Wabup Selayar : Perlu Publikasi Pembangunan Selayar

Prestasi Kepulauan Selayar Perlu Publikasi

Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H Saiful Arif SH, membuka Pendidikan dan Pelatihan DasarKemanusiaan Sukarela dan Orientasi Pelatih Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin (18/7).
Saiful Arif, mengatakan keberhasilan yang diperoleh dalam berbagai event, baik nasional maupun regional, perlu untuk didokumentasikan dan dipublikasikan.
Sebab hal ini akan menjadi motivasi bagi orang lain untuk berbuat yang lebih baik, untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Lebih jauh dikatakan, Provinsi Gorontalo dikenal sebagai penghasil jagung terbesar di Indonesia, padahal kenyataannya Kabupaten Jeneponto melampaui produksi jagung Gorontalo. Lalu kenapa Gorontalo yang lebih terkenal dibandingkan daerah Jeneponto, hal itu kata dia didukung pemberitaan di media massa.
Dikatakan lagi, Kabupaten Kepulauan Selayar sudah mampu bersaing dan prestasi yang sudah diraih, namun kurang diekspose sehingga orang belum mengenal Selayar.
Padahal, Selayar sudah lebih maju dibanding daerah lain di Indonesia. Banyak prestasi yang sudah diraih. Berbagai piagam dan penghargaan juga diperoleh.
Saiful Arif mengharapkan, agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai piagam penghargaan dapat dipublikasikan dan didokumentasikan.
Dia menambahkan, pembangunan kilang minyak di Selayar yang akan dibangun oleh investor Taiwan, membutuhkan tenaga kerja sekitar 7000 orang. Ini menjadi peluang pasar bagi generasi muda Selayar, untuk mengabdikan diri di kampung halamannya.(upeks)

Rumah Purn.Kodim Selayar Terancam Di Bongkar Paksa

( Hari ini 10 keluarga purn.anggota Kodim 1415 Selayar mendatangi DPRD Selayar Untuk mengadukan hal ini)

8 Rumah Milik Purn.Kodim Selayar Terancam Di Bongkar,Terkait Rencana Penggusuran Rumah Atas Lahan Yang Diklaim Milik Kodim Selayar

Hingga hari ini Minggu (17/7) sejumlah keluarga purnawirawan TNI masih terus melakukan upaya agar rumah mereka tidak di rubuhkan paksa oleh pihak TNI Kodim 1415 Selayar yang mengklaim bahwa lahan yang mereka banguni rumah tinggal selama ini adalah aset milik Kodim 1415.

Ny.Tanri Gauk kepada media ini menjelaskan bahwa mereka telah tinggal dan membayar pajak pbb atas lahan tersebut berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan BPN Selayar namun dirinya dan tetangganya sesama keluarga purnawirawan mengaku tetap tegang dengan ancaman penggusuran dari Dandim 1415 Selayar saat ini, yang memberi batas waktu pengosongan hingga hari Kamis 21/7 yang tinggal 3 hari lagi. Lebih lanjut Ny.Tanri Gauk menjelaskan bahwa asal kepemilikan sebidang tanah perumahan ini adalah pemberian dari Bapak H.Ali Gandong kepada 10 anggota kodim 1415 Selayar sebagai kompensasi atas keterpaksaan mereka keluar dari asrama kodim 2 yang akan dibanguni kantor BPN padatahun 1995 lalu. Dala perjalaan 10 tahun terakhir ini kami kemudian mengurus sertivikatnya dan ini bukan milik Kodim karena Pak H.Ali Gandong

saat itu bukan memberi ke Kodim. Kalau memang kami mau digusur maka tentulah kami tidak akan mampu berbuat apa apa, andai saja Bapak Kapten Tanri Gauk masih hidup (Mantan Pasi 1 Kodim 1415) mungkin tidak seperti ini kejadiannya, kita liat saja nanti !,ujarNy.Tanri menutup matanya yang berlinang air mata.

