Padahal untuk kawasan pariwisata kelas internasional, lanjutnya, salah satu syaratnya harus didukung infrastruktur transportasi yang bagus.

Saat ini, jalur darat ke Selayar dari Makassar sangat buruk dan sementara dalam perbaikan dan pelebaran khususnya di Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto.

Sementara jalur di Kecamatan Bontobahari, Bulukumba memasuki pelabuhan penyebrangan bira, juga banyak yang berlubang dan tidak ada tanda-tanda perbaikan.

Rusni yang juga anggota Fraksi Golkar, mengemukakan, di penyelenggaraan ke dua Ekspedisi Takabonerate, belum satu pun penginapan serta tempat peristirahatan lainnya yang dibangun di sana.

Hal lain yang dianggap memperlambat pariwisata di kawasan Takabonerate, adalah masyarakatnya belum sadar wisata, khususnya yang berdomisili di pulau Tinabu dan Rajuni.

Untuk itu, ia meminta kepada Dinas Pariwisata setempat banyak melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti manfaat dari pengembangan daerah wisata di kawasan itu.(ANTARA News) -

Kabupaten Kepulauan Selayar Sumbang Tim PON Sulsel

Kabupaten Selayar Sumbang untuk Tim PON Sulsel

Pemerintah Kabupaten Selayar sudah menyumbang dana untuk tim sepak bola Sulawesi Selatan yang akan berlaga di Pra Pekan Olahraga Nasional (PON). 

Manajer Sepak Bola Sulsel untuk PON, Burhanuddin Baharuddin, di Makassar, Rabu, mengatakan sumbangan Pemkab Selayar sebesar Rp10 juta cukup membantu timnya yang sedang kesulitan anggaran.

"Kami menyurat ke 22 kabupaten/kota tapi barus Selayar yang mau membantu. Seharusnya daerah yang punya pemain di tim, dapat mau membantu," ucapnya.

Ia mengaku belum memiliki angaran untuk memenuhi kebutuhan 23 pemain, pelatih, dan pendukung tim, menjelang keberangkatan ke Sulawesi Tenggara, 5 Mei, untuk menjalani pra PON putaran pertama di Kendari.

Kabupaten/kota yang menyumbang pemainnya di Tim Pra PON yakni, Kota Makassar empat pemain, Palopo satu, Kabupaten Gowa empat, Takalar tiga, Pangkep dua, Luwu Utara dua, Maros satu, Barru satu.

Burhanuddin yang juga anggota DPRD Sulsel menyebut, baru aman untuk anggaran transfortasi yang ditanggung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel.

Sulsel sendiri pada Pra PON ini harus mengalahkan tim tuan rumah dan Sulawesi Barat jika ingin lolos ke pra PON putaran ke dua.

Burhanuddin menyebut, jika tidak ada perubahan aturan, maka hanya peringkat satu yang lolos untuk berhadapan dengan peringkat satu zona Sulawesi bagian utara antara Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

Peringkat satu di zona Sulawesi bagian selatan dan utara ini akan saling berhadapan untuk memenangkan satu tempat di PON 2012 di Provinsi Riau.(ANTARA News) -

Tas Berisi Emas Dan Uang Milik Korban Kapal Tenggelam, (alm) Lalowia Belum Ditemukan

Korban Tewas Lalowia Di Kubur Pagi Tadi Di Jinato Selayar

Hingga saat ini nakhoda kapal KM.Berkat Doa Suci Jinato Selayar masih dalam penanganan pihak berwajib di polsek Tanaberu Kabupaten Bulukumba. Sementara kapal naas yang telah di tarik ke pantai bira saat ini telah diperiksa termasuk sejumlah barang barang penumpang yang tersisa didapatkan diatas kapal. Dari informasi yang telah kami dapatkan bahwa tersisa tas korban Lalowia (tewas) yang tidak didapatkan diatas kapal, sementara tas milik penumpang lainnya didapati tersangkut disela sela mesin dan kamar kapal naas tersebut.
Penuturan keluarga korban Lalowia yang juga merupakan istri Supriadi,ketua karang taruna desa Jinato menyebutkan bahwa isi dari tas korban cukup banyak nilainya, pasalnya, selain uang juga ada ratusan gram emas milik korban menjadi isi tas Lalowia. Selain tas, barang barang korban Lalowia adalah barang dagangan miliknya tidak ada yang didapatkan, nilainya ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Dari Desa Jinato Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar di laporkan oleh koresponden ST bahwa jasad korban Lalowia, ibu dari 3 orang anak telah dikuburkan di pekuburan Jinato pagi tadi Rabu (13/4). Sejumlah keluarga korban masih terlihat sangat terpukul atas kejadian yang menimpa Lalowia. Setidaknya hingga saat ini keluarga di kabupaten Bulukumba khususnya dari Bonto Tiro masih terus berdatagan dan mencari tahu kejadian yang menimpa keluarga korban. Mereka juga berharap kiranya ada nelayan atau warga yang mendapatkan tas Lalowia, kiranya segera menghubungi pihak berwajib di Bulukumba atau Selayar atau menghubungi pihak keluarga Lalowia di Jinato.

