A b o r s i

Pengguguran, Tabu atau Kesehatan?

Oleh : Wibisono Notodirdjo

Perbuatan tabu aborsi marak dilakukan remaja di belakang tirai kebisuan. Masalahnya, aborsi sekarang banyak dilakukan karena Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) oleh perbuatan kenakalan remaja. Untuk melayaninya, jasa aborsi ilegal seolah menjamur di kota-kota besar. Bagaimanapun penyelesaiannya, wanitalah yang akhirnya terpojokkan dalam lingkungan sosial mapun segi medis.
Praktek aborsi bukanlah merupakan hal yang sepele di dalam ruang lingkup medis maupun sosial. Sebelum mendalaminya, perlu diketahui pengertian tentang aborsi. Menurut WHO, aborsi adalah pengguguran janin sebelum umur 22 minggu.
Terdapat dua tipe aborsi. Pertama adalah aborsi spontan, yaitu aborsi yang terjadi karena kegagalan pertumbuhan janin karena kondisi medis. Yang kedua adalah aborsi yang disengaja, Praktek ini biasanya dilakukan karena kehamilan tidak diinginkan (KTD), yang dapat dilakukan dengan layanan ahli medis. Namun, ada pula yang dilakukan tanpa bantuan medis khusus dan dapat membahayakan, bahkan hingga kematian. Nyatanya, merurut Report of Regional Consultations 2003, WHO menyatakan bahwa dari 50 juta pelaku aborsi di dunia, 20 juta dilakukan dengan cara tidak aman.
Bagaimana pun definisinya, di Indonesia aborsi masih merupakan hal yang sangat tabu, baik secara hukum maupun sosial. Selain untuk alasan medis yang ditangani oleh ahli medis berpengalaman, hukum terhadap aborsi secara mutlak adalah ilegal, Hal ini jelas tertera dalam UU No.23 Tahun 1992 Pasal 15 tentang kesehatan, yang bila dilanggar terkena ancaman hingga 15 tahun penjara.
Kendati, vonis sosial terhadap aborsi lebih memberatkan dalam lingkungan sosial. Pandangan agama pun jelas menyangkal perbuatan aborsi dalam bentuk apapun karena dianggap pembunuhan. “Jelas dikatakan dalam QS Al-Maidah ayat 151, yang artinya janganlah kau membunuh diri dan anakmu karena takut melarat,” ujar Rini dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
Ironisnya, dalam budaya yang istilahnya ‘kurang mengenal’ tentang aborsi, praktek aborsi di kota-kota besar sangat banyak. Seperti di Bandung, masalah KTD juga banyak sekali terjadi dalam hubungan pra nikah. Berarti, pada sisi lain seks bebas yang sendirinya merupakan tabu juga telah banyak terjadi, terutama di kalangan remaja. Menurut data dari Mitra Citra Remaja (MCR), pada tahun 2008-2009, terdapat lebih dari 60 remaja yang mengaku telah melakukan hubungan seks pra nikah di Bandung. Data ini hanya cakupan kecil dari banyak remaja lain yang belum mengakuinya.
KTD yang terjadi di kalangan remaja di Bandung tanpa bantuan yang benar sering berakhir sesat. “Terkadang seseorang yang hamil tidak diinginkan, ia suka menerima informasi-informasi yang entah dari mana menyebutkan bahwa ada dokter-dokter yang bisa membantu, itulah salahnya,” ujar Abdurrahman Saleh, ketua Mitra Citra Remaja (MCR) yang biasa disapa Igun. Selain itu, data dari WHO tersebut juga menunjukkan bahwa 25-30 persen kematian ibu hamil adalah sebab kompliksai dari aborsi taka man.
Solusi Maut Terselubung
Layanan aborsi ilegal seolah menjamur di bayangan hiruk pikuk kota sebagai solusi dari kekeruhan dunia bebas remaja. Menurut pemerhati KB, Saut Munthe, kasus aborsi kalangan remaja di Jawa Barat mencapai 160-200 ribu kasus per tahun[1]. Angka ini pun tidak pasti dan kemungkinan masih banyak lagi yang lain.
Penawaran aborsi bak jualan kacang goreng. Melalui iklan-iklan mereka menawarkan berbagai jasa dengan harga yang variatif. Di internet misalnya, marak sekali iklan jasa aborsi yang menawarkan pelayanan dengan kiriman obat dan panduan melalui telepon. Seperti menjual makanan, mereka menawarkan variasi paket yang tergantung oleh umur kandungan.
Ketika salah satu dari jasa tersebut dihubungi via telefon, penerima menjawab segala pertanyaan tentang aborsi dengan seksama. Tentunya, Yusuf (alias) menawarkan sebuah paket obat seharga Rp 650.000, yang dinyatakannya efektif hingga umur kandungan enam bulan. Ia pun mengakui bahwa setiap harinya ada sekitar lima pelanggan yang membeli paket darinya.
Selain itu, terdapat pula klinik-klinik terselubung yang dapat menerima KTD pada umur yang lebih tua, Cara yang digunakan sama sekali tidak menjamin keselamatan ibunya, karena melakukan pemaksaan kontraksi dengan cara seperti pijat dan obat.
Banyaknya remaja yang melakukan atau berniat melakukan aborsi adalah ketakutan mereka dalam menghadapi lingkungan sosial yang akan memvonis mereka terhadap perlakuannya. Sementara, fasilitas aborsi resmi bukanlah pilihan karena tanpa alasan medis mereka tidak akan diperbolehkan karena hukum-hukum yang berlaku. Dengan ini, banyak dari mereka akhirnya menempatkan kepercayaan mereka kepada ‘dukun beranak’ atau jasa-jasa aborsi ilegal.
Keselamatan bukanlah lagi prioritas utama dalam kondisi emosional yang tidak stabil dalam KTD. Padahal, bahaya aborsi tidak aman sangat signifikan bagi kesehatan wanita. Antara lain, aborsi dapat mengakibatkan pendarahan hebat, lemah kandungan bahkan dapat memicu kanker rahim[2]. Pada sisi lain, aborsi juga dapat memicu gangguan psikologis seperti trauma.
Ironisnya, maraknya aborsi ini seolah bayangan kotor kehidupan kota yang tidak dapat disentuh. Pasalnya, hampir semua orang yang bergelut pada bagian ini tutup mulut dan berpura-pura tidak tahu. Kehadiran bisu tempat aborsi ini merupakan perlawanan terhadap hukum ilegal aborsi oleh pemerintah setempat.
Perempuan Sebagai Pembeban Tunggal
Masalah aborsi tak bisa dipungkiri merupakan masalah bagi perempuan. Perempuan lah yang menghadapi masalah ini, dari KTD hingga dilakukan aborsi. Sisi perempuan dapat dijadikan sisi lain dari persepsi hukum dan masyarakat terhadap aborsi, yang memojokkan perempuan sebagai pelaku tunggal yang diberi label ‘pembunuh’.
Padahal, lelaki tentu merupakan peran penting dalam terjadinya KTD ini. Namun, banyak kasus dimana ketika KTD terjadi, dalam hubungan tersebut lelaki melepas tanggung jawab. Perempuan pun dalam banyak kasus bersifat lepas tangan, tetapi mustahil dilakukan karena rahimnya tengah mengandung sebuah nyawa yang merupakan buah hatinya sendiri. Beban mental yang dibawa bukan hanya dari tubuhnya, namun lingkungan sosial yang menunjukkan jari mereka kepada perempuan yang tidak mempunyai tanggung jawab ini.
Melihat sisi ini, terdapat dua pandangan terhadap aborsi, yaitu pro life (pro kehidupan) dan pro choice (Pro pilihan). Pandangan pro kehidupan adalah penyangkal aborsi, dimana janin dilihatnya sebagai nyawa yang tidak boleh disakiti siapa pun termasuk ibunya sendiri. Sisi inilah yang tertanam pada budaya masyarakat Indonesia dan hukum yang berlaku.
Sedangkan, pro pilihan membela perempuan yang melakukan aborsi dengan pandangan bahwa seorang perempuan berhak untuk memutuskan pilihan terhadap badannya sendiri. Pandangan ini menyusung tinggi hak individu sebagai penanggung jawab atas dirinya sendiri. Mereka percaya bahwa janin dalam kandungan belum memiliki nyawa atau akal sehat untuk dapat disebut sebagai manusia, sehingga pengguguran janin bukanlah suatu ‘pembunuhan’. Namun, sejauh manakah batas antara hak dan kewajibannya?
Mengenai ini, Igun mengatakan “Memang diperlukan kesadaran dari setiap orang juga misalnya seseorang tidak mau hamil ia harus preventif. Tetapi jika akibat perbuatannya itu ia hamil, ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu.”
Ia meneruskan bahwa pendidikan seksual di saat remaja merupakan hal yang terpenting. Masalahnya, remaja terkadang mendapat informasi tentang seks dan mempunyai interpretasi sendiri tanpa sadar bahwa dirinya sendiri mempunyai organ-organ reproduksi yang berfungsi.
Dari mana pun masalah ini dilihat, tentu perihal aborsi akan terus dijadikan sebagai cap negatif dalam kehidupan remaja, Sekarang, bisakah KTD dicegah sehingga tidak perlu dilakukan aborsi?