Mana mungkin kami bisa tinggalkan tempat ini dan kemana lagi kami harus mencari tempat tinggal bersama anak anak, sementara suami saya telah meninggal dunia, ujar Ny.Mustari dengan linangan air mata. Lebih lanjut Ny.Mustari menunjukkan sertifikat tanah atas sebidang tanah rumahnya yang tiba tiba di klaim sebagai milik TNI Kodim 1415 Selayar dan hanya dipinjamkan kepada suaminya almarhum. Lain lagi dengan penuturan Ny.Ahmad, saat menerima pemberian lahan pembangunan rumahnya dari H.Ali gandong karena terpaksa keluar dari asrama saat itu, Pak Ahmad yang masih aktif sebagai anggota TNI di Kodim 1415 langsung mengurus surat tanah dan kemudian memberitahukan kepada Bapak H.Ali bahwa tanah yang diberikan kepadanya telah bersertifikat dan akan dijadikan agunan kredit di BRI. Selanjutnya kredit atas agunan tanah kami ini juga diketahui oleh atasan pimpinan di kodim, sehingga tidak ada alasan tiba tiba saat ini Kodim mengklaim tanah ini sebagai asset TNI dan mau mengusir paksa kami keluar, mana perasaan pak Dandim , kami ini adalah keluarga mereka juga yang harus di lindungi bukan malah kami di zalimi kuncinya.

Dari pantauan media ini, sekitar jam 10.00 wita, setidaknya 4 anggota gagal memasang spanduk yang isinya TANAH MILIK ..DIM…………….SELAYAR……….” ………..atau setidaknya berisi peringatan terhadap pemukim di areal poros Parappa Kelurahan Benteng Kecamatan Bontoharu untuk segera mengosongkan lahan”. Spanduk peringatan ini gagal dipasang karena adanya perlawanan dari para Istri purnawirawan yang menempati lahan/lokasi dimaksud. Kejadian ini sempat menjadi perhatian warga sekitar dan terkesa memberikan dukungan moral kepada keluarga TNI yang boleh dikata telah berjasa membuka lahan hutan parappa menjadi sebuah pemukiman yang saat ini cukup ramai.Kami pasti prihatin dan akan memberikan dukungan kepada mereka, kami telah lama bertetangga di sini dan kami tahu bahwa keluarga kodim yang ada di parappa ini sangat kerap membantu kami jadi kalaupun kami dilarang oleh Lurah untuk membantu namun kami tetap akan membantu karena kebenaran, ujar Deng Siga, warga parappa. (*)

Info Pasar

sementara dalam pemutakhiran.....

NU Jatim Prediksi Ramadhan 1432 H

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memprediksi awal Ramadhan 1432 Hijriah akan datang dalam waktu bersamaan, yakni 1 Agustus 2011.

"Tapi, awal Syawal 1432 H (Hari Raya Idul Fitri) ada kemungkinan tidak bisa bersamaan karena ketinggian hilal (awal terlihatnya bulan) di bawah dua derajat," kata Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jatim Dr H Abd Salam Nawawi MAg kepada ANTARA di Surabaya, Minggu.

Didampingi Wakil Ketua PWNU Jatim HM Sholeh Hayat, ia menjelaskan kalender PWNU Jatim mencatat ijtimak terjadi pada 31 Juli 2011 pukul 01.41 WIB dengan tinggi hilal hakiki mencapai tujuh derajat lima menit 50,2 detik.

"Jadi, awal Ramadhan 1432 H kemungkinan akan bersamaan karena tinggi hilal di atas dua derajat sehingga puasa Ramadhan bersamaan yang dimulai pada 1 Agustus 2011," katanya.

Namun, katanya, ijtimak untuk awal Syawal 1432 H terjadi pada 29 Agustus 2011 pukul 10.05 WIB dengan tinggi hilal hakiki 1 derajat 57 menit 45,08 detik.

"Karena tinggi hilal tidak mencapai dua derajat, maka kemungkinan akan terjadi perbedaan yakni ada yang ber-Idul Fitri pada 30 Agustus dan ada pula tanggal 31 Agustus," katanya (*)

DPRD Bulukumba Terima Pegawai Baru

Bulukumba- Good news for job seekers. Parliament Bulukumba immediate job opening in August 2011.

Presented by the Chairman of the Parliament Bulukumba Andi Muttamar meant that the job is the provision of expert staff council with the requirements satrata one (S1), Magister (S2) and PhD (S3)

"Honorary Board (CB) the board has proposed to open soon in the slowest Septembar," said Muttamar, Saturday (07/16/2011).