Sangsi PSM Dicabut, PSSI Akui LPI

Ketua Komite Normalisasi PSSI Agum Gumelar (tengah) bersama Ketua Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) Syahrial Damopoli (kanan) serta Ketua Umum PSM Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebelum pertemuan tertutup di Kantor PSSI Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin.

Keputusan penting dikeluarkan Komite Normalisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) kemarin. PSSI akhirnya mencabut sanksi PSM Makassar dan mengakui Liga Primer Indonesia (LPI).

Sebelumnya, PSSI yang diketuai Nurdin Halid menjatuhkan sanksi kepada PSM Makassar, Persema Malang,dan Persibo Bojonegoro karena hijrah ke LPI.Ketiganya tidak diakui di PSSI. Bahkan, kompetisi LPI yang diprakarsai pengusaha Arifin Panigoro dianggap ilegal. Kini, kegusaran publik sepak bola mengenai kelangsungan LPI terjawab sudah. Ketua Komite Normalisasi PSSI Agum Gumelar menyatakan bahwa LPI tetap bisa bergulir hingga kompetisi musim ini berakhir. Dia mengatakan, berdasarkan surat dari FIFA, ada dua opsi untuk menyikapi LPI yaitu menghentikan atau mengakomodir di bawah PSSI.

“Setelah melakukan komunikasi dengan PT Liga Indonesia dan konsorsium LPI,kami memutuskan akan mengakomodir hingga kompetisi berakhir dan PSSI sebagai supervisi,”katanya usai menggelar rapat pleno di Kantor PSSI,Jakarta,kemarin. Mendengar putusan tersebut, Ketua Umum PSM Makassar Ilham Arief Sirajuddin tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. “Alhamdulillah, PSM tetap menjadi bagian dari PSSI. PSM akan diundang dalam Kongres tanggal 14 April nanti sekaligus untuk silaturahmi. Kongres itu merupakan kongres awal untuk memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding,” ujar Ilham kepada Harian Seputar Indonesia (SINDO),kemarin.

Ilham bersama 78 pemilik hak suara lainnya hadir dalam pertemuan antara seluruh pemilik hak suara peserta Kongres di kantor PSSI, Senayan, Jakarta. Ilham yang juga Wali Kota Makassar itu datang dengan pakain dinas kantornya. Dia juga tampil sebagai perwakilan peserta audiencedan duduk sejajar dengan Ketua Komite Normalisasi PSSI Agum Gumelar serta anggota Komite Normalisasi lainnya. “Kami sangat bersyukur dengan keputusan Komite Normalisasi. Inilah keputusan yang ditunggu-tunggu demi membangun sepak bola Indonesia yang lebih maju di mata internasional,”katanya bangga.

Apalagi,Komite Normalisasi PSSI mengakomodir kompetisi LPI sebagai bagian dari kompetisi resmi dan profesional di Tanah Air. “Pak Agum memberi ilustrasi seperti ini. ‘LPI adalah bayi yang lahir di luar nikah dan dia sudah dewasa.” “Saya tidak mungkin membunuh bayi yang sudah dewasa itu sehingga saya punya tanggung jawab untuk tetap membina’. Itu ilustrtasi dari Pak Agum.Ini artinya LPI legal midi mata PSSI,”ungkapnya. Dia menjelaskan,prinsip dari Komite Normalisasi adalah menyelenggarakan kongres berdasarkan statuta FIFA. Salah satunya menganulir keputusan Komite Banding sebelumnya yang menolak pencalonan George Toisutta dan Arifin Panigoro.

“Keputusan Komite Banding PSSI di bawah kendali Nurdin Halid dibatalkan karena keberadaannya dianggap tidak sesuai dengan mekanisme pembentukannya,” tandas Ilham. Rencananya, lanjut dia, Agum Gumelar bersama anggota Komite Normalisasi akan melakukan pertemuan dengan FIFA, Selasa 19 April mendatang, guna mengkonsultasikan hasil keputusan dalam audience tersebut. “Jadi untuk pencalonan George Toisutta dan Arifin Panigoro tetap diakomodir,” imbuhnya. Agum Gumelar juga menegaskan bahwa LPI tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah kompetisi yang diikuti 19 tim itu selesai, tiga di antaranya mantan klub Indonesia Super League (ISL), akan dievaluasi dan konsorsium harus mempertanggungjawabkan ke PSSI selaku supervisi.

“Untuk selanjutnya tergantung dari kepengurusan PSSI baru nanti,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu. Dia menjelaskan untuk memutuskan apakah kompetisi LPI tetap berlangsung atau berhentikan total pada tahuntahun berikutnya akan diputuskan pada Kongres PSSI. Managing Director PSM Husain Abdullah menyambut baik hasil audience antara pemilik hak suara PSSI dengan Komite Normalisasi PSSI.Menurutnya, keputusan itu akan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. “Itulah keputusan terbaik dari PSSI di bawah kendali Komite Normalisasi. Kami yakin, FIFA akan merestuinya. Selama ini, Nurdin Halid dkk bersikukuh ingin mengeluarkan PSM dari PSSI. Begitu pun saat menolak LPI.