Sumber rujukan:

[1] http://www.forumkami.com/forum/berita/6328-setahun-200-ribu-remaja-di-jabar-lakukan-aborsi.html
[2] http://abortus.blogspot.com/2010/01/aborsi-sebagai-suara-hati-perempuan.html#more

Ribuan Orang Saksikan Penganugerahan PPWI Award 2011

Penutupan Festival Serambi Mekah (FSM) V dan Padang Panjang Ekspo 2011, berlangsung meriah. Ribuan manusia memadati areal festival di Lapangan Bancah Laweh. Ini adalah puncak sukses penyelenggaraan yang pernah diraih kegiatan sejenis dalam lima tahun belakangan.
“Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, serta banyaknya kalangan yang turut serta menyemarakkan festival dan ekspo kali ini, memotivasi Pemko Padang Panjang untuk menggelar kegiatan yang lebih besar lagi di masa mendatang,” ujar Wakil Walikota Padang Panjang, H. Edwin, saat menutup FSM V dan Padang Panjang Ekspo 2011, Minggu (10/7) malam.
Ditaksir, lebih sepuluh ribu pengunjung menyaksikan iven tahunan itu, mereka terhanyut oleh beragam pertunjukan yang digelar, mulai dari seni budaya Minangkabau sampai pada panggung musik modern dengan menampilkan artis-artis lokal yang sudah sangat dikenal warga kota.
Edwin mengakui, kerja keras panitia FSM V kali membuahkan hasil gemilang. Sejak festival dibuka Walikota Suir Syam, Rabu (6/7), hingga ditutup Wakil Walikota Edwin kemarin malam, puluhan jenis budaya lokal berhasil ditampilkan di panggung utama. Sementara di ajang ekspo, berbagai inovasi pembangunan yang digelar Pemko Padang Panjang bisa disaksikan langsung masyarakat melalui stand pameran yang telah disediakan.
Kendati banyak pihak memujikan penyelenggaran FSM V dan ekspo kali ini, namun Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Porbudpar) Padang Panjang, Hj. Ernawaty Nasution, mengaku belum puas dengan hasil yang dicapai.
“Ini adalah festival pertama dalam amanah yang diberikan kepada saya untuk memimpin Dinas Porbudpar, selaku penanggungjawab penyelenggaraan festival. Saya berterima kasih kepada semua jajaran yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan. Tahun depan, insya Allah, iven ini akan terus kita tingkatkan,” komentar Ernawaty.
Sejumlah pengunjung yang dihubungi secara terpisah di sela-sela kegiatan mengakui, kegiatan festival tahun ini jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya. “Ke depan mungkin bisa lebih dipermantap lagi. Umpamanya dengan memperbanyak penampilan kesenian tradisional dari berbagai daerah di Sumbar,” saran Gindo, 55, warga Guguak Malintang.
Selain penampilan atraksi kesenian, pada kesempatan itu juga diserahkan PPWI Award 2011 untuk pemenang Lomba Menulis Feature Kepariwisataan. Program tersebut terselenggara atas kerjasama Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Dinas Porbudpar Kota Padang Panjang.
Mereka yang menerima PPWI Award yang diserahkan langsung Ketua Umum PPWI Padang Panjang Musriadi Musanif atas nama Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke tersebut adalah Mahasiswi STIT Diniyyah Putri Lelen Sartika Woyla dengan featurenya yang berjudul Datanglah ke Diniyyah Puteri: Ada Nostalgia, Ada Sejarahnya dan Humas PKPU Bukittinggi Nova dengan feature berjudul PDIKM Aset Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau. Kedua feature itu dimuat oleh Harian Umum Singgalang.
Selain menerima PPWI Award, Lelen dan Nova juga menerima hadiah uang tunai jutaan rupiah, serta bingkisan dari Dinas Porbudpar dan Diniyyah Puteri Padang Panjang. Hadiah dan bingkisan itu diserahkan langsung Wakil Walikota H. Edwin.
Disamping itu, dua penulis feature tentang pariwisata Padang Panjang juga dianugerahi Sertifikat PPWI, mereka adalah Dosen STAIN Bukittinggi Hayati Syafri dan Mahasiswa ISI Padang Panjang Muhamzani. Hayati menulis tentang Lima Paket Wisata Potensial Bukit Tui yang dimuat di www.pewarta-indonesia.com. Sedangkan Muhamzani menulis tentang Gedung Biru SMAN 1 Padang Panjang yang dimuat Harian Umum Singgalang.(HARIAN UMUM SINGGALANG)

Jadwal Puasa Minggu Pertama Ramadhan 1432 H Wil. Kep. Selayar

Jadwal Imsakiah Ramadhan 1432 H Untuk wilayah Kepulauan Selayar Yang Ditetapkan Oleh kantor wilayah kementerian agama Provinsi Sulsel :

Imsak Pukul 04:40 Wita
fajar Pukul 04:50 Wita
Berbuka Pukul 18:03.Wita

Ical: Golkar Tak Gentar dengan NasDem

Rencana untuk membersihkan kader Partai Nasional Demokrat dari struktur Partai Golkar dinilai sebagian pengamat sebagai bentuk ketakutan partai berlambang Pohon Beringin itu.

Namun Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pembersihan internal tersebut merupakan tindakan wajar dan akan dilakukan partai mana pun.

“Golkar justru merasa bangga karena sebagai partai besar, Golkar menjadi tempat belajar dan banyak melahirkan tokoh penting di partai lain,” ujar pria yang akrab disapa Ical ini kepada wartawan seusai menghadiri deklarasi calon Gubernur Gusnar Ismail dan Calon Wakil Gubernur Idris Rahim di Gorontalo, Kamis (28/7/2011).

Dia menegaskan Golkar tidak merasa takut atau gentar terhadap NasDem apalagi jika kehilangan sebagian kadernya. Menurutnya di Golkar masih banyak kader-kader unggulan.

Meski demikian partai memberikan waktu hingga 11 Agustus kepada kadernya yang masih berada di NasDem untuk menentukan pilihan.

NasDem resmi mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai partai pada Rabu kemarin. Partai pimpinan Patrice Rio Capella itu memenuhi persyaratan dengan memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

(Zainal Ahmad/RCTI/ton)

Warga Selayar Dibekali Cara Aman Pakai Elpiji

Selayar menjadi salah satu kabupaten di Sulsel, yang jadi sasaran sosialisasi cara aman menggunakan gas elpiji.
Selama dua hari, tim dari rekanan Pertamina memberi penyuluhan terhadap ratusan warga di dua kecamatan, yakni Takabonerate dan Bontosikuyu.
Di Takabonerate, sebanyak 300 warga tampak mengikuti kegiatan ini yang berlangsung di lapangan kecamatan, 25 Juli 2011. Camat Takabonerate, Ince Abdul Rahman hadir di tengah-tengah warganya.
Demikian pula di Bontosikuyu, ratusan ibu-ibu memenuhi Gedung Kantor Kecamatan saat penyuluhan dilaksanakan 27 Juli 2011. Disini hadir Camat Suwardi.
Sosialisasi konversi minyak tanah ke elpiji ini merupakan program pemerintah, dalam hal ini Pertamina melalui pihak kontraktor. Tujuannya untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat di daerah tentang penggunaan elpiji 3 kg yang baik dan benar.
Kepada warga juga dikenalkan elpiji yang mudah digunakan, bersih pembakarannya, menghasilkan energi dengan efisien dan terjangkau.
Salah satu even yang dilaksanakan dalam sosialisasi ini adalah memasak dengan aman dan nyaman bareng bung ijo. Dalam kegiatan ini digelar lomba memasak antara ibu-ibu peserta. Masing-masing tim disiapkan hadiah. (UPEKs)

Baru Tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan Yang Telah Membentuk PPID

oleh Komisi Informasi Sulawesi Selatan

UU UU No, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlaku selama setahun lebih, namun tampaknya sebagian besar Badan Publik belum terlalu serius menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk memasuki iklim keterbukaan informasi publik. Salah satu yang diperintahkan UU tersebut adalah agar setiap Badan Publik menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tempat masing-masing. PPID ini nantinya yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di masing-masing Badan Publik.

Sebenarnya pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 yang memberi batas waktu sampai paling lambat 23 Agustus 2011 bagi penetapan PPID di masing-masing Badan Publik. Di Sulawesi Selatan baru Kabupaten Tana Toraja, Pinrang dan Toraja Utara saja yang sudah menetapkan PPID dilingkup pemerintah kabupaten/ kota, sementara di lingkup pemerintah provinsi sendiri belum ada. Diharapkan ke depan pemerintah daerah dan Badan Publik lain bisa segera mengikuti jejak ketiganya menetapkan PPID mengingat batas waktu penetapan sudah hampir tiba. Ruang lingkup badan publik dalam UU No. 14/2008 tersebut meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya atau lembaga-lembaga yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD.


Keberadaan PPID di masing-masing Badan Publik merupakan keharusan sesuai dengan ketentuan UU. Disebutkan pada Bab VI dalam UU. No. 14/2008 tentang Mekanisme Memperoleh Informasi bahwa proses pengajuan informasi publik, harus melalui PPID. Dengan demikian keberadaan PPID di masing-masing daerah juga menjadi sebuah keharusan. Jika Badan Publik lambat menetapkan PPID kemungkinan mereka akan kerepotan melayani permintaan informasi dari masyarakat, apalagi sebagian masyarakat kita sudah paham tentang keterbukaan informasi publik.


Pelaksanaan keterbukaan informasi publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih demokratis dan transparan.

Putra Selayar Meninggal Dunia

Kapolrestabes Makassar Mendadak Meninggal

Kapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Kombes Pol Muhammad Nur Samsul mendadak meninggal, Ahad (24/7) sekitar pukul 02.30 waktu setempat. Diduga almarhum meninggal akibat gangguan pernapasan. Muhammad Nur sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Akademis Makassar.

Kabar meninggalnya Kapolrestabes Makassar membuat keluarga almarhum berduka. Saat jasad Muhammad Nur tiba di rumah duka di Jalan Cendrawasih, Makassar, istri almarhum Ester Folla tak kuasa menahan tangis.

Setelah disalatkan jenazah mantan Kapolres Kediri ini diserahkan keluarga pada pihak kepolisian yang diterima Kapolda Sulselbar Irjen Pol Johni Waenal Usman. Selanjutnya jenazah diberangkatkan menuju Bandara Hasanuddin, Makassar sebelum diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur. Rencananya jenazah akan dikebumikan di taman pemakaman umum Kelintang Surabaya Selatan siang ini.

Muhammad Nur Samsul kelahiran Selayar 5 Oktober 1962 merupakan alumni Akademi Kepolisian pada 1987. Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Sebelum meninggal Muhammad Nur telah menjabat Kapolrestabes Makassar selama hampir sembilan bulan.

Wakapolrestabes Makassar AKBP Endi Sutendi yang ikut mengantar jenazah ke Surabaya mengaku sangat kehilangan dan tidak menyangka jika almarhum yang masih sempat menghadiri acara pernikahan tiba-tiba meninggal.(IAN)

Malam Ini Pagar Bambu Yang Akan Digunakan Kodim 1415 Selayar Tiba Di Lokasi Sengketa

Keluarga Purnawirawan TNI Di Selayar Makin Tegang

Malam ini Kamis (21/7) sekitar pkl 20.00 wita beberapa keluarga purnawirawan TNI kodim 1415 Selayar yang bermukim di kompleks Parappa Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Selayar terpantau ramai membincangkan rencana pemagaran atas lahan perumahan mereka oleh TNI dari Kodim. Hingga berita ini di terbitkan, sejumlah warga juga ikut nimbrung membincangkan rencana yang akan dilakukan besok bila betul TNI melakukan pemagaran terhadap lahan perumahan mereka. Dari rencana yang terdengar dari perbincangan yang ada , disebutkan bahwa akan ada perlawanan bila memang pihak Kodim memaksakan akan mengusir dari lahan pemukiman yang telah mereka tingali belasan tahun lalu. Selain itu mereka berani melawan karena wargamerasa benar sebagai pemilik lahan resmi yang telah bersertifikat. Sementara itu pihak kodim tidak dapat di hubungi untuk konvirmasi kebenaran adanya rencana pemagaran besok hari Jumat.

Pelabuhan Pamatata dan Pattumbukang Selayar

Kondisi alam daerah Selayar yang terbentuk dari gugusan banyak pulau membuat alat transportasi laut mempunyai peranan yang sangat penting. Dari zaman perahu layar, berangsur berubah menjadi perahu bermesin alias kapal motor, hingga adanya Fery saat ini, transportasi lautlah yang menjadi andalan masyarakat Selayar untuk berinteraksi dengan pihak luar, ataupun antar pulau dalam wilayah kepulauan Selayar sendiri.

Saat ini, Pelabuhan Fery Pamatata, menjadi pintu gerbang utama memasuki daratan Selayar lewat laut. Dan fasilitas penyebrangan berupa Fery ini, sudah mulai terasa jauh dari cukup. Berbagai usaha mulai dilakukan untuk perbaikan tersebut, yang salah satunya pembangunan pelabuhan PELNI di kawasan Pamatata.

Pembangunan pelabuhan PELNI yang lokasinya itdak jauh dari pelabuhan Fery di ujung utara Pulau Selayar itu, diharapkan bisa memperlancar arus keluar masuk Selayar. Menurut rencana, pelabuhan iniakan disinggahi kapal yang berlayar dari arah wilayah timur menuju wilayah barat Indonesia. Demikian juga sebaliknya.

Perancangan Selayar menjadi arus Timur-Barat Indonesia via laut, mengingatkan kita pada peta arus perdagangan kawasan kepulauan Nusantara beberapa abad yang lalu. Saat itu, Selayar menjadi pusat transit kapal-kapal saudagar dari berbagai penjuru. Hal itu ditandai dengan banyaknya situs barang antik di dasar laut di sekitar kepulauan Selayar. Dan secara logika, posisi Kepulauan Selayar memang sangat strategis, menghubungkan timur dan barat, demikian juga wilayah utara dan selatan.

Bila pelabuhan itu sudah beroperasi, Pamatata akan berfungsi sebagai pelabuhan transit Fery rute pelayaran Bira - Pamatata -- Pattumbukang - Kec. Kepulauan (Takabonerate, Pasimasunggu, Pasilambena) -- NTT (Reog, Sikka). Untuk sementara, pelayaran itu direncanakan akan menggunakan kapal KMP. BELLIDA dan KMP. BONTOHARU. Sementara jadwal pelayaran direncanakan 1 kali dalam seminggu, berangkat setiap hari Kamis. Mengingat kondisi perairan Selayar yang tergolong ganas, maka pelayaran akan ditunda jika cuaca tidak memungkinkan.

Menurut rencana, Dari Bira juga akan diadakan rute pelayaran tambahan yaitu Bira -- Bau-Bau dengan kapal KMP. SANGKE PALLANGA. Jadwal keberangkatan dari Bira direncanakan 1 kali seminggu, setiap hari Selasa. Jadwal ini konon akan sering berubah sesuai kondisi serta keadaan penumpang yang akan berlayar ke tujuan tersebut.(Sharben - Selayar Dotcom)

THM Tutup 29 Juli-3 September

Tempat Hiburan Malam (THM) di Makassar akan ditutup sementara menjelang bulan suci ramadhan. Penutupan mulai dilakukan 29 Juli tepat pukul dua dinihari, dan kembali dibuka 3 September.
''Kami berharap Jumat (29/7) malam sudah tidak ada aktifitas lagi di THM,'' kata Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin usai membuka dzikir, doa dan tausiah dalam rangka kegiatan dan pembinaan pengembangan potensi bagi wanita tuna sosial di Lapangan Karebosi, Rabu (20/7).
THM yang ditutup ini meliputi night club, tempat karaoke, rumah bernyanyi keluarga, panti pijat dan beberapa tempat lainnya. Ilham berharap para pengelola THM menaati aturan yang diberlakukan,, agar umat muslim bisa tenang saat beribadah di bulan ramdhan.
Kendati mengakui adanya penurunan pendapatan dari pengelola THM akibat aturan tersebut, namun Ilham meyakini nilai positifnya akan lebih besar. Karena para pekerja THM yang biasanya sibuk dengan aktifitas malam akan memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan introspeksi dihadapan Tuhan.
Kegiatan doa, dzikir dan tausiah ini, menurut Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ibrahim Saleh digelar untuk menyambut bulan suci ramadhan dengan melibatkan ratusan wanita tuna sosial di Kota Makassar.
“Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang komunitas, seperti pekerja THM di Jl Nusantara, pekerja rumah bordil, pekerja salon, serta indo botting (tukang rias pengantin),” ujar Ibrahim.
Menurut Ibrahim, para perempuan pekerja tuna sosial ini sebenarnya juga memiliki keinginan dalam hidup. Namun suara mereka kerap tidak terdengar oleh pengambil kebijakan. “Untuk itulah acara ini kami gelar,'' ujarnya.
Dihadapan para wanita pekerja malam ini, Ilham mengajak untuk melakukan introspeksi diri atas semua tindakan yang dilakukan sebelas bulan terakhir. “Bulan ramadhan adalah bulan penuh pengampunan. Momen ini sebaiknya kita jadikan sebagai bulan renungan atas semua tindakan yang telah kita lakukan,'' ujar Ketua Partai Demokrat Sulsel ini.
Ustad Rahman Qayyum yang tampil membawakan tauziahnya, mengatakan bahwa semua ummat ciptaan Allah bisa masuk surga sebesar apapun dosanya. “Dalam Islam tidak dikenal gugatan dosa. Saat seseorang bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan bertekad tidak akan menguilanginya lagi, maka pada saat ini seluruh dosa yang pernah diperbuat langsung dimaafkan oleh Allah tanpa ada gugatan atas dosa yang pernah dilakukan,'' ujar ustad Rahman.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Penertiban Dinas Pariwisata Kota Makassar, Alex mengatakan, penutupan THM sehari sebelum memasuki bulan suci ramadhan mengacu pada Perda No 2 tahun 2002. THM yang dimaksud meliputi bar dan message, pijat dan refleksi serta karaoke.
''Sanksi bagi yang tidak mengikuti jadwal tersebut juga diatur dalam perda. Sanksi terberat yakni pencabutan izin usaha bagi mereka yang melanggar," jelasnya.
Saat ini Dispar mencatat ada 130 THM yang beroprrasi di Makassar, 10 bar and massage, 70 karaoke dan 50 tempat pijat.
Anggota Komisi D bidang Kesra DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Muh Iqbal meminta Pemkot agar tegas menindak THM yang tidak mengikuti aturan dalam perda tersebut. Bahkan ia mendesak Dispar untuk mencabut izin usaha THM yang terbukti melanggar. "Kalau perlu ditutup selama-lamanya THM yang melanggar. Pemkot harus tegas dalam hal ini,'' tandasnya. (MAKASSAR, BKM)

Wabup Selayar : Perlu Publikasi Pembangunan Selayar

Prestasi Kepulauan Selayar Perlu Publikasi

Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H Saiful Arif SH, membuka Pendidikan dan Pelatihan DasarKemanusiaan Sukarela dan Orientasi Pelatih Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin (18/7).
Saiful Arif, mengatakan keberhasilan yang diperoleh dalam berbagai event, baik nasional maupun regional, perlu untuk didokumentasikan dan dipublikasikan.
Sebab hal ini akan menjadi motivasi bagi orang lain untuk berbuat yang lebih baik, untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Lebih jauh dikatakan, Provinsi Gorontalo dikenal sebagai penghasil jagung terbesar di Indonesia, padahal kenyataannya Kabupaten Jeneponto melampaui produksi jagung Gorontalo. Lalu kenapa Gorontalo yang lebih terkenal dibandingkan daerah Jeneponto, hal itu kata dia didukung pemberitaan di media massa.
Dikatakan lagi, Kabupaten Kepulauan Selayar sudah mampu bersaing dan prestasi yang sudah diraih, namun kurang diekspose sehingga orang belum mengenal Selayar.
Padahal, Selayar sudah lebih maju dibanding daerah lain di Indonesia. Banyak prestasi yang sudah diraih. Berbagai piagam dan penghargaan juga diperoleh.
Saiful Arif mengharapkan, agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai piagam penghargaan dapat dipublikasikan dan didokumentasikan.
Dia menambahkan, pembangunan kilang minyak di Selayar yang akan dibangun oleh investor Taiwan, membutuhkan tenaga kerja sekitar 7000 orang. Ini menjadi peluang pasar bagi generasi muda Selayar, untuk mengabdikan diri di kampung halamannya.(upeks)

Rumah Purn.Kodim Selayar Terancam Di Bongkar Paksa

( Hari ini 10 keluarga purn.anggota Kodim 1415 Selayar mendatangi DPRD Selayar Untuk mengadukan hal ini)

8 Rumah Milik Purn.Kodim Selayar Terancam Di Bongkar,Terkait Rencana Penggusuran Rumah Atas Lahan Yang Diklaim Milik Kodim Selayar

Hingga hari ini Minggu (17/7) sejumlah keluarga purnawirawan TNI masih terus melakukan upaya agar rumah mereka tidak di rubuhkan paksa oleh pihak TNI Kodim 1415 Selayar yang mengklaim bahwa lahan yang mereka banguni rumah tinggal selama ini adalah aset milik Kodim 1415.

Ny.Tanri Gauk kepada media ini menjelaskan bahwa mereka telah tinggal dan membayar pajak pbb atas lahan tersebut berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan BPN Selayar namun dirinya dan tetangganya sesama keluarga purnawirawan mengaku tetap tegang dengan ancaman penggusuran dari Dandim 1415 Selayar saat ini, yang memberi batas waktu pengosongan hingga hari Kamis 21/7 yang tinggal 3 hari lagi. Lebih lanjut Ny.Tanri Gauk menjelaskan bahwa asal kepemilikan sebidang tanah perumahan ini adalah pemberian dari Bapak H.Ali Gandong kepada 10 anggota kodim 1415 Selayar sebagai kompensasi atas keterpaksaan mereka keluar dari asrama kodim 2 yang akan dibanguni kantor BPN padatahun 1995 lalu. Dala perjalaan 10 tahun terakhir ini kami kemudian mengurus sertivikatnya dan ini bukan milik Kodim karena Pak H.Ali Gandong

saat itu bukan memberi ke Kodim. Kalau memang kami mau digusur maka tentulah kami tidak akan mampu berbuat apa apa, andai saja Bapak Kapten Tanri Gauk masih hidup (Mantan Pasi 1 Kodim 1415) mungkin tidak seperti ini kejadiannya, kita liat saja nanti !,ujarNy.Tanri menutup matanya yang berlinang air mata.

Mana mungkin kami bisa tinggalkan tempat ini dan kemana lagi kami harus mencari tempat tinggal bersama anak anak, sementara suami saya telah meninggal dunia, ujar Ny.Mustari dengan linangan air mata. Lebih lanjut Ny.Mustari menunjukkan sertifikat tanah atas sebidang tanah rumahnya yang tiba tiba di klaim sebagai milik TNI Kodim 1415 Selayar dan hanya dipinjamkan kepada suaminya almarhum. Lain lagi dengan penuturan Ny.Ahmad, saat menerima pemberian lahan pembangunan rumahnya dari H.Ali gandong karena terpaksa keluar dari asrama saat itu, Pak Ahmad yang masih aktif sebagai anggota TNI di Kodim 1415 langsung mengurus surat tanah dan kemudian memberitahukan kepada Bapak H.Ali bahwa tanah yang diberikan kepadanya telah bersertifikat dan akan dijadikan agunan kredit di BRI. Selanjutnya kredit atas agunan tanah kami ini juga diketahui oleh atasan pimpinan di kodim, sehingga tidak ada alasan tiba tiba saat ini Kodim mengklaim tanah ini sebagai asset TNI dan mau mengusir paksa kami keluar, mana perasaan pak Dandim , kami ini adalah keluarga mereka juga yang harus di lindungi bukan malah kami di zalimi kuncinya.

Dari pantauan media ini, sekitar jam 10.00 wita, setidaknya 4 anggota gagal memasang spanduk yang isinya TANAH MILIK ..DIM…………….SELAYAR……….” ………..atau setidaknya berisi peringatan terhadap pemukim di areal poros Parappa Kelurahan Benteng Kecamatan Bontoharu untuk segera mengosongkan lahan”. Spanduk peringatan ini gagal dipasang karena adanya perlawanan dari para Istri purnawirawan yang menempati lahan/lokasi dimaksud. Kejadian ini sempat menjadi perhatian warga sekitar dan terkesa memberikan dukungan moral kepada keluarga TNI yang boleh dikata telah berjasa membuka lahan hutan parappa menjadi sebuah pemukiman yang saat ini cukup ramai.Kami pasti prihatin dan akan memberikan dukungan kepada mereka, kami telah lama bertetangga di sini dan kami tahu bahwa keluarga kodim yang ada di parappa ini sangat kerap membantu kami jadi kalaupun kami dilarang oleh Lurah untuk membantu namun kami tetap akan membantu karena kebenaran, ujar Deng Siga, warga parappa. (*)

Info Pasar

sementara dalam pemutakhiran.....

NU Jatim Prediksi Ramadhan 1432 H

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memprediksi awal Ramadhan 1432 Hijriah akan datang dalam waktu bersamaan, yakni 1 Agustus 2011.

"Tapi, awal Syawal 1432 H (Hari Raya Idul Fitri) ada kemungkinan tidak bisa bersamaan karena ketinggian hilal (awal terlihatnya bulan) di bawah dua derajat," kata Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jatim Dr H Abd Salam Nawawi MAg kepada ANTARA di Surabaya, Minggu.

Didampingi Wakil Ketua PWNU Jatim HM Sholeh Hayat, ia menjelaskan kalender PWNU Jatim mencatat ijtimak terjadi pada 31 Juli 2011 pukul 01.41 WIB dengan tinggi hilal hakiki mencapai tujuh derajat lima menit 50,2 detik.

"Jadi, awal Ramadhan 1432 H kemungkinan akan bersamaan karena tinggi hilal di atas dua derajat sehingga puasa Ramadhan bersamaan yang dimulai pada 1 Agustus 2011," katanya.

Namun, katanya, ijtimak untuk awal Syawal 1432 H terjadi pada 29 Agustus 2011 pukul 10.05 WIB dengan tinggi hilal hakiki 1 derajat 57 menit 45,08 detik.

"Karena tinggi hilal tidak mencapai dua derajat, maka kemungkinan akan terjadi perbedaan yakni ada yang ber-Idul Fitri pada 30 Agustus dan ada pula tanggal 31 Agustus," katanya (*)

DPRD Bulukumba Terima Pegawai Baru

Bulukumba- Good news for job seekers. Parliament Bulukumba immediate job opening in August 2011.

Presented by the Chairman of the Parliament Bulukumba Andi Muttamar meant that the job is the provision of expert staff council with the requirements satrata one (S1), Magister (S2) and PhD (S3)

"Honorary Board (CB) the board has proposed to open soon in the slowest Septembar," said Muttamar, Saturday (07/16/2011).

Plan a job opening, it has become a requirement in place to facilitate the work of board members. Besides other conditions are experienced in the field are needed. ( RCAnews )

Ada Bukti Anggota Dewan Terima Suap

Rahman Saleh Berang
Ada Bukti Anggota Dewan Terima Suap

Fraksi PKS, H Rahman Saleh, mengaku berang dan tidak berbohong, menanggapi pemberitaan media massa yang menyebutkan bahwa H Eahman Saleh pembohong dan tidak bisa membuktikan dugaan gratifikasi kepada 23 rekannya di DPRD Parepare baru baru ini.

Kepada Upeks, Kamis 14 Juli kemarin pagi mengatakan, dirinya tidak pernah berbohong, jika kuat
dugaan telah terjadi penyuapan kepada 23 anggota DRPD masing-masing Rp75 juta.
"Saya bisa buktikan, saya tidak bohong, ada orang yang datang ke saya mau menyerahkan Rp75 juta. Makanya saya tanya uang apa, suruhan ini menjawab sebagai uang fee bagi-bagi proyek. Orang ini mengaku kalau 23 sudah terima kecuali saya dan pak ketua, Muhadir Haddade," Kata praktisi PKS yang dikenal cukup vokal ini.
Bahkan dia membeberkan, jika ada salah seorang anggota dewan, yang sudah mengaku kepada dirinya jika menerima Rp 75 juta sebagai uang tutup mulut, agar tidak lagi minta jatah-jatah proyek dari pemerintah daerah atau paling tidak memuluskan semua anggaran pemerintah daerah yang diusulkan ke dewan.
Ditanya, siapa anggota DPRD Kota Parepare yang mengaku telah menerima Rp75 sebagai uang tutup mulut? H Rahman Saleh buru-buru menampik tidak akan membeberkan identitasnya, kecuali jika diperlukan penyidik.
"Tak perlu saya beberkan dan sebutkan namanya, tapi kalau diperlukan saya yang disebut berbohong, nanti juga akan saya beberkan," janji H Rahman Saleh.
Sekedar diketahui, dari dugaan sementara kurang lebih Rp1,75 miliar yang diduga telah dibagi-bagi ke 23 anggota DRPD, yang bersumber dari uang setoran kontraktor sebagai uang tutup mulut, agar tidak ribut masalah proyek tahun ini. Hasilnya pun juga sudah dapat dirasakan dan dilihat. Sejumlah proyek fisik yang saat ini berjalan apa adanya, tidak diawasi anggota dewan, khususnya komisi III yang membidangi masalah pembangunan. (UPEKS)

Berita Terbaru Bupati Bantaeng

Staf Ahli Bupati Bantaeng Bertugas Tanpa SK

Gemuknya jumlah staf ahli Bupati Bantaeng yang berjumlah sekitar tujuh orang, dinilai melanggar PP 41 tahun 2007. Pasalnya dalam peraturan itu disebutkan bahwa bupati dapat mengangkat sataf ahli maksimal lima orang.

Banyaknya staf ahli tersebut, justeru membuat bingung sebab mereka tidak mengetahui bidang tugasnya. Jumlah yang menduduki jabatan tersebut
sekitar tujuh orang mereka adalah, Asaduddin, Sudarni, Suharini, Muhtar Massualle, Zainuddin, Kasir Madong.
Jumlah ini belum termasuk staf bupati yang ditugasi sebagai staf dibidang
pemberitaan dan media, bidang pertanian.
"Kami bingung harus bertugas dibidang apa sebagai staf ahli. Kami juga tidak tahu apa yang mesti dikerjakan," ungkap salah seorang staf ahli Bupati Bantaeng yang enggan namanya dikorankan.
Dia jua mengakui bahwa sejak dilantik sebagai staf ahli beberapa bulan lalu, sampai sekarang belum menerima SK termasuk beberapa staf ahli lainnya.
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa mereka sengaja diparkir, Sehingga dikhawatirkan dapat menjadi temuan dikemudian hari karena terindikasi terjadi pelanggaran.
Kepala Bagian Organisasi Setkab Bantaeng, Nurhasni, ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, membenarkan bahwa berdasarkan PP 41 tahun 2007 menyebutkan bupati dapat mengangkat staf ahli maksimal lima orang.
Namun begitu, peraturan pemerintah tersebut bisa saja ditambah atau dikuatkan dengan peraturan bupati (Perbup). "Artinya PP itu memungkin untuk menerbitkan perbup namun tentunya disesuaikan dengan kondisi, " jelas Nurhasni.
Disinggung mengenai adanya sejumlah staf ahli yang tidak mengantongi SK, dia mengaku tidak tahu dan meminta untuk berhubungan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). (UPEKS)

Ikan Pari Manta Di Perairan Selayar

Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Desa-Kabupaten Kepulauan Selayar-Kategori Lingkungan Hidup

Kabupaten kepulauan Selayar memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan merupakan bagian dari kawasan segitiga terumbu karang. Memiliki 51.596 ha kawasan terumbu karang termasuk kawasan taman nasional Taka Bonerate seluas 40.875 ha. Memiliki 576 jenis ikan, 236 species karang keras, 31 genera karang lunak, 21 genera sponge selain itu memiliki 9 jenis lamun dan 38 jenis biota asosiasi dengan padang lamun. Di perairan Selayar juga dijumpai ikan pari manta, hiu, penyu, lumba-lumba dan paus.

Kekayaan hayati laut Selayar membawa banyak manfaat bagi masyarakat terutama sektor kelautan dan perikanan, pariwisata dan perlindungan pantai. Terumbu karang yang cantik menjadi tujuan favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun juga merupakan rumah, tempat berkembang biak, mencari makan dan berlindung bagi ikan-ikan dan biota laut lainnya. Di sisi lain terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun adalah pelindung pantai alami dari gempuran ombak sehingga pantai tidak terabrasi.

Namun sayangnya kekayaan hayati laut Selayar yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat juga pendapatan bagi masyarakat Selayar mulai terancam. Berbagai ancaman yang dapat merusak kekayaan hayati laut tersebut antara lain 1) Penangkapan ikan dengan cara merusak seperti penggunaan bom,potassium dan sianida, 2) Pembuangan Limbah kelaut, 3) Penebangan Hutan Bakau, 4) Pengambilan terumbu karang, 5) Pemanasan Global.

Salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi ancaman terhadap sumberdaya hayati laut yaitu dengan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan/Laut (KKP/L).
Adapun tujuan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :
1. Melestarikan sumberdaya hayati pesisir dan laut Kab. Kep. Selayar agar dapat terus-menerus memberikan manfaatnya (ecosystem services) bagi masyarakat lokal, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Keberlanjutan Pariwisata bahari dengan melestarikan asset utama pariwisata bahari seperti terumbu karang, ikan Pari Manta, Lumba-lumba, ikan mola-mola, Paus, Penyu dan biota laut lainnya. Keberlanjutan pariwisata bahari tidak saja berdampak kepada mata pencaharian masyarakat Selayar, tetapi juga income bagi Propinsi Sulawdesi selatan.
3. Keberlanjutan Perikanan dengan ekosistem tempat ikan berkembang biak, berlindung dan mencari makan. Keberlanjutan perikanan ini akan berdampak langsung kepada mata pencaharian masyarakat lokal, khususnya nelayan.
4. Mempertahankan pelindung alami pantai dari gempuran ombak dan gelombang. Terlebih lagi dengan adanya dampak pemanasan global dimana permukaan air laut meningkat dipandang penting untuk pulau-pulau kecil untuk mempertahankan pelindung alami pantai.

Mekanisme Program :
- Dilakukan sosialisasi Kawasan Konservasi Laut daerah (KKLD) di tingkatan desa
- Koordinasi dalam rangka persiapan penetapan calon lokasi KKLD di 52 desa pesisir
- Penetapan calon lokasi KKLD di tingkatan desa
- Penetapan calon lokasi KKLD di tingkatan kabupaten
Cikal bakal dari Pembentukan KKLD adalah 52 Daerah Perlindungan Laut (DPL) dari 52 Desa Pesisir di Selayar. DPL sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap suatu kawasan yang secara ekologis bernilai tinggi, yang terbentuk baik melalui peraturan formal yaitu Peraturan Desa (Perdes).

Pembentukan DPL agar efektif dan efisien ditunjang dengan sebuah aturan hukum yang kuat di tingkat desa. Di Selayar DPL ditunjang dengan perdes. Perdes menjadi landasan pemberian sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut :
1. Desa Pesisir memiliki Perencanaan Pengelolaan Terumbu karang yang berisi :
• Visi, misi, tujuan sasaran
• Program Pengelolaan terumbu karang desa
• Pelaksanaan pengelolaan terumbu karang desa
2. Perencanaan tersebut melalui :
• Musyawarah desa antara Pemerintah, BPD, masyarakat dan penyuluh desa
• Perumusan jenis-jenis sumberdaya yang perlu diatur pemanfaatannya
• Perumusan Kegiatan yang diperbolehkan
• Perumusan larangan-larangan
• Perumusan sanksi-sanksi pelanggaran
3. Hasil Musyawarah desa dan masyarakat menjadi draft perdes DPL
4. Mensosialisasikan draft perdes ke masyarakat
5. Draft Perdes DPL kemudian diusulkan dalam rapat antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang setelah disetujui BPD dapat menjadi perdes tentang DPL.
6. Pelaksanaan Perdes DPL oleh masyarakat.
Dalam perdes ini telah ditetapkan tentang alokasi wilayah desa yang menjadi lokasi daerah perlindungan laut sekurangnya 10% dari wilayah laut yang terbagi dalam zona inti dan zona penyangga. Dalam zona inti tidak diperkenankan sama sekali masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan, melabuhkan perahu, bahkan melintasi wilayahnya. Kegiatan pencarian ikan dan sumber daya biota lainnya hanya dapat dilakukan di wilayah penyangga dan luar wilayah konservasi.(Saiful Rijal Yunus-FIPO)

Selayar Pemenang Award Program Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Desa

Pemenang Otonomi Awards 2011 Sulawesi Selatan dari The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)

Grand Category/Gold Trophy:

Region in a leading breakthrough on economic development (Daerah dengan terobosan paling menonjol bidang pembangunan ekonomi)
Kabupaten Wajo

Region in a leading breaktrough on public services (Daerah dengan terobosan paling menonjol bidang pelayanan publik)
Kabupaten Bantaeng

Region in a leading profile on political performance (Daerah dengan profil paling menonjol bidang kinerja politik)
Kabupaten Luwu Utara

Special Category/Silver Trophy:

Region in an innovative breaktrough on economic development (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pertumbuhan ekonomi)
Kabupaten Luwu Timur = Program Desa Mengepung Kota

Region in an innovative breaktrough on economic distribution (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pemerataan ekonomi)
Kabupaten Wajo = Program Sejuta Kantong Air

Region in an innovative breaktrough on local economic empowerment (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pemberdayaan ekonomi)
Kabupaten Bantaeng = Program Memandirikan Seluruh Desa melalui BUMDes

Region in an innovative breaktrough on health service (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan kesehatan)
Kabupaten Bantaeng = Program Brigade Siaga Bencana

Region in an innovative breaktrough on education service (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan pendidikan)
Kabupaten Bone = Program Paditungka

Region in an innovative breaktrough on administrative service (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan administrasi)
Kota Parepare = Program Kantor Pelayanan Satu Atap (Sintap)

Region in an innovative breaktrough on public accountability (Daerah dengan terobosan inovatif bidang akuntabilitas publik)
Kabupaten Luwu Utara = Program e-Procurement

Region in an innovative breaktrough on public participation (Daerah dengan terobosan inovatif bidang partisipasi publik)
Kabupaten Jeneponto = Program Kelompok Pemakai Air (Pokmair)

Region in an innovative breaktrough on environment management (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pengelolaan lingkungan hidup)
Kabupaten Kepulauan Selayar = Program Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Desa

KPID Perketat Pengawasan Siaran di Bulan Ramadhan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel akan memperketat pengawasan konten siaran televisi maupun radio memasuki bulan Ramadan 1432 Hijriah.
Siaran radio (ilustrasi)

"Selama bulan puasa, kami akan memperketat pengawasan. Kami buka pengaduan dan laporan bagi masyarakat untuk siaran yang dianggap merugikan," kata Komisioner KPID Sulsel Rahma Saiyyed dalam siaran persnya.

Setiap Ramadan tiba maka hampir dipastikan terjadi perubahan konten siaran media lokal baik radio maupun televisi.

KPID Sulsel disebutkan melakukan pengawasan terhadap lima lembaga penyiaran yakni stasiun televisi dan radio lokal di Sulsel untuk melengkapi berkas mendapatkan izin penyiaran. Untuk sementara kelima lembaga penyiaran itu tidak diperkenankan menerima iklan komersil selama satu bulan, sebagaimana aturan yang dikeluarkan KPID. (Makassar, RCAnews)

Berita Tentang DAK Pendidikan Selayar TA 2010 Yang Belum Rampung

Pelaksanaan Penyaluran DAK Pendidikan Selayar TA 2010 Belum Rampung

Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khsusus Bidang Pendidikan TA 2010 di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini di nyatakan belum rampung sesuai petunjuk tehnis dan petunjuk operasional pelaksanaannya.Termasuk proses lelang dan pengerjaan pihak ke tiga yang menggunakan anggran pusat bernilai miliaran ini belum rampung. Misalnya proses lelang pengadaan alat laboratoruium dan peraga pendidikan untuk sekolah tingkat dasar dan menengahhingga saat ini belum selesai. Malah proses lelangnya telah di ulang setelah pengumuman dibatalkan oleh panitia pemerintah kabupaten kepulauan Selayar tanpa alasaan yang jelas,ujar Sigit , koordinator Bid.Pendidikan Forum Peduli Selayar (FPS) dalam siaran persnya melalui radio selayar. Lebih lanjut disebutkan bahwa kecenderungan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bantuan khusus dari pusat pada tahun anggaran 2010 lalu sangat kuat, baik secara tehnis maupun dalam pelaksanaannya dilapangan. Termasuk adanya kongkalikong antara pejabat perencana,pengawas dan pengusaha yang semakin kuat ketika mendapat referensi dari para pemangku kebijakan di jajaran diknas, dewan dan pihak pihak terkait. Bagaimana bisa diterima, bila anggarannya telah cair 100% tapi pelaksnaannya tidak selesai, ujar Sigit dalam keterangan persnya.

Sementara itu disebutkan oleh sumber di Kantor Dinas Pendidikan Selayar (13/7) bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek pengadaan Buku dan alat peraga DAK Pendidikan TA 2010 lalu hingga saat ini belum rampung dilapangan oleh pihak ke rekanan pelaksana termasuk pelaporan pengawasan dan survey penyaluran buku ke sekolah-sekolah penerima diwilayah daratan dan kepulauan. Mengenai pengawasannya pihak dinas mengaku belum mendapatkan informasi tambahan namun proses pencairan anggaran telah rampung 100% kepada rekanan pelaksana. Pihak Diknas Selayar mengaku keteterdengan situasi yang ad, pasalnya pertanggungjawaban telah rampung sebagian besar dan tidak sinkron dengan fakta lapangan yang setiap saat laporanya kami terima. Mengenai adanya informasi buku illegal dan tidak sesuai juknis,memang ada masuk tapi kami belum bisa pastikan kebenarannya. Kalau informasi bahwa rekanan belum mendropp buku sesuai jumlah persekolah penerima , memang terjadi, namun rekanan minta tenggang waktu, ujar sumber di kantor diknas yang minta identitasnya tidak di publikasikan.

Dari pantauan media ini disejumlah sekolah penerima memang terjadi hal yang cukup mengherankan karena tidak satupun kepala sekolah yang mau memberi penjelasan. Ada kesan takut bila soal DAK menjadi bahan konfirmasi. Malah setiap wartawan pamit usai melakukan pemantauan dan konfirmasi untuk bahan berita, disiapkan amplop oleh sang nara sumber.

Berita DAK Pendidikan Selayar

Pelaksanaan Penyaluran DAK Pendidikan Selayar TA 2010 Belum Rampung

Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khsusus Bidang Pendidikan TA 2010 di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini di nyatakan belum rampung sesuai petunjuk tehnis dan petunjuk operasional pelaksanaannya.Termasuk proses lelang dan pengerjaan pihak ke tiga yang menggunakan anggran pusat bernilai miliaran ini belum rampung. Misalnya proses lelang pengadaan alat laboratoruium dan peraga pendidikan untuk sekolah tingkat dasar dan menengahhingga saat ini belum selesai. Malah proses lelangnya telah di ulang setelah pengumuman dibatalkan oleh panitia pemerintah kabupaten kepulauan Selayar tanpa alasaan yang jelas,ujar Sigit , koordinator Bid.Pendidikan Forum Peduli Selayar (FPS) dalam siaran persnya melalui radio selayar. Lebih lanjut disebutkan bahwa kecenderungan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bantuan khusus dari pusat pada tahun anggaran 2010 lalu sangat kuat, baik secara tehnis maupun dalam pelaksanaannya dilapangan. Termasuk adanya kongkalikong antara pejabat perencana,pengawas dan pengusaha yang semakin kuat ketika mendapat referensi dari para pemangku kebijakan di jajaran diknas, dewan dan pihak pihak terkait. Bagaimana bisa diterima, bila anggarannya telah cair 100% tapi pelaksnaannya tidak selesai, ujar Sigit dalam keterangan persnya.

Sementara itu disebutkan oleh sumber di Kantor Dinas Pendidikan Selayar (13/7) bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek pengadaan Buku dan alat peraga DAK Pendidikan TA 2010 lalu hingga saat ini belum rampung dilapangan oleh pihak ke rekanan pelaksana termasuk pelaporan pengawasan dan survey penyaluran buku ke sekolah-sekolah penerima diwilayah daratan dan kepulauan. Mengenai pengawasannya pihak dinas mengaku belum mendapatkan informasi tambahan namun proses pencairan anggaran telah rampung 100% kepada rekanan pelaksana. Pihak Diknas Selayar mengaku keteterdengan situasi yang ad, pasalnya pertanggungjawaban telah rampung sebagian besar dan tidak sinkron dengan fakta lapangan yang setiap saat laporanya kami terima. Mengenai adanya informasi buku illegal dan tidak sesuai juknis,memang ada masuk tapi kami belum bisa pastikan kebenarannya. Kalau informasi bahwa rekanan belum mendropp buku sesuai jumlah persekolah penerima , memang terjadi, namun rekanan minta tenggang waktu, ujar sumber di kantor diknas yang minta identitasnya tidak di publikasikan.

Dari pantauan media ini disejumlah sekolah penerima memang terjadi hal yang cukup mengherankan karena tidak satupun kepala sekolah yang mau memberi penjelasan. Ada kesan takut bila soal DAK menjadi bahan konfirmasi. Malah setiap wartawan pamit usai melakukan pemantauan dan konfirmasi untuk bahan berita, disiapkan amplop oleh sang nara sumber.

Blog Selayar: Selayar

Blog Selayar: Selayar

Fun Bike Meriahkan HUT Bhayangkara ke 65 Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Menyambut peringatan hari jadi Bhayangkara ke 65 yang jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2011 mendatang,mempersiapkan sejumlah kegiatan dan lomba. Diantaranya adalah lomba sepeda santai yang akan dilangsungkan pada hari Minggu 26 Juni besok. Star lomba akan dimulai dari lapangan PemudaBenteng Selayar selanjutnya mengintari ibu kota Benteng. Dipastikan ratusan bikers akan memeriahkan lomba ini. Selain lomba, Kepolisian Selayar juga melaksanakan sejumlah kegiatan sosial termasuk kerja bhakti dengan melakukan pembersihan ke sejumlah tempat di dalam kota benteng Selayar.
Singkat namun padat, AKBP.Setiadi, Kapolres Selayar pada intinya mengatakan bahwa telah menjadi
kewajiban sebagai polisi Indonesia untuk terus mengutamakan pelayanan terhadap Masyarakat, karena polisi memang bertugas menjadi pelayan masyarakat.

Dalam hari Bhayangkara ke 65 tahun ini seluruh keluarga Polres Selayar ikut mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan memeriahkan. (Contrend News)

Ketua UPL Dinilai Penakut, Pelaksanaan Tender Proyek Di Selayar Di Warnai Kericuhan,

Kalau Tamu Diminta Lengkap, tapi ....."

Add caption

Kegiatan pelelangan paket paket proyek yang menggunakan anggaran negara di kabupaten kepulauan Selayar tahun ini banyak menuai ocehan, diantaranya kesan tertutup dan tidak meluasnya informasi kepada public yang menjadi topik hangat di bincangkan diantara pemerhati pembangunan. Hingga hari ini Rabu (8/6) pelaksanaannya terus berlanjut. Dari hasil konfirmasi ke salah sumber yang tidak mau ditulis namanya membenarkan bahwa saat ini pemerintah kabupaten kepulauan Selayar telah membentuk panitia lelang yang tidak sama seprti tahun tahun sebelumnya. Dimana pada tahun ini panitia mengacu pada perpres 54 2010 . Bila pada tahun sebelumnya masih di sebut panitia dan boleh di katakan berada di setiap skpd maka pada tahun ini bentukan pemerintah ini di sebut UPL dan bukan dari semua skpd, hal ini di sebabkan karena kurang pegawai tehnis yang lulus bersertifikasi.

Pelaksanaan tender proyek tahun ini di Kabupaten Kepulauan Selayar di laksanakan satu atap dan kantor panitia atau UPL nya di kantor Bupati Selayar. Dari pantauan media ini, ruangan yang ditempati adalah ruangan yang pernah di tempati berkantor oleh Bappeda, dan sangat disayangkan karena ruangan tersebut boleh dikatakan kebanyakan tertutup pintunya. Yang terlihat adalah papan pengumuman di depan ruangan, serta papan kerja dan plakat kegiatan. Sayang sekali karena pada pengenal kelembagaannya tersebut tidak jelas ada tercantum alamat dan nomor kontak. Selain itu UPL juga menyiapkan layanan publik melalui internet dengan menggunakan webblog gratisan bologspot.com yang setelah ditelusuri oleh IT media ini, mendapati beberapa keganjilan dalam posting pengumuman resmi proyek pemerintah kabupaten kepulauan selayar dalam blog gratisan, yang serta merta menimbulkan kesan amatiran. paling tidak telah menimbulkan sebuah tanda tanya besar dalam postingan yang maksud dan tujuannya agar UPL dapat di nilai transfaran namunpun sebenarnya amatiran. Maunya sih pencitraan tapi kejadiannya belepotan dan membingungkan.

Selain itu dari pantauan reporter dan koresponden, melaporkan bahwa sejumlah ketegangan telah terjadi selama proses tender. Diantaranya keributan saat berlangsung tender proyek dinas PU di kantor PKK serta adanya kesan bahwa ketua  UPL nya gampang di atur dan terpengaruh gertak dari para peserta lelang. Belum lagi beredar rumor bahwa para pihak terkait dalam kegiatan tender proyek pemerintah ini, tidak ada bedanya hanya sebagai boneka saja, namun maksud dari kalimat ini tidak di jelaskan.

Proses tender proyek pemerintah tahun ini juga membingungkan sejumlah kalangan misalnya tender proyek dinas PU yang pada tahun tahun sebelumnya dilakukan sekaligus dan di umumkan secara luas dan publik tahu kegiatan pemerintahnya, namun pada tahun ini paket paket proyek dilelang per paket dan dilaksanakan setiap harinya oleh UPL tidak ada bedanya menyicil pekerjaan. Untung kalau masih di konotasikan menyicil pekerjaan, tapi kalau di konotasikan agar antara proyek ke proyek dan pengusaha ke pengusaha lainnya tidak saling mengetahui maka inikan sudah berbau pelanggaran dari azas keterbukaan yang dimaksud dalam aturan dan sangat rentan membuktikan informasi yang beredar bahwa ada komunikasi yang terjalin hingga proses pengumuman.

Ari F Asis, koordinator pemantau pembangunan yang merupakan salah satu divisi dalam kepengurusan FPS menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan proyek proyek daerah tahun anggaran 2011 ini sangat tidak transfaran. Selain itu di sebutkan bahwa praktek praktek yang dapat memenjarakan para pelaksana telah terdata, tinggal waktu saja dan tinggal bagaimana respon dari pihak pihak berwajib yang akan kami lapori, ujar Ary. hal ini ditegaskannya karena beberapa laporan kami yang tidak di tindak lanjuti dan beberapa perkara kasus korupsi baik itu yang telah berproses di kejaksaan, pengadilan dan kepolsian tercatat tidak dan belum mendapat kekuatan hukum tetap. malah sppp, peti es dan pengalihan penahanan adalah hal biasa di wilayah hukum kabupaten kepulauan Selayar yang tidak tahu sampai kapan akan berlanjut dan kemana harus mengadu kunci Ari.

Berita Tentang Air Minum Di Selayar

Belum Ada Jaminan Bahwa Air Minum Di Wilayah Selayar Bebas Dari Kuman Ekoli

Kondisi air konsumsi minum yang saat ini digunakan oleh warga ibukota benteng kabupaten Kepulauan Selayar mendapat sorotan dari salah satu pemerhati  daerah ini. Forum Peduli Selayar (FPS) kembali mengumumkan sejumlah hasil pantauan dan pengumpulan informasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam minggu terakhir bulan Maret 2011 dengan menempatkan konsumsi air minum warga ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar  di layani  oleh PDAM Selayar. Pasalnya dari hasil pengumpulan informasi dari sejumlah penjelasan terkai t air minum layak konsumsi ternyata air minum yang dialirkan oleh Pdam Selayar masih termasuk dalam katagori air minum belum layak konsumsi dan masih berbahaya bagi manusia namunpun demikian ini baru sebatas wacana yang harus mendapat perhatian serus. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti di eropa , bahwa kuma ekoli terkandung  dalam cairan sejumlah tanaman sayuran kemungkinannnya terhisap  dan sebahagiannya adalah sejumlah partikel partikel yang berbahaya bagi tubuh manusia serta cairan yang diragukan mengandung kuman air ekoli yang hingga saat ini belum sepenuhnya mendapat jaminan dan sertifikasi  aman serta layak konsumsi
Merujuk adanya ipa di Topa dan sejumlah tempat lainnya memang merupakan salah satu rangkaian dalam penyediaan dan penyiapan yang telah diprogramkan oleh pemerintah kabupaten kepulauan selayar namun sebelum semuanya dijual ke masyarakat maka pihak berkompeten harus melakukan penelitian  bebas dari kuman termasuk kuman  ekoli yang dipastikan dapat menyebabkan penyakit prostat dan ginjal bagi seluruh manusia yang mengkonsumsi air ini. Bisa dibayangkan bila kemudian seluruh pelanggan pdam harus mengalami hal ini, sehingga FPS kemudian menjadikan agenda ini sebagai agenda awal untuk segera di teruskan dan dipertanyakan kepada pihak terkait, ujar Arsil Ihsan.

Pengumuman Pengadaan Barang Pemerintah Menggunakan Koran Dihentikan.

Pengumuman lelang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selama ini dilakukan melalui koran atau media massa Kepala Badan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengungkapkan hal tersebut di Jakarta mengatakan batas

waktu 2011 ditetapkan karena pada Juli 2010, masih ada kementerian dan lembaga nonkementerian yang terlanjur meneken kontrak pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa dengan beberapa koran. Kontrak iklan tersebut baru berakhir pada Juli 2011. Aturan baru ini diperkenalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. akan dihentikan mulai 2011. Pemerintah memastikan akan menggunakan situs internet internal khusus pengadaan barang pemerintah pusat yang sudah ada di beberapa kementerian sebagai sarana pengumuman lelang proyek pengadaan barang dan jasanya.

Atas dasar aturan baru itu, pemerintah membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menjadi sarana kementerian dan lembaga untuk melelang proyek mereka secara online. Saat ini, LPSE yang sudah siap adalah LPSE Kementerian Keuangan. LPSE Kementerian Keuangan ini bisa melayani lelang pengadaan barang dan jasa kementerian dan lembaga di luar Kementerian Keuangan.

Agus menambahkan, jika perlu, kementerian lain tidak perlu lagi membentuk LPSE cukup memakai layanan yang ada di Kementerian Keuangan. Sementera ini, LPSE Kementerian Keuangan sudah dipakai untuk lelang proyek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial.

Lebih lanjut Agus menjelaskan,  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP menetapkan, untuk pengadaan mobil, obat, dan sewa hotel yang akan digunakan sebagai inventaris pemerintah harus menggunakan katalog yang sudah disiapkan lembaga tersebut. Katalog yang disiapkan dalam fotmat online atau e-catalogue ini diharapkan akan menambah kepastian harga dan mempercepat proses pengadaannya.

Pembentukan e-catalogue ini dimungkinkan dengan adanya aturan baru, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Percepatan pelaksanaan proyek juga ditetapkan dalam hal sanggah banding. Dulu, setiap peserta tender yang merasa dirugikan karena kalah tender bisa semau-maunya mengajukan keberatan, sehingga pelaksanaan proyek harus menunggu proses banding itu selesai. Sekarang dengan adanya Perpres 54/2010 ditegaskan bahwa setiap peserta yang mengajukan sanggah banding wajib menyetorkan fee (biaya sanggah banding) sebelum mengajukan keberatan.

Nantinya, jika keberatan peserta itu benar, maka fee-nya akan dikembalikan. Tetapi, jika bandingnya itu ternyata tidak benar, maka fee yang sudah disetorkan akan dimasukkan ke kas Negara.Rgl-Ike(http://id.voi.co.id)fks

Tender Proyek TA 2011 Selayar Dinilai Tidak Transparan"

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menggunakan anggaran negara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku tentulah merupakan sebuah hal yang tidak mudah dan tidak ringan bagi pejabat dan pelaksanan, serta bukan lagi menjadi sebuah rahasia bila kemudian dalam pelaksanaan proses pelelangan dan pengungjukan  kerap terjadi sesuatu yang perlu diluruskan setidaknya disempurnakan, sehingga dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang mengikat dan mengatur proses dari permulaan sampai selesai,  pelaksana dan panitia dapat menekan aspek dan faktor yang menyebabkan  kesalahan dan  ketidak sempurnaan penerapanan akibat pengertian dalam penerapan peraturan. Karena hingga saat ini sangatlah bohong bila ada sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sempurna, tapi bila disebut menghampiri sempurna dan tidak melakukan pelanggaran secara sengaja maka itu sudah hasil maksimal, ujar Arsil Ihsan ketua FPS kepada sejumlah wartawan di salah satu selasar kantor Bupati Selayar pada Selasa ( 7/6). Namun tentu saja ini tidak berlaku bagi sebuah kesengajaan dalam kesalahan karena bila disengaja artinya memang bersepakat untuk melakukan pelangaran.
Terkait pelelangan proyek proyek tahun 2011 ini di lingkup pemerintah kabupaten kepulauan Selayar kami hanya bisa menyebutkan kalimat butuh penyempurnaan terus kepada panitia yang pada tahun ini pelaksanaannya mengacu pada aturan baru yang dilaksanakan satu atap. Sehingga sangatlah mungkin bahwa dalam perjalanannya panitia yang di percayakan dapat terus menyempurnakan apa yang telah menjadi peraturan. Kalau boleh bicara lebih jauh kami menilai bahwa pokja  pengadaan barang dan jasa tahun 2011 dikabupaten kepulauan selayar perlu lebih memahami peraturan dalam undan undang transfaransi public yang berlaku, sehingga penggunaan blog gratisan dimedia maya dapat dipertimbangkan, ini namanya ketidak fahaman tentang penggunaan media massa. Tapi inikan sebuah karya yang perlu dihargai ujar Arsil.
Mengenai banyaknya pengulangan proses lelang, diantaranya proyek pengadaan di lingkup dinas pendidikan serta proyek fisik dinas PU , Arsil menyebutkan bahwa itu bukti dari apa yang disebutnya perlu penyempurnaan, dan perlu evaluasi lebih awal.  Dan tentu saja ini akan lucu bila kemudian pada tahap pengulangan yang terjadi juga sama, namun tetap di umumkan.  kalau mau buka bukaan sebenarnya banyak hal yang kami monitor dalam proyek ini, termasuk adanya nama nama pejabat yang disinyalirt kuat meminati proyek ini, ujar Arsil. Ditanya mengenai nama dan jabatan pejabat dimaksud, Arsil berkelit bahwa kalau tidak mau dilaporkan pencemaran nama baik, tidak usah tanya namanya, karena tidak bukti bos, ujarnya sambil berlalu.