Plan a job opening, it has become a requirement in place to facilitate the work of board members. Besides other conditions are experienced in the field are needed. ( RCAnews )

Ada Bukti Anggota Dewan Terima Suap

Rahman Saleh Berang
Ada Bukti Anggota Dewan Terima Suap

Fraksi PKS, H Rahman Saleh, mengaku berang dan tidak berbohong, menanggapi pemberitaan media massa yang menyebutkan bahwa H Eahman Saleh pembohong dan tidak bisa membuktikan dugaan gratifikasi kepada 23 rekannya di DPRD Parepare baru baru ini.

Kepada Upeks, Kamis 14 Juli kemarin pagi mengatakan, dirinya tidak pernah berbohong, jika kuat
dugaan telah terjadi penyuapan kepada 23 anggota DRPD masing-masing Rp75 juta.
"Saya bisa buktikan, saya tidak bohong, ada orang yang datang ke saya mau menyerahkan Rp75 juta. Makanya saya tanya uang apa, suruhan ini menjawab sebagai uang fee bagi-bagi proyek. Orang ini mengaku kalau 23 sudah terima kecuali saya dan pak ketua, Muhadir Haddade," Kata praktisi PKS yang dikenal cukup vokal ini.
Bahkan dia membeberkan, jika ada salah seorang anggota dewan, yang sudah mengaku kepada dirinya jika menerima Rp 75 juta sebagai uang tutup mulut, agar tidak lagi minta jatah-jatah proyek dari pemerintah daerah atau paling tidak memuluskan semua anggaran pemerintah daerah yang diusulkan ke dewan.
Ditanya, siapa anggota DPRD Kota Parepare yang mengaku telah menerima Rp75 sebagai uang tutup mulut? H Rahman Saleh buru-buru menampik tidak akan membeberkan identitasnya, kecuali jika diperlukan penyidik.
"Tak perlu saya beberkan dan sebutkan namanya, tapi kalau diperlukan saya yang disebut berbohong, nanti juga akan saya beberkan," janji H Rahman Saleh.
Sekedar diketahui, dari dugaan sementara kurang lebih Rp1,75 miliar yang diduga telah dibagi-bagi ke 23 anggota DRPD, yang bersumber dari uang setoran kontraktor sebagai uang tutup mulut, agar tidak ribut masalah proyek tahun ini. Hasilnya pun juga sudah dapat dirasakan dan dilihat. Sejumlah proyek fisik yang saat ini berjalan apa adanya, tidak diawasi anggota dewan, khususnya komisi III yang membidangi masalah pembangunan. (UPEKS)

Berita Terbaru Bupati Bantaeng

Staf Ahli Bupati Bantaeng Bertugas Tanpa SK

Gemuknya jumlah staf ahli Bupati Bantaeng yang berjumlah sekitar tujuh orang, dinilai melanggar PP 41 tahun 2007. Pasalnya dalam peraturan itu disebutkan bahwa bupati dapat mengangkat sataf ahli maksimal lima orang.

Banyaknya staf ahli tersebut, justeru membuat bingung sebab mereka tidak mengetahui bidang tugasnya. Jumlah yang menduduki jabatan tersebut
sekitar tujuh orang mereka adalah, Asaduddin, Sudarni, Suharini, Muhtar Massualle, Zainuddin, Kasir Madong.
Jumlah ini belum termasuk staf bupati yang ditugasi sebagai staf dibidang
pemberitaan dan media, bidang pertanian.
"Kami bingung harus bertugas dibidang apa sebagai staf ahli. Kami juga tidak tahu apa yang mesti dikerjakan," ungkap salah seorang staf ahli Bupati Bantaeng yang enggan namanya dikorankan.
Dia jua mengakui bahwa sejak dilantik sebagai staf ahli beberapa bulan lalu, sampai sekarang belum menerima SK termasuk beberapa staf ahli lainnya.
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa mereka sengaja diparkir, Sehingga dikhawatirkan dapat menjadi temuan dikemudian hari karena terindikasi terjadi pelanggaran.
Kepala Bagian Organisasi Setkab Bantaeng, Nurhasni, ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, membenarkan bahwa berdasarkan PP 41 tahun 2007 menyebutkan bupati dapat mengangkat staf ahli maksimal lima orang.
Namun begitu, peraturan pemerintah tersebut bisa saja ditambah atau dikuatkan dengan peraturan bupati (Perbup). "Artinya PP itu memungkin untuk menerbitkan perbup namun tentunya disesuaikan dengan kondisi, " jelas Nurhasni.
Disinggung mengenai adanya sejumlah staf ahli yang tidak mengantongi SK, dia mengaku tidak tahu dan meminta untuk berhubungan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). (UPEKS)