Tapi sekarang semuanya sudah terbuka dan masyarakat sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi,”ujarnya. Menurutnya, sejak awal PSM sudah sepikiran dengan FIFA. Makanya PSM memilih gabung ke LPI dengan meninggalkan LSI. “Sebab LPI mengembangkan kompetisi sesuai dengan tren kompetisi sepak bola moderen saat ini, sebagai industri sportaiment,” ujarnya. Hanya saja, lanjut dia,PSM tidak pernah menjelekkan kompetisi yang lain, karena menghormati perasaan semua pihak yang masih terbiasa dengan kompetisi yang lama.“Tapi kami melihat ke depan bahwa tim sebesar PSM tempatnya berkiprah memang kompetisi seperti yang dikembangkan di LPI bukan yang lain,” tambahnya. Dengan adanya pengakuan PSSI terhadap LPI, PSM mengajak seluruh insan sepak bola Makassar dan Sulsel untuk kembali bersatu dan bersamasama mendukung tim kebanggaan PSM Makassar.

“Kami sangat terbuka kepada seluruh kelompok suporter.Saatnya untuk kita bersatu lagi,”harapnya. Direktur Hukum PSM Syahrir Cakkari menambahkan,LPI harus lebih berbenah dan lebih siap lagi menjadi kompetisi sepak bola nasional yang mandiri dan profesional tanpa APBD. “Semua klub-klub di LPI harus lebih berbenah dan maju.Salah satu caranya menuju sepak bola maju yalni dengan menambah dan memperbaiki infrastruktur olahraga,”tuturnya.

Nugraha Besoes Mundur

Selain mengakomodasi LPI, Komite Normalisasi (KN) PSSI kemarin juga mengumumkan pengunduran diri Nugraha Besoes sebagai sekjen PSSI.Mundurnya Nugraha sebagai sekjen PSSI,sebelumnya telah banyak diprediksi.Semua setelah rezim PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum (Ketum) Nurdin Halid diperintahkan FIFA untuk diambil alih Komite Normalisasi. Joko Driyono yang selama ini dikenal sebagai CEO PT Liga Indonesia (Liga) ditunjuk KN-PSSI sebagai pelaksana sementara semua tugas sekjen.Untuk membantu Joko, Johar Arifin Husin dipilih sebagai wakil sekjen. ”Hari ini (kemarin) kami menandatangani keputusan surat pengunduran diri bapak Nugraha Besoes sebagai sekjen PSSI.

Jika ditanya apakah itu suatu pemecatan, itu sama sekali tidak. Karena, kami di KNPSSI tidak mempunyai hak untuk melakukan pemecatan,” kata Agum Gumelar,kemarin. Salam perpisahan pun disampaikan Nugraha di kantor PSSI, kemarin. Saat beranjak keluar dari kantor yang telah ditempatinya bertahun-tahun itu,pria yang akrab disapa Kang Noeg mengharapkan, agar sepak bola Indonesia bisa selamat dari berbagai kemelut yang ada. ”Demi kebaikan sepak bola Indonesia dan demi kebaikan saya sendiri,keputusanitusaya ambil. Setelah ini, saya akan lebih banyak di rumah dan mengurusi cucu,”tutur Nugraha. Selain itu, Agum menyampaikan juga soal kelanjutan Kongres Pemilihan kepengurusan PSSI periode 2011-2015.

Menurut mantan menteri perhubungan ini, mulai hari ini sampai Minggu (17/4), para bakal calon (balon) ketum,wakil ketum, serta komite eksskutif (Exco) PSSI sudah bisa mendaftarkan diri kepada KN-PSSI.Sebelum kongres berlangsung,besok KN-PSSI juga akan melakukan pertemuan dengan seluruh pemilik hak suara sah. ”Besok (hari ini) sampai tanggal 17 akan dilakukan proses penyaringan,” kata Joko Driyono. ”Sebelumnya di tanggal 14 (besok),kami akan bertemu dengan seluruh pemilik suara yang sah dan undangannya pun sudah bisa didapat dari situs resmi PSSI.

Kami berharap, agenda yang akan digelar di Hotel Sultan,Jakarta,bisa dihadiri seluruh pemilik suara,”lanjutnya. SI-muh syahrullah/ decky irawan (ant)

Briptu Norman Masuk dapur Rekaman

Bak gayung bersambut, kualitas suara dan tarian lewat aksi lypsinc lagu 'Chaiyya, Chaiyya' sebagaimana video yang di-upload di Youtube, mendapat respon positif dari produser musik.

Pada Sabtu (9/4/2011) dini hari, Norman melangsungkan pengambilan suara di label rekaman Big Knob, kawasan Sudirman Park. Rupanya, tawaran rekaman "single" itu diproduseri oleh pengacara Farhat Abbas. "Itu baru pengambilan kualitas suara, sejenis olah vokal. Kan selama ini dia nyanyi belum pakai alat-alat rekaman secanggih itu," ujar Kabag Polri, Kombes Rafli Amar.

Dengan wajah agak lelah dan masih mengenakan seragam Brimob biru tua, Norman menyanyikan single berjudul "Cinta Farhat" sekitar dua jam.

Dengan pengarah musik dan vokal, Jacky alias JK, take vokal single lagu bergenre pop itu terdengar merdu. Bahkan, Farhat sempat mengikuti take vokal tersebut.

Sebagai atasan langsung,Kasat Brimob Polda Gorontalo, AKBP Anang Sumpena, ikut mendampingi Norman.

"Capek juga. Lebih baik latihan," kata Norman mengungkapkan keletihannya. Meski begitu, Norman mengaku bangga karena dengan sejumlah panggilan jadi bintang tamu di televisi dan ajakan rekaman ini, makin membawa nama baik kepolisian. "Bangga juga. Ini bisa bawa citra baik polisi dan bisa hibur masyarakat," imbuhnya.

Soal UN Mulai Didistribusi Ke Daerah

Setelah menyelesaikan proses penggandaan dan pencetakan soal Ujian Nasional (UN) 2011, Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel mulai mendistribusikan untuk tingkat SMA/SMK ke kabupaten/kota di Sulsel, kemarin.

Untuk tahap pertama, daerah yang mendapatkan distribusi soal UN, yaitu Luwu Utara, Luwu Timur,Palopo,Enrekang, serta Kabupaten Tana Toraja (Tator). Disdik Sulsel mulai mendistribusikan ke daerah ini sejak dini hari kemarin. Untuk tahap kedua yang akan dilakukan pada hari kedua, khusus Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pangkep.Pada hari ketiga ditujukan ke Kota Makassar,Kabupaten Gowa, Takalar, Maros, serta daerah lain.

“Tadi malam kami mulai distribusikan soal ujian lima kabupaten yang dianggap terjauh. Besok itu Pangkep dan Selayar. Hari ketiga baru daerah yang terdekat,” ungkap Kadisdik Sulsel A Patabai Pabokori kemarin. Mantan Bupati Bulukumba ini menjelaskan, proses pendistribusian soal tersebut mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian dan pihak Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai penanggung jawab pengawasan UN 2011. Setelah sampai ke kabupaten/ kota yang bersangkutan, soal-soal tersebut terlebih dahulu dititip ke markas kepolisian resor (polres) masing-masing dan baru akan distribusikan ke sekolah-sekolah sehari menjelang UN. “Ini untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran sehingga dititip di kantor polisi tiap kabupaten/ kota.Soalnya kemudian baru akan disebar ke sekolah pada H-1,” ungkapnya saat ditemui di Hotel Clarion, Makassar.

UN SMA/SMK akan digelar 18–21 April,SMP digelar 25–28 April, sedangkan UN tingkat SD digelar pada 10–12 Mei.Jadwal tersebut tidak akan mengalami perubahan dan telah disetujui Pemerintah Pusat. Terjadi juga perubahan format UN pada 2011 ini dibanding tahun sebelumnya. Perubahan tersebut, yakni tidak akan ada lagi ujian ulang bagi siswa yang dinyatakan tidak lulus. Kemendiknas telah siapkan paket C untuk siswa SMA. Dengan begitu, siswa yang tidak dinyatakan lulus tetap bisa mengikuti ujian. Untuk kelulusan UN 2011 kali ini, prestasi siswa selama kelas I,II,dan III akan tetap diperhitungkan. Begitu pula hasil paket C nanti juga dapat digunakan masuk perguruan tinggi.

Sementara itu, panitia pengawasan UN Unhas M Dahlan Abubakar mengatakan,untuk kecamatan di Kabupaten Pangkep, seperti Kalmas, Liukang Tuppabiring, Liukang Tangngaya, akan ditangani pengawas yang digandeng Unhas, yakni Politani Negeri Pangkep. Tenaga pengawas untuk lokasi terjauh berangkat mulai Sabtu (9/4).Daerah-daerah lain berangkat secara bertahap sesuai lokasi tugasnya masingmasing. Pengawas yang dikerahkan mencapai 708 orang yang terdiri atas tenaga dari Unhas, UNM, Politeknik Negeri Ujungpandang, dan Politani Negeri Pangkep. Pengawas sebanyak itu disertai 25 koordinator kabupaten/ kota.

Setiap kabupaten/kota memperoleh koordinator satu orang, kecuali Kota Makassar yang punya dua koordinator. Siswa yang ikut UN untuk SMA mencapai 53.579 orang, MA 10.472,dan SMK 30.000.

Tenggelamnya Perahu Nelayan Jinato Selayar Diduga Akibat sarat Muatan Tegel Dipalka Atas

Perahu Pengangkut Ikan Hidup Milik H.Neng Asal Jinato Saat ini Telah Ditarik Ke Pantai Bira
Seperti yang diberitakan, Senin (11/4/2011), sekitar pukul 20.00 waktu setempat, KM Berkat Doa Suci bertolak dari Pelabuhan Lappae, Kabupaten Bulukumba, menuju Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kepulauan Selayar membawa 8 penumpang dengan 2 anak buah kapal.

Namun, di tengah perjalanan sekitar pukul 21.00 waktu setempat, KM Berkat Doa Suci dihantam ombak di saat memasuki perairan Kepulauan Selayar. Demikian isi dari pemberitaan media online yang terlansir pada (13/4).

Sejumlah informasi lainnya bahwa pada hari ini juga pemilik perahu KM.Berkat Doa Suci, bernama H.Neng salah seorang pedagang ikan hidup asal Jinato Selayar telah menarik kapal naas Km.Berkat Doa Suci ke pantai bira dan kapal naas tersebut rencananya akan mendapat perbaikan di pantai Bira Bulukumba.
Sementara itu dari hasil pengumpulan informasi diantara warga Jinato di ibukota Benteng Selayar menceritakan kepada ST setelah sebelumnya menghubungi salah satu keluarganya di kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam salah seorang dari korban selamat menceritakan bahwa saat kapal berlayar dari pelabuhan perikanan lappee Bulukumba tempat kapal naas ini kerap membongkar muatannya yakni ikan hidup dari Selayar, memang sempat menaikkan sejumlah barang campuran diatas palka kapal. Dan yang terberat adalah naiknya ratusan dos tegel di palka atas yang membuat kapal nelayan naas ini berat pada bagian atas.
Tak disangka setelah berlayar beberapa saat lamanya sekitar pukul 22.00 Wita tiba tiba kapal miring dan membuat sejumlah muatan yang berada dipalka atas termasuk tegel bergeser menyebabkan kapal langsung terbalik bersama sejumlah muatan dan penumpang yang sebagian tertidur ". Informasi dari balik telepon seluler sumber kemudian terputus bersamaan signal seluler terputus.

Situs Gheleaks Melansir Kejari Selayar Tidak Bernyali "

Kejari Selayar Tidak Bernyali Hadapi Kontraktor


Terkait pemeriksaan sejumlah proyek bermasalah di kabupaten kepulauan selayar sulawesi-selatan. Diantaranya :

1. Mega Proyek Jalan Lingkar Jampea Kecamatan Pasimasunggu.

2. Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus korupsi proyek pengadaan kapal feri Kmf.Takabonerate senilai 5,5 Miliar yang di tengarai telah membengkak kerugian negara mencapai 12 Miliar Rupiah.

3. Kasus Korupsi pengadaan kapal nelayan dilingkup dinas perikanan dan kelautan kabupaten kepulauan selayar. Dimana seorang rekanan yang merupakan target dari kejaksaan ternyata meloloskan diri.

4. Kasus korupsi mega proyek Obyek wisata Jammeng dan kasus korupsi pengadaan pabrik senilai Miliaran Rupiah.

5. Kasus Korupsi proyek listrik masuk desa .

(Dilansir dari alamat : https://gheleaks.wordpress.com/)

Perempuan Lallo Satu-satunya Korban Tewas Dalam Tragedi Tenggelamnya Kapal Nelayan Jinato

Sebuah kapal nelayan yang biasa mengangkut ikan hidup dari kawasan nasional takabonerate tepatnya pulau Jinato, tenggelam diperairan laut Kabupaten Bulukumba, semalam sekitar pukul 22.00 wita. Kapal tersebut adalah milik H.Neng rencananya bertolak dari pelabuhan perikanan lappee Kabupaten Bulukumba tujuan Pulau Jinato kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal nelayan tersebut selain memuat sejumlah barang campuran juga sejumlah warga pulau Jinato yang turut menumpang. Menurut salah seorang korban yang juga merupakan abk kapal naas, menyebut bahwa kapal dihantam gelombang besar hingga pecah di sekitar perairan tanaberu menyebabkan seluruh isi kapal tumpah. Hingga pagi harinya baru di ketahui bahwa salah seorang dari penumpang telah tewas setelah mereka mendapat bantuan dari perahu nelayan yang melintas.

Seluruh penumpang yang selamat di evakuasi ke Tanaberu Kabupaten Bulukumba dan mayat Lallo (alm) juga di evakuasi ke pantai tanaberu untuk selanjutnya dari informasi terakhir dari sumber media ini di Tanahberu bahwa korban selamat dan tewas, hari ini Selasa (12/4) akan di bawa langsung ke Jinato.

Berita Terbaru Terkait Hipnotis Bendahara Diknas Selayar

Kasus Hipnotis Bendahara Diknas Belum Terungkap

Hingga saat ini kasus hilangnya dana sertifikasi seribuan guru guru dikabupaten kepulauan selayar yang melayang dari tangan bendahara dinas pendidikan nasional kabupaten kepulauan selayar karena di hipnotis belum terungkap, namun dari informasi yang berkembang kasus ini telah di diamkan pasalnya suami sang bendahara diknas yang merupakan anggota dprd selayar ini, telah bertemu dengan kapolres dan bupati agar kasus ini tidak usah dilanjutkan. Informasinya kami dapatkan dari seorang nara sumber di mapolres yang tidak mau di sebut namanya. Menurutnya bahwa terkait kasus ini kemungkinan besar mantan kadis diknas akan terlibat dan satu-satunya jalan adalah membuat sebuah kasus yang seolah olah dalam penanganan pihak berwajib namun sangat sulit terungkap sehingga sejumlah uang tersebut dapat dikaitkan dengan sang bedahara yang telah mendapat musibah di hipnotis.
Sementara itu dari hasil pengembangan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian selayar bahwa kasus ini masih terus dalam pengungkapan sehingga sampai saat ini belum ada komentar yang lebih baru ujar sumber.

Manipulasi Nilai UN Kena Sanksi

Sekolah yang mencoba melakukan manipulasi nilai siswa peserta Ujian Nasional di Provinsi Sulawesi Barat, akan diberikan sanksi tegas oleh pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulbar, Jamil Barambangi di Mamuju, Minggu, mengatakan, Diknas Sulbar telah menghimbau kepada setiap sekolah di Sulbar untuk tidak melakukan manipulasi terhadap nilai siswa peserta Ujian Nasional (UN).

Ia mengatakan, pihaknya telah menghimbau kepada setiap sekolah yang ada di lima Kabupaten di Sulbar untuk tidak melakukan manipulasi data UN, baik manipulasi yang sifatnya dapat merugikan atau menguntungkan siswa, karena itu bertentangan dengan aturan pelaksanaan UN.

"Kalau ada yang sekolah yang mencoba melakukan manipulasi nilai kelulusan dan hasil ujian siswa peserta UN di Sulbar, baik itu yang akan merugikan siswa atau menguntungkan siswa maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,"katanya.

Oleh karena itu ia mengatakan, setiap sekolah pelaksana UN di Sulbar diminta untuk jujur dalam memberikan nilai para siswa sesuai dengan prestasi yang didapatkannya, dan tidak merekayasa dengan situasi dan alasan apapun.

Menurut dia, sistem penilaian siswa pada pelaksanaan UN kali ini, berbeda dengan tahun sebelumnya karena selain nilai UN yang didapatkan siswa, faktor nilai kelulusan UN siswa di Sulbar juga akan ditentukan atau ditambah dari nilai yang didapatkan siswa disekolahnya mulai semester tiga dan semester lima.

Ia mengatakan, meski manipulasi nilai UN siswa kecil kemungkinan terjadi karena nilai siswa disekolah mulai semester tiga sampai semester lima telah diserahkan ke lembaga pusat penilaian pendidikan (Puspendik) untuk dilakukan penilaian dalam rangka menentukan kelulusan siswa di UN.

Namun kata dia, pihaknya tetap berusaha meminimalisir terjadinya manipulasi nilai UN yang besar kemungkinan masih dapat dilakukan pihak sekolah pelaksana UN.

"Meski manipulasi nilai siswa akan sulit terjadi karena nilai siswa disekolah yang akan ditambah dengan nilai UN untuk menentukan kelulusan siswa di UN, telah diserahkan kepada Puspendik, namun manipulasi nilai siswa tetap kami waspadai terjadi karena kemungkinan itu ada yang akan dilakukan sekolah,"katanya.

Barambangi mengatakan, penilaian mengenai kelulusan siswa disekolah akan diawasi ketat karena pihaknya berusaha untuk membuat pelaksanaan UN di Sulbar dapat berkualitas tanpa ada manipulasi nilai.

"Pemerintah di Sulbar ingin mewujudkan pelaksanaan UN yang jujur dan berkualitas sehingga manipulasi nilai siswa diawasi ketat dan tidak boleh dibiarkan terjadi,"katanya. (ANTARA News) -

Ditemukan 2 Situs Pekuburan Tua Di Papua

Balai Arkeologi Jayapura menemukan dua situs penguburan prasejarah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Peneliti Balai Arkeologi Jayapura, Rini Maryone, di Jayapura, Senin, mengatakan, dua situs penguburan tersebut ditemukan di Kampung Kabiding, Distrik Oksibil dan di Kampung Wanbakon, Distrik Serambakon.

"Penemuan ini jelas sangat menarik, karena dengan ditemukannya dua situs penguburan itu menunjukan, adanya perbedaan tradisi di daerah pegunungan," katanya.

Dia menilai, tradisi penguburan prasejarah di dalam gua pada suku-suku di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat berbeda dengan tradisi penguburan di daerah Pegunungan Tengah lainnya. Misalnya di daerah Wamena pada Suku Dani dan di daerah Tolikara dimana mereka mengenal tradisi pembakaran mayat.

Dalam penelitian tersebut ditemukan juga jenis alat batu yang terdiri dari alat serpih, kapak persegi dan alat serut yang ditemukan di dalam gua dan di luar gua.

"Jika dilihat dari jenis alat yang ditemukan menggambarkan tradisi prasejarah berburu dan meramu," paparnya.

Selain dua situs penguburan, ujarnya, Balai Arkeologi juga berhasil menemukan satu situs gua prasejarah yang berkaitan dengan pemujaan di Kampung Okmakok, Distrik Oksibil.

Menurut ia, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lanjutan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Menanggapi hal itu, Dirinya berharap, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mengembangkan situs-situs tersebut sebagai objek pariwisata.

"Situs yang ditemukan jelas memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan layak dijadikan objek wisata. Untuk itu, sangat diharapkan masyarakat yang tinggal di sekitar situs dapat menjaga dan melestarikan situs tersebut", kata Rini Maryone(ANTARA News) -

Pemerintah Didesak Agar Bebaskan ABK yang Disandera Pembajak Somalia

Pemerintrah agar mengambil langkah untuk membebaskan puluhan anak buah kapal (ABK) Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia, kata Guru Besar Hukum Internasional FHUI, Hikmahanto Juwana.

"Instansi pemerintahan terkait harus memimpin dan menentukan langkah-langkah untuk pembebasan para ABK yang disandera," katanya melalui siaran pers, di Jakarta, Senin.

Selain itu, instansi pemerintahan terkait juga harus mengetahui status negosiasi yang dilakukan oleh Samudera Indonesia sebagai pemilik MV Sinar Kudus dengan para pembajak. Dalam langkah ini perlu diketahui kemampuan Samudera Indonesia dengan pihak asuransinya,

Ketiga, memastikan tidak adanya saling lempar tanggung jawab yang berakibat tertundanya proses pembebasan mengingat setiap menit mempunyai arti dalam pembebasan para ABK.

Perwakilan Indonesia di Somalia, lanjut dia, juga harus segera menyiapkan langkah-langkah antisipatif ketika ada pembebasan para ABK, yakni melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah setempat.

"Bahkan juga harus dipikirkan status dari kapal yang dirompak. Apakah akan melanjutkan perjalanan dengan awak baru atau kembali ke Indonesia," kata Hikmahanto.

Pemerintah juga harus mengkomunikasikan berbagai informasi yang tidak bersifat rahasia kepada masyarakat.

"Ini perlu dilakukan agar publik bisa memahami bahwa pemerintah melakukan upaya yang maksimal dalam upaya pembebasan warga negaranya. Jangan sampai 25 hari sejak perompakan terjadi, pemerintah terkesan tidak banyak melakukan berbagai upaya di mata publik," tuturnya.(ANTARA News) -

Berita Terkini Terkait Kontroversi Pembangunan Gedung DPR RI

Kesan modern dan futuristik tidak hanya terlihat dari modelnya tapi juga sky bridge di puncaknya. Sepintas maket gedung berbentuk U terbalik berlantai 36 itu memang seperti hotel bintang lima.

Siapa sangka itu gedung wakil rakyat di negara yang pendapatan perkapitanya pada 2010 mencapai 2.963 dolar AS itu atau posisi 109, masih dibawah Fiji, apalagi dibanding Malaysia dan Thailand.

Gedung yang dari rancangannya sudah terlihat amat mewah itu akan menjadi tempat kerja para anggota dewan untuk beberapa tahun mendatang.

Kontroversi kemudian menyelimuti rencana pembangunannya. Banyak kalangan yang menentangnya, tak terkecuali dari wakil-wakil rakyat sendiri. Empat fraksi --Gerindra, PDIP, Hanura dan PAN-- bahkan telah menolaknya.

Lalu bagaimana sih pandangan rakyat sendiri mengenai soal ini?

Sepekan lalu, ANTARA News menemui masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan pandangan mereka atas rancangan pembangunan gedung baru tersebut. Asumsi kami, mereka kan rakyat, dan yang di sana itu wakil rakyat. Sederhananya, kami ingin mendapatkan kesesuaian suara antara rakyat dan wakilnya.

Beberapa yang kami temui menanggapi kritis rencana. Beberapa lainnya bahkan menolaknya. Tetapi, ada yang sama sekali enggan mengomentarinya. "Malas ah...nggak pernah didengar!" kata salah seorang dari mereka.

Boim Wong (31), tukang ojek, mengaku tak pernah mendengar dan mengetahui rancangan gedung baru DPR tersebut.

Namun dia tahu gedung baru DPR itu akan menghabiskan dana negara RP1,2 triliun. Boim, seperti kebanyakan masyarakat sekalangannya, mengusulkan uang itu digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

"Emang DPR nggak ada urusan lain selain membangun gedung baru ya?" katanya kepada kami di sebuah sudut di mana dia biasa mangkal.

Boim masih mau diajak berpendapat, tapin Muhammad Surip (46) yang sehari-hari menjual makanan rempeyek guna menyambung hidup, sama sekali tidak peduli. Pokoknya, tidak ingin tahu apa yang terjadi dengan politikus senayan, katanya.

"Saya tidak tahu apa-apa, ngapain mikirin kerja DPR, kita sendiri masih gini-gini aja, mendingan jualan," katanya, saat kami temui di satu kompleks jajanan sampil Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta.

Tidak hanya Surip, Ayu Asfandiani (22), karyawan Pusat Perbelanjaan Sarinah juga mengaku belum pernah mendengar rencana DPR itu. Dia bahkan tidak tahu seperti apa bentuk gedung DPR yang baru itu, gedung yang justru menjadi tempat aspirasinya disampaikan wakil-wakilnya.

"Saya tidak tahu berita itu," katanya.

Tapi begitu mengetahui setriliun rupiah lebih uang akan dipakai untuk gedung itu, Ayu terperanjat dan serta merta dia menolaknya.

"Tidak setuju, titik! Mending tuh uang buat rakyat saja, bukankah rakyat kita masih pada miskin?" katanya, tepat menunjuk sejumlah pengemis yang ngumpul di satu sudut dekat Sarinah.

Sangat pesimis

Aneh memang. Banyak sekali yang tidak mengetahui gedung baru itu, padahal itu kan bakal menjadi gedung wakil rakyat. Dan mereka itu rakyat.

Tapi banyak juga yang tahu, dan mengikuti perkembangan. Salah satunya, Dadang Zaenal (44), pegawai Telkom Indonesia di Jalan Merdeka Selatan.

"Jika uangnya ada dan tidak mendesak dengan kebutuhan lainnya, ya sah-sah saja, lagipula gedung itu tidak untuk satu atau dua tahun.

Tapi, sambungnya, "Jika uang itu diperlukan untuk kebutuhan lain yang mendesak, maka rencana harus dong ditinjau ulang."

Dadang juga meminta para anggota dewan untuk lebih mendengar, mementingkan dan mengedepankan kepentingan rakyat. Dia bahkan menagih upaya DPR dalam menjelaskan akhir kasus Century yang dinilainya menguap entah ke mana.

"Kinerja DPR belum sesuai dengan harapan kami," katanya.

Dedy Sofyan (27), seorang pencari kerja dari Bekasi Timur, juga berpandangan sejurus dengan Dadang. Tapi dia sangat pesimis suara-suara rakyat seperti dirinya akan didengar wakil-wakil rakyat.

"Emang jika saya berkoar-koar gedungnya batal? Tentu tidak kan? Uang sudah ada, tanah sudah ada, tinggal apa lagi coba?" katanya.

ANTARA News juga menemui beberapa aktivis mahasiswa dari Badan Ekesekutif Mahasiswa se-Indonesia yang sedang berdemonstrasi di Bundaran Hotel, Indonesia.

Miftahuddin (23), mahasiswa Universitas Borobudur, mengaku mengatakan dia telah mengetahui rencana tersebut, namun dia menolak keras penggunaan dana Rp1,2 triliun untuk pembangunan gedung baru itu.

Dia mengkhawatirkan dana sebesar itu rawan dikorupsi, apalagi DPR belum bisa melepaskan diri dari citra lembaga yang korup. Miftahuddin menunjuk beberapa anggota DPR yang diciduk aparat hukum, termasuk KPK, sebagai indikator klaimnya itu.

Miftahuddin terbilang masih moderat, tetapi Lendi Oktapriadi, Ketua BEM Se-Indonesia, mengutarakan pandangan yang sangat keras.

Perhatikan, kata dia, rakyat diwakilkan DPR, perkataan DPR adalah perkataan rakyat. Jadi, katanya, jangan mengabaikan suara rakyat.

"Nggak usah tanya rakyat, anggotanya sendiri masih ada yang tidak setuju," sambung Lendi.

Soal Desain

Bukan hanya anggaran, rakyat biasa juga mengkritik desain gedung yang disebut mereka tidak mencerminkan filosofi keindonesiaan.

"Nggak kreatif, memang tidak ada model lain?" kata Dadang.

Sketsa gedung baru DPR itu memang hampir sama dengan gedung parlemen Chile, Congreso Nacional di Valparaiso. Ada juga yang menyamakannya dengan Monumen Arche de la Défense di Prancis.

Arsitek gedung baru DPR, Budi Asdar Sukada, langsung membantah klaim-klaim itu.

"Kami mengambil U terbalik itu dengan mengambil filosofi gerbang. Ini melambangkan DPR sebagai gerbang aspirasi rakyat menuju masa depan yang lebih baik," katanya seperti dikutip Tempointeraktif.

Tetapi masyarakat tetap memandangnya lain.

Maga Pagiling (42), warga Toraja, Sulawesi Selatan yang sedang berada di Jakarta, menyayangkan desain yang terlalu mengedepankan sisi modern, tanpa mengedepankan sisi Indonesia.

"Saya tidak melihat corak bangunan Indonesia, bukankah Indonesia memiliki banyak rumah suku," kata lelaki yang mengaku pegawai swasta ini.

Dia kecewa karena gedung baru DPR yang notabene "rumah rakyat" malah tidak memiliki bentuk, corak dan pilar gedung yang sesuai dengan gaya Indonesia.

Gedung Baru DPR di Mata Jelata

"Satupun tidak ada yang nyantol," katanya.

Penilaian sama disampaikan Firman Maulana (28), penjaga keamaman di Hotel Indonesia. Dia mengaku heran gedung baru DPR itu tidak membawa unsur-unsur etnik Indonesia.

"Mengapa tidak membuat seperti candi?" katanya.

Dia berasa lucu saat mendapat informasi bahwa gedung baru itu akan dilengkapi kolam renang. "Nggak salah tuh bang? Itu kantor atau waterboom? ha ha ha," katanya.

Firman menyambung, "Terlepas itu semua, gedung itu nggak ada taste-nya." Taste artinya "cita rasa." Kalimat yang sederhana, tapi amat menggelitik. (*(ANTARA News) - )