Pekerjaan Lapangan Belum Rampung 100%, Panitia Lelang DAK Pendidikan TA 2010 Di Sinyalir Kuat Tidak Melaksanakan Tahapan Survey Rekanan Calon Pemenang"

Alamat Perusahaan Pemenang Lelang Dan NPWP Yang Tertera Dalam Pengumuman Perlu Pengecekan Ulang Oleh Pihak Berwajib. Untuk Membuktikan Apakah Panitia Melakukan Survey Atau Tidak Maka Perlu Pemeriksaan Data Serta Individu.

Pelaksanaan Penyaluran Buku dan Alat Peraga DAK Pendidikan Selayar 2010 Disinyalir Belum  Rampung 100%, sementara di informasikan bahwa pencairan anggaran proyek tersebut oleh para penerima DAK telah dicairkan 100% dan yang mengherankan karena bendahara Diknas Selayar turut ikut melakukan pengurusan proses pencairannya padahal sebetulnya mekanisme pencairan adalah kepala sekolah yang melakukan pencairan setelah menerima seluruh pesanan di serahkan oleh penyedia yang di tunjuk. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pembuktian dari belum rampungnya pelaksanaan proyek pendidikan ini dapat dipertanyakan ke pihak sekolah sekolah penerima,  setidaknya seluruh nota pesanan baik buku dan alat peraga perlu pengecekan pihak berwajib atau pengawas pelaksanaan anggaran pendidikan ini, karena dari seluruh kepala sekolah penerima, beberapa diantaranya mengaku hanya bisa mengiya dan patuh pada atasan. Apalagi memang beberapa anggaran sekolah telah di potong duluan oleh bendahara diknas ujar sumber".
Hingga saat ini sebagian kepala sekolah penerima bantuan pengadaan buku dan alat peraga yang dananya bersumber dari Dana alokasi Khusus Bidang Pendidikan APBN 2010 di kabupaten Kepulauan Selayar mengaku belum rampung tanpa alasan yang jelas, ujar Sigit Sugiman, jurubicara Forum Peduli Selayar kepada wartawan.
Lebih lanjut  dijelaskan bahwa FPS yang memang merupakan lembaga pengawasan dan pemantau Dunia pendidikan Selaar, yang  secara khusus telah melakukan pantauan terhadap sejumlah kegiatan dan  proyek di bidang pendidikan yang nilainya tidak sedikit setiap tahunnya.
Sangat rentan terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Khususnya saat proses lelang dan proses penyiapan hingga penyalurannya yang sampai saat ini belum kelar 100%.  Dari hasil evaluasi FPS sejak proyek ini dilelagkan telah mendapat sorotan dan laporan dari para rekanan yang kemudian digugurkan oleh panitia, misalnya ada dugaan main mata antara pihak panitia, kepala dinas dan rekanan yang hingga saat ini kami sementara rampungkan data, rekaman dan laporan via email yang kami terima akan kami lanjutkan ke pihak kepolisian untuk dilakuka pemeriksaan. Sementara itu kami juga akan bersurat kepada pihak pemerintah mengenai waktu pelaksanaan serta permintaan ke pihak berwajib dan Inspektorat daerah untuk melakukan pengecekan semua jenis barang yang terdaftar di adakan oleh rekanan. Karena disini sangat rentan terjadi mark up harga dan pemalsuan buku serta alat peraga yang tidak sesuai spesifikasi dalam petunjuk tehnis pelaksanaan, ujar Sigit yang sempat menyebutkan bahwa ada  hal yang paling secret dalam pelaksanaan Dak pendidikan tahun ini, dimana tersebut nama "seorang petinggi  institusi hukum" dibalik  pelaksanaan proyek ini, dan yang lebih mengagetkan saat  cerita  keterlibatannya dalam proyek DAK Pendidikan ini di kaitkan dengan nama seorang pejabat Selayar  yang anaknya tersandung  dugaan  kasus  korupsi  proyek pengadaan TA 2010 sebagai tersangka. Berkembang info warkop bahwa Proyek DAK Pendidikan TA2010  khususnya pengadaan Buku senilai kurang lebih 7 Miliar Rupiah  di jadikan nilai tukar sekiranya proses hukum dan kelanjutan proses kasusnya di peti eskan atau anaknya tidak di tahan walaupun statusnya adalah  seorang tersangka," Kebenaran informasi ini sementara dalam pengembangan tim kami. Bila betul maka langsung akan kami serahkan ke pihak berwajib.
Sementara itu dari hasil konfirmasi ke Dinas pendidikan nasional kabupaten Selayar menyebutkan bahwa proyek  DAK Pendidikan TA2010 hingga saat ini belum rampung  dilapangan dan sementara juga menunggu informasi tambahan dari rekanan yang berjanji akan menyelesaikan nota pesanan ke sejumlah sekolah yang belum lengkap sesuai nota pesanan. Termasuk adanya praktek paket gajah dalam pelaksanaan penyaluran buku buku DAK dan Buku BukuBos oleh rfekanan ke sekola sekola penerima. Sementara itu disebutkan juga bahwa  yang banyak mengetahui proses proyek ini adalah kepala Dinas lama yang saat ini menjabat sebagai kepala dinas social kabupaten Selayar, dimana kepindahan tugasnya sebagai kepala skpd,  juga adalah imbas dari proyek ini, ujar sumber yang tidak mau di sebut namanya(*)

Konten Central Blog: Memperkenalkan Program Street View Mitra

Konten Central Blog: Memperkenalkan Program Street View Mitra

Dirgahayu Praja Muda Karana, Hut Pramuka 14 Agustus 2011

 Apa Kabar Pramuka?


Hari ini, 14 Agustus, selalu diperingati sebagai Hari Pramuka. Apa kabar Pramuka di sekolah-sekolah? Kompas.com mendatangi sejumlah sekolah untuk melihat apakah organisasi ini masih eksis atau hanya sekadar seragam yang masih melekat di tubuh para siswa.

Siswa-siswi berseragam coklat, lengkap dengan baret di kepala, dasi di dada, serta simpul tali di kantong celana berbaris rapi di tengah lapangan, di suatu sore, pekan lalu. Mereka mendengarkan Kakak Pembina menjelaskan bahwa kini mereka sudah naik kelas, dan ada juga beberapa dari mereka yang naik tingkatan Pramuka dari Pramuka Siaga ke Pramuka Penggalang.

Itulah gambaran akticitas Pramuka yang berlangsung di SDK BPK Penabur, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kegiatannya hari itu, mereka diajarkan simpul tali temali, serta baris-berbaris.

Di sisi lain lapangan, terlihat sekumpulan anggota Pramuka dengan tingkatan Siaga tengah membacakan Dwi Dharma atau Janji Pramuka dengan lantang. Lalu, mereka berlatih baris-berbaris dilanjutkan dengan berkelompok dan menampilkan yel-yel ciptaan mereka dengan penuh tawa ria.

Salah satu guru dan pembina Pramuka di sekolah itu, Toto Sugiyarto mengatakan, sebelumnya, yang membina Pramuka adalah senior-senior Pramuka Penegak dari SMA sekitar sehingga para guru tidak perlu menjadi pembina. Namun, saat ini, para Penegak tersebut sudah menjadi guru honorer di sekolah-sekolah negeri sehingga tidak lagi menjadi pembina. Karena itu, Kakak Pembina Pramuka di sekolah ini adalah para guru sendiri.

Tak ada ekskul Pramuka

Berbeda dengan SMA Regina Pacis Bogor yang tidak memiliki ekstrakurikuler Pramuka. Menurut B. Arisekundiatmi, Kepala Sekolah SMA Regina Pacis Bogor, hal ini terjadi karena sulitnya mencari pembina yang bagus untuk anak-anak SMA. Apalagi, kegiatan ini dinilai tak lagi menjadi tren, sehingga dibutuhkan sesuatu yang menarik minat para siswa.

"Pramuka itu kan gunanya untuk penanaman nilai, kecerdasan empati, kecerdasan sosial, serta kerjasama. Jika pembinanya tidak bisa membentuk hal-hal tersebut, tidak akan ada gunanya. Mindset anak-anak sekarang tentang Pramuka itu sungguh negatif, enggak jelas, ngapain sih main-main tali begitu. Jadi saya ingin mencari pembina yang betul-betul oke. Saya sangat ingin mengaktifkan ekskul Pramuka di sekolah ini karena Pramuka itu penting untuk pembentukan mental anak-anak," ujarnya, saat ditemui Kompas.com, pekan lalu.

Sementara itu, di SMP Regina Pacis Bogor masih ada ekskul Pramuka. Akan tetapi, peminatnya sangat sedikit. Tahun lalu, peminat ekskul Pramuka hanya 4 orang sehingga digabung dengan SD. Padahal, beberapa tahun lalu, Regina Pacis sering sekali ikut perlombaan-perlombaan Pramuka dan tak jarang meraih gelar juara. Contohnya, 5 tahun lalu, mereka berhasil menjadi Juara 2 Lomba Pramuka di IPB dan Santa Maria.

Dulu, Pramuka di sekolah ini juga sangat aktif sehingga berpartisipasi dalam Jambore Nasional. Kini, tak ada lagi prestasi yang terukir.

Wiwik Rustiyanti, mantan pembina ekskul Pramuka SMP Regina Pacis Bogor mengatakan, saat ini para siswa lebih memprioritaskan ekskul lain dibandingkan Pramuka. Oleh karena itu, ketika ada lomba Pramuka, yang menjadi simpatisan banyak. Tetapi, mereka tidak ingin mengikuti ekskulnya.

Penyaluran Dana Bos

Mekanisme Baru Penyaluran Dana BOS


 Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun depan akan menggunakan mekanisme baru. Meski begitu, untuk merealisasikan mekanisme baru tersebut masih harus menunggu persetujuan dari Wakil Presiden, Boediono, selaku ketua Komite Pendidikan Nasional.

Inisiatif mekanisme baru penyaluran dana BOS ini ditempuh setelah mekanisme penyaluran saat ini memicu terjadinya keterlambatan sejumlah kabupaten. Seperti diketahui,  mekanisme penyaluran dana BOS yang berlaku saat ini adalah, dana tersebut disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui pemerintah kabupaten atau kota terlebih dahulu, baru kemudian disalurkan ke rekening sekolah.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono menyampaikan, mekanisme baru ini akan memotong birokrasi penyalurannya. Dijelaskan, dana BOS akan ditransfer Kemenkeu dari kas umum negara ke kas umum daerah di provinsi.

Selain itu, juga ada naskah hibah, dimana semua bantuan uang yang ditransfer pusat untuk sekolah negeri dan swasta berstatus dana hibah.  Sebelumnya untuk sekolah negeri itu berupa program dan untuk sekolah swasta adalah hibah.

"Akibatnya negeri harus direpotkan birokrasi, dan kerap menjadi kendala juga, pencairannya akan dibuat lebih praktis seperti swasta," kata Agung.

Lebih jauh ia menjelaskan, dana yang ditransfer nantinya akan disesuaikan dengan alokasi dana dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Dengan begitu, akan ada pembedaan antara mekanisme pencairan dan pelaporannya.

"Sekarang yang telat itu pencairan, sedangkan pelaporan harus digabungkan, seharusnya itu dibedakan," ujarnya.

Agung mengungkapkan, dirinya optimis jika rencana mekanisme baru penyaluran dana BOS untuk tahun depan akan disetujui oleh Boediono, selaku ketua Komite Pendidikan Nasional. Mengingat, saat pembahasan mengenai mekanisme penyaluran ini juga dihadiri oleh sejumlah unsur dari Sekretariat Wapres, yaitu deputi setwapres, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemdiknas.

"Karena itu, mudah-mudahan usulan yang sifatnya baik akan segera disetujui," ungkap Agung.

Menurut Agung, sebelum meminta persetujuan Boediono, tim dari lintas kementerian telah melakukan pembahasan mekanisme baru ini. Dalam pembahasan tersebut, telah pula diputuskan, pada penyaluran triwulan keempat tidak perlu melaporkan penggunaan triwulan ketiga.

"Ini upaya melakukan terobosan, jika masih terlambat, berarti keterlaluan. Karena sudah berbagai cara mempermudah," tutur Agung.

Kemudahan yang dimaksud diantaranya adalah, pemerintah provinsi tidak perlu lagi menunggu data siswa untuk dapat membuat laporan penyerapan dana BOS pada triwulan ketiga. "Tapi tetap harus ada laporan dalam bentuk pertanggungjawaban," tegasnya.

Agung mengatakan, perubahan mekanisme penyaluran dana BOS ini nantinya akan dicantumkan dalam RUU APBN 2012. Ada kalimat yang menekankan di mana penyaluran dana BOS akan disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi baru kemudian disalurkan ke sekolah.

"Jumlahnya sesuai daftar yang diberikan, kesemuanya ini adalah usaha untuk hilangkan bottle nacking. Hilangkan kedalam dan percepat usaha penyaluran BOS ke tangan yang berhak," terang Agung.

Ketika disinggung mengenai sanksi bagi daerah yang terlambat menyalurkan, ia menyatakan bahwa sanksi bukanlah prioritas.  Baginya sanksi hanyalah alat agar daerah lebih patuh dan disiplin.

"Tapi yang lebih penting justru kita buat jalan keluar yang membuat mereka tidak ada alasan lagi akan keterlambatan. Memang ada sanksi. Semua ditarik ke pusat. Tapi itu tidak sesuai semangat otonomi daerah," tandasnya.(KOMPAS.com )

M Riza Damanik : Bagaimana Praktik Lapangan Harus Di Awasi

Pelaksanaan Putusan MK Harus Dikawal



Masyarakat harus mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pengawalan diperlukan agar hak-hak konstitusional warga negara, terutama nelayan dan masyarakat pesisir tetap terlindungi.

Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan M Riza Damanik di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (28/7/2011), mengatakan, kemenangan pihak penggugat yang terdiri dari sembilan organisasi kemasyarakatan dan 27 nelayan itu baru di atas kertas. Karena itu, bagaimana praktik di lapangan harus diawasi.

Riza mengatakan, ada kekhawatiran, pelaksanaan putusan tersebut tidak memerhatikan substansi bahwa pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Istilah HP3 misalnya, potensial diganti dengan istilah lain, tetapi dengan prinsip yang sama.

HP3 mengandung semangat privatisasi serta semakin meminggirkan masyarakat nelayan dan pesisir. "Padahal hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak untuk memanfaatkan sumber daya pesisir oleh masyarakat tradisional dijamin oleh konstitusi," ujar Riza.

Riza menyebutkan, ada 33 peraturan daerah (perda) di Indonesia yang mengatur tentang hak pengusahaan perairan dan pesisir. Pada praktiknya, belum t entu pemerintah setempat berinisiatif untuk merevisi, karena itu, masyarakat harus berperan aktif.

Ketua Panitia Khusus Pembahasan Raperda Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Agung Budi Margono, mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerinta h kota. Draft Raperda akan dikembalikan untuk direvisi.

Raperda yang mulai dibahas awal 2010 lalu itu memiliki 214 pasal, dengan tujuh pasal diantaranya mengatur tentang HP3. Agung berharap ketujuh pasal tersebut dapat dibatalkan.

Di Kota Semarang, Agung menyebutkan, dari 26 kilometer garis pantai, tidak ada sejengkal pun yang dikuasai oleh pemerintah kota. Selain untuk kawasan pelabuhan dan bandara, sebagian besar dikuasai pihak swasta, dan sebagian lagi milik rakyat. "Ini sangat rawan, sebab bagaimana pemerintah bisa menjamin pengelolaan pesisir untuk kemakmuran rakyat?" tutur Agung.

Sekretaris Jenderal Indonesian Human Rights Committee for Social Justice Gunawan, menuturkan, putusan MK tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat izin-izin pengelolaan pesisir yang sudah dikeluarkan sebelumnya. "Dulu namanya memang bukan HP3, tetapi jika praktiknya ternyata melanggar konstitusi, seharusnya bisa digugat," katanya. (*)

Bupati Selayar : Membangun Butuh Dukungan Masyarakat

Pembangunan semakin digenjot. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dan partisipasi masyarakat.
Sebab kalau tidak ada dukungan, pasti pembangunan bisa terhambat. "Pembangunan yang kita laksanakan saat ini, bukan hanya pembangunan fisik," kata Bupati Kepulauan Selayar, H Syahrir Wahab MM, pada saat Safari Ramadan di Masjid Dusun Pariangan Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu.
Bupati Kepulauan Selayar, H Syahrir ,Wahab mengemukakan bahwa di wilayah Kecamatan Bontosikuyu akan dibuka jalan dari Baho Rea ke pantai Timur.
Pembangunan jalan akan membuka akses, sehingga hasil produksi bisa diangkut dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.
Sekali lagi, bupati minta kepada masyarakat untuk merelakan tanahnya dijadikan jalan tembus ke pantai Timur. "Dan kalau tidak mau direlakan, silahkan hitung berapa kerugian agar pemerintah daerah dapat menganti kerugiannya," kata dia.
Selayar bukan lagi daerah terisolir, karena penerbangan ke Selayar sudah terbuka. "Sudah ada penerbangan ke Bali, Ke Flores. Sekarang untuk ke Makassar tinggal 25 menit sudah sampai di Makassar atau sebaliknya dengan menggunakan pesawat Ekspres Air," katanya bangga.
Bupati H. Syahrir Wahab, MM dan Sekda Kepulauan Selayar, DR. H. Zainuddin, SH, MH bersama Ketua PN Selayar, Sumanto, SH,MH dan Camat Bontomatene Drs. Andi Massaile ketika mengikuti Safari Ramadhan di Desa Bontona Saluk. (UPEKS)