Ikan Pari Manta Di Perairan Selayar

Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Desa-Kabupaten Kepulauan Selayar-Kategori Lingkungan Hidup

Kabupaten kepulauan Selayar memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan merupakan bagian dari kawasan segitiga terumbu karang. Memiliki 51.596 ha kawasan terumbu karang termasuk kawasan taman nasional Taka Bonerate seluas 40.875 ha. Memiliki 576 jenis ikan, 236 species karang keras, 31 genera karang lunak, 21 genera sponge selain itu memiliki 9 jenis lamun dan 38 jenis biota asosiasi dengan padang lamun. Di perairan Selayar juga dijumpai ikan pari manta, hiu, penyu, lumba-lumba dan paus.

Kekayaan hayati laut Selayar membawa banyak manfaat bagi masyarakat terutama sektor kelautan dan perikanan, pariwisata dan perlindungan pantai. Terumbu karang yang cantik menjadi tujuan favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun juga merupakan rumah, tempat berkembang biak, mencari makan dan berlindung bagi ikan-ikan dan biota laut lainnya. Di sisi lain terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun adalah pelindung pantai alami dari gempuran ombak sehingga pantai tidak terabrasi.

Namun sayangnya kekayaan hayati laut Selayar yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat juga pendapatan bagi masyarakat Selayar mulai terancam. Berbagai ancaman yang dapat merusak kekayaan hayati laut tersebut antara lain 1) Penangkapan ikan dengan cara merusak seperti penggunaan bom,potassium dan sianida, 2) Pembuangan Limbah kelaut, 3) Penebangan Hutan Bakau, 4) Pengambilan terumbu karang, 5) Pemanasan Global.

Salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi ancaman terhadap sumberdaya hayati laut yaitu dengan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan/Laut (KKP/L).
Adapun tujuan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :
1. Melestarikan sumberdaya hayati pesisir dan laut Kab. Kep. Selayar agar dapat terus-menerus memberikan manfaatnya (ecosystem services) bagi masyarakat lokal, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Keberlanjutan Pariwisata bahari dengan melestarikan asset utama pariwisata bahari seperti terumbu karang, ikan Pari Manta, Lumba-lumba, ikan mola-mola, Paus, Penyu dan biota laut lainnya. Keberlanjutan pariwisata bahari tidak saja berdampak kepada mata pencaharian masyarakat Selayar, tetapi juga income bagi Propinsi Sulawdesi selatan.
3. Keberlanjutan Perikanan dengan ekosistem tempat ikan berkembang biak, berlindung dan mencari makan. Keberlanjutan perikanan ini akan berdampak langsung kepada mata pencaharian masyarakat lokal, khususnya nelayan.
4. Mempertahankan pelindung alami pantai dari gempuran ombak dan gelombang. Terlebih lagi dengan adanya dampak pemanasan global dimana permukaan air laut meningkat dipandang penting untuk pulau-pulau kecil untuk mempertahankan pelindung alami pantai.

Mekanisme Program :
- Dilakukan sosialisasi Kawasan Konservasi Laut daerah (KKLD) di tingkatan desa
- Koordinasi dalam rangka persiapan penetapan calon lokasi KKLD di 52 desa pesisir
- Penetapan calon lokasi KKLD di tingkatan desa
- Penetapan calon lokasi KKLD di tingkatan kabupaten
Cikal bakal dari Pembentukan KKLD adalah 52 Daerah Perlindungan Laut (DPL) dari 52 Desa Pesisir di Selayar. DPL sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap suatu kawasan yang secara ekologis bernilai tinggi, yang terbentuk baik melalui peraturan formal yaitu Peraturan Desa (Perdes).

Pembentukan DPL agar efektif dan efisien ditunjang dengan sebuah aturan hukum yang kuat di tingkat desa. Di Selayar DPL ditunjang dengan perdes. Perdes menjadi landasan pemberian sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut :
1. Desa Pesisir memiliki Perencanaan Pengelolaan Terumbu karang yang berisi :
• Visi, misi, tujuan sasaran
• Program Pengelolaan terumbu karang desa
• Pelaksanaan pengelolaan terumbu karang desa
2. Perencanaan tersebut melalui :
• Musyawarah desa antara Pemerintah, BPD, masyarakat dan penyuluh desa
• Perumusan jenis-jenis sumberdaya yang perlu diatur pemanfaatannya
• Perumusan Kegiatan yang diperbolehkan
• Perumusan larangan-larangan
• Perumusan sanksi-sanksi pelanggaran
3. Hasil Musyawarah desa dan masyarakat menjadi draft perdes DPL
4. Mensosialisasikan draft perdes ke masyarakat
5. Draft Perdes DPL kemudian diusulkan dalam rapat antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang setelah disetujui BPD dapat menjadi perdes tentang DPL.
6. Pelaksanaan Perdes DPL oleh masyarakat.
Dalam perdes ini telah ditetapkan tentang alokasi wilayah desa yang menjadi lokasi daerah perlindungan laut sekurangnya 10% dari wilayah laut yang terbagi dalam zona inti dan zona penyangga. Dalam zona inti tidak diperkenankan sama sekali masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan, melabuhkan perahu, bahkan melintasi wilayahnya. Kegiatan pencarian ikan dan sumber daya biota lainnya hanya dapat dilakukan di wilayah penyangga dan luar wilayah konservasi.(Saiful Rijal Yunus-FIPO)

Selayar Pemenang Award Program Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Desa

Pemenang Otonomi Awards 2011 Sulawesi Selatan dari The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)

Grand Category/Gold Trophy:

Region in a leading breakthrough on economic development (Daerah dengan terobosan paling menonjol bidang pembangunan ekonomi)
Kabupaten Wajo

Region in a leading breaktrough on public services (Daerah dengan terobosan paling menonjol bidang pelayanan publik)
Kabupaten Bantaeng

Region in a leading profile on political performance (Daerah dengan profil paling menonjol bidang kinerja politik)
Kabupaten Luwu Utara

Special Category/Silver Trophy:

Region in an innovative breaktrough on economic development (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pertumbuhan ekonomi)
Kabupaten Luwu Timur = Program Desa Mengepung Kota

Region in an innovative breaktrough on economic distribution (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pemerataan ekonomi)
Kabupaten Wajo = Program Sejuta Kantong Air

Region in an innovative breaktrough on local economic empowerment (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pemberdayaan ekonomi)
Kabupaten Bantaeng = Program Memandirikan Seluruh Desa melalui BUMDes

Region in an innovative breaktrough on health service (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan kesehatan)
Kabupaten Bantaeng = Program Brigade Siaga Bencana

Region in an innovative breaktrough on education service (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan pendidikan)
Kabupaten Bone = Program Paditungka

Region in an innovative breaktrough on administrative service (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan administrasi)
Kota Parepare = Program Kantor Pelayanan Satu Atap (Sintap)

Region in an innovative breaktrough on public accountability (Daerah dengan terobosan inovatif bidang akuntabilitas publik)
Kabupaten Luwu Utara = Program e-Procurement

Region in an innovative breaktrough on public participation (Daerah dengan terobosan inovatif bidang partisipasi publik)
Kabupaten Jeneponto = Program Kelompok Pemakai Air (Pokmair)

Region in an innovative breaktrough on environment management (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pengelolaan lingkungan hidup)
Kabupaten Kepulauan Selayar = Program Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Desa

KPID Perketat Pengawasan Siaran di Bulan Ramadhan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel akan memperketat pengawasan konten siaran televisi maupun radio memasuki bulan Ramadan 1432 Hijriah.
Siaran radio (ilustrasi)

"Selama bulan puasa, kami akan memperketat pengawasan. Kami buka pengaduan dan laporan bagi masyarakat untuk siaran yang dianggap merugikan," kata Komisioner KPID Sulsel Rahma Saiyyed dalam siaran persnya.

Setiap Ramadan tiba maka hampir dipastikan terjadi perubahan konten siaran media lokal baik radio maupun televisi.

KPID Sulsel disebutkan melakukan pengawasan terhadap lima lembaga penyiaran yakni stasiun televisi dan radio lokal di Sulsel untuk melengkapi berkas mendapatkan izin penyiaran. Untuk sementara kelima lembaga penyiaran itu tidak diperkenankan menerima iklan komersil selama satu bulan, sebagaimana aturan yang dikeluarkan KPID. (Makassar, RCAnews)

Berita Tentang DAK Pendidikan Selayar TA 2010 Yang Belum Rampung

Pelaksanaan Penyaluran DAK Pendidikan Selayar TA 2010 Belum Rampung

Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khsusus Bidang Pendidikan TA 2010 di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini di nyatakan belum rampung sesuai petunjuk tehnis dan petunjuk operasional pelaksanaannya.Termasuk proses lelang dan pengerjaan pihak ke tiga yang menggunakan anggran pusat bernilai miliaran ini belum rampung. Misalnya proses lelang pengadaan alat laboratoruium dan peraga pendidikan untuk sekolah tingkat dasar dan menengahhingga saat ini belum selesai. Malah proses lelangnya telah di ulang setelah pengumuman dibatalkan oleh panitia pemerintah kabupaten kepulauan Selayar tanpa alasaan yang jelas,ujar Sigit , koordinator Bid.Pendidikan Forum Peduli Selayar (FPS) dalam siaran persnya melalui radio selayar. Lebih lanjut disebutkan bahwa kecenderungan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bantuan khusus dari pusat pada tahun anggaran 2010 lalu sangat kuat, baik secara tehnis maupun dalam pelaksanaannya dilapangan. Termasuk adanya kongkalikong antara pejabat perencana,pengawas dan pengusaha yang semakin kuat ketika mendapat referensi dari para pemangku kebijakan di jajaran diknas, dewan dan pihak pihak terkait. Bagaimana bisa diterima, bila anggarannya telah cair 100% tapi pelaksnaannya tidak selesai, ujar Sigit dalam keterangan persnya.

Sementara itu disebutkan oleh sumber di Kantor Dinas Pendidikan Selayar (13/7) bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek pengadaan Buku dan alat peraga DAK Pendidikan TA 2010 lalu hingga saat ini belum rampung dilapangan oleh pihak ke rekanan pelaksana termasuk pelaporan pengawasan dan survey penyaluran buku ke sekolah-sekolah penerima diwilayah daratan dan kepulauan. Mengenai pengawasannya pihak dinas mengaku belum mendapatkan informasi tambahan namun proses pencairan anggaran telah rampung 100% kepada rekanan pelaksana. Pihak Diknas Selayar mengaku keteterdengan situasi yang ad, pasalnya pertanggungjawaban telah rampung sebagian besar dan tidak sinkron dengan fakta lapangan yang setiap saat laporanya kami terima. Mengenai adanya informasi buku illegal dan tidak sesuai juknis,memang ada masuk tapi kami belum bisa pastikan kebenarannya. Kalau informasi bahwa rekanan belum mendropp buku sesuai jumlah persekolah penerima , memang terjadi, namun rekanan minta tenggang waktu, ujar sumber di kantor diknas yang minta identitasnya tidak di publikasikan.

Dari pantauan media ini disejumlah sekolah penerima memang terjadi hal yang cukup mengherankan karena tidak satupun kepala sekolah yang mau memberi penjelasan. Ada kesan takut bila soal DAK menjadi bahan konfirmasi. Malah setiap wartawan pamit usai melakukan pemantauan dan konfirmasi untuk bahan berita, disiapkan amplop oleh sang nara sumber.

Berita DAK Pendidikan Selayar

Pelaksanaan Penyaluran DAK Pendidikan Selayar TA 2010 Belum Rampung

Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khsusus Bidang Pendidikan TA 2010 di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini di nyatakan belum rampung sesuai petunjuk tehnis dan petunjuk operasional pelaksanaannya.Termasuk proses lelang dan pengerjaan pihak ke tiga yang menggunakan anggran pusat bernilai miliaran ini belum rampung. Misalnya proses lelang pengadaan alat laboratoruium dan peraga pendidikan untuk sekolah tingkat dasar dan menengahhingga saat ini belum selesai. Malah proses lelangnya telah di ulang setelah pengumuman dibatalkan oleh panitia pemerintah kabupaten kepulauan Selayar tanpa alasaan yang jelas,ujar Sigit , koordinator Bid.Pendidikan Forum Peduli Selayar (FPS) dalam siaran persnya melalui radio selayar. Lebih lanjut disebutkan bahwa kecenderungan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bantuan khusus dari pusat pada tahun anggaran 2010 lalu sangat kuat, baik secara tehnis maupun dalam pelaksanaannya dilapangan. Termasuk adanya kongkalikong antara pejabat perencana,pengawas dan pengusaha yang semakin kuat ketika mendapat referensi dari para pemangku kebijakan di jajaran diknas, dewan dan pihak pihak terkait. Bagaimana bisa diterima, bila anggarannya telah cair 100% tapi pelaksnaannya tidak selesai, ujar Sigit dalam keterangan persnya.

Sementara itu disebutkan oleh sumber di Kantor Dinas Pendidikan Selayar (13/7) bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek pengadaan Buku dan alat peraga DAK Pendidikan TA 2010 lalu hingga saat ini belum rampung dilapangan oleh pihak ke rekanan pelaksana termasuk pelaporan pengawasan dan survey penyaluran buku ke sekolah-sekolah penerima diwilayah daratan dan kepulauan. Mengenai pengawasannya pihak dinas mengaku belum mendapatkan informasi tambahan namun proses pencairan anggaran telah rampung 100% kepada rekanan pelaksana. Pihak Diknas Selayar mengaku keteterdengan situasi yang ad, pasalnya pertanggungjawaban telah rampung sebagian besar dan tidak sinkron dengan fakta lapangan yang setiap saat laporanya kami terima. Mengenai adanya informasi buku illegal dan tidak sesuai juknis,memang ada masuk tapi kami belum bisa pastikan kebenarannya. Kalau informasi bahwa rekanan belum mendropp buku sesuai jumlah persekolah penerima , memang terjadi, namun rekanan minta tenggang waktu, ujar sumber di kantor diknas yang minta identitasnya tidak di publikasikan.

Dari pantauan media ini disejumlah sekolah penerima memang terjadi hal yang cukup mengherankan karena tidak satupun kepala sekolah yang mau memberi penjelasan. Ada kesan takut bila soal DAK menjadi bahan konfirmasi. Malah setiap wartawan pamit usai melakukan pemantauan dan konfirmasi untuk bahan berita, disiapkan amplop oleh sang nara sumber.

Blog Selayar: Selayar

Blog Selayar: Selayar

Fun Bike Meriahkan HUT Bhayangkara ke 65 Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Menyambut peringatan hari jadi Bhayangkara ke 65 yang jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2011 mendatang,mempersiapkan sejumlah kegiatan dan lomba. Diantaranya adalah lomba sepeda santai yang akan dilangsungkan pada hari Minggu 26 Juni besok. Star lomba akan dimulai dari lapangan PemudaBenteng Selayar selanjutnya mengintari ibu kota Benteng. Dipastikan ratusan bikers akan memeriahkan lomba ini. Selain lomba, Kepolisian Selayar juga melaksanakan sejumlah kegiatan sosial termasuk kerja bhakti dengan melakukan pembersihan ke sejumlah tempat di dalam kota benteng Selayar.
Singkat namun padat, AKBP.Setiadi, Kapolres Selayar pada intinya mengatakan bahwa telah menjadi
kewajiban sebagai polisi Indonesia untuk terus mengutamakan pelayanan terhadap Masyarakat, karena polisi memang bertugas menjadi pelayan masyarakat.

Dalam hari Bhayangkara ke 65 tahun ini seluruh keluarga Polres Selayar ikut mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan memeriahkan. (Contrend News)

Ketua UPL Dinilai Penakut, Pelaksanaan Tender Proyek Di Selayar Di Warnai Kericuhan,

Kalau Tamu Diminta Lengkap, tapi ....."

Add caption

Kegiatan pelelangan paket paket proyek yang menggunakan anggaran negara di kabupaten kepulauan Selayar tahun ini banyak menuai ocehan, diantaranya kesan tertutup dan tidak meluasnya informasi kepada public yang menjadi topik hangat di bincangkan diantara pemerhati pembangunan. Hingga hari ini Rabu (8/6) pelaksanaannya terus berlanjut. Dari hasil konfirmasi ke salah sumber yang tidak mau ditulis namanya membenarkan bahwa saat ini pemerintah kabupaten kepulauan Selayar telah membentuk panitia lelang yang tidak sama seprti tahun tahun sebelumnya. Dimana pada tahun ini panitia mengacu pada perpres 54 2010 . Bila pada tahun sebelumnya masih di sebut panitia dan boleh di katakan berada di setiap skpd maka pada tahun ini bentukan pemerintah ini di sebut UPL dan bukan dari semua skpd, hal ini di sebabkan karena kurang pegawai tehnis yang lulus bersertifikasi.

Pelaksanaan tender proyek tahun ini di Kabupaten Kepulauan Selayar di laksanakan satu atap dan kantor panitia atau UPL nya di kantor Bupati Selayar. Dari pantauan media ini, ruangan yang ditempati adalah ruangan yang pernah di tempati berkantor oleh Bappeda, dan sangat disayangkan karena ruangan tersebut boleh dikatakan kebanyakan tertutup pintunya. Yang terlihat adalah papan pengumuman di depan ruangan, serta papan kerja dan plakat kegiatan. Sayang sekali karena pada pengenal kelembagaannya tersebut tidak jelas ada tercantum alamat dan nomor kontak. Selain itu UPL juga menyiapkan layanan publik melalui internet dengan menggunakan webblog gratisan bologspot.com yang setelah ditelusuri oleh IT media ini, mendapati beberapa keganjilan dalam posting pengumuman resmi proyek pemerintah kabupaten kepulauan selayar dalam blog gratisan, yang serta merta menimbulkan kesan amatiran. paling tidak telah menimbulkan sebuah tanda tanya besar dalam postingan yang maksud dan tujuannya agar UPL dapat di nilai transfaran namunpun sebenarnya amatiran. Maunya sih pencitraan tapi kejadiannya belepotan dan membingungkan.

Selain itu dari pantauan reporter dan koresponden, melaporkan bahwa sejumlah ketegangan telah terjadi selama proses tender. Diantaranya keributan saat berlangsung tender proyek dinas PU di kantor PKK serta adanya kesan bahwa ketua  UPL nya gampang di atur dan terpengaruh gertak dari para peserta lelang. Belum lagi beredar rumor bahwa para pihak terkait dalam kegiatan tender proyek pemerintah ini, tidak ada bedanya hanya sebagai boneka saja, namun maksud dari kalimat ini tidak di jelaskan.

Proses tender proyek pemerintah tahun ini juga membingungkan sejumlah kalangan misalnya tender proyek dinas PU yang pada tahun tahun sebelumnya dilakukan sekaligus dan di umumkan secara luas dan publik tahu kegiatan pemerintahnya, namun pada tahun ini paket paket proyek dilelang per paket dan dilaksanakan setiap harinya oleh UPL tidak ada bedanya menyicil pekerjaan. Untung kalau masih di konotasikan menyicil pekerjaan, tapi kalau di konotasikan agar antara proyek ke proyek dan pengusaha ke pengusaha lainnya tidak saling mengetahui maka inikan sudah berbau pelanggaran dari azas keterbukaan yang dimaksud dalam aturan dan sangat rentan membuktikan informasi yang beredar bahwa ada komunikasi yang terjalin hingga proses pengumuman.

Ari F Asis, koordinator pemantau pembangunan yang merupakan salah satu divisi dalam kepengurusan FPS menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan proyek proyek daerah tahun anggaran 2011 ini sangat tidak transfaran. Selain itu di sebutkan bahwa praktek praktek yang dapat memenjarakan para pelaksana telah terdata, tinggal waktu saja dan tinggal bagaimana respon dari pihak pihak berwajib yang akan kami lapori, ujar Ary. hal ini ditegaskannya karena beberapa laporan kami yang tidak di tindak lanjuti dan beberapa perkara kasus korupsi baik itu yang telah berproses di kejaksaan, pengadilan dan kepolsian tercatat tidak dan belum mendapat kekuatan hukum tetap. malah sppp, peti es dan pengalihan penahanan adalah hal biasa di wilayah hukum kabupaten kepulauan Selayar yang tidak tahu sampai kapan akan berlanjut dan kemana harus mengadu kunci Ari.

Berita Tentang Air Minum Di Selayar

Belum Ada Jaminan Bahwa Air Minum Di Wilayah Selayar Bebas Dari Kuman Ekoli

Kondisi air konsumsi minum yang saat ini digunakan oleh warga ibukota benteng kabupaten Kepulauan Selayar mendapat sorotan dari salah satu pemerhati  daerah ini. Forum Peduli Selayar (FPS) kembali mengumumkan sejumlah hasil pantauan dan pengumpulan informasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam minggu terakhir bulan Maret 2011 dengan menempatkan konsumsi air minum warga ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar  di layani  oleh PDAM Selayar. Pasalnya dari hasil pengumpulan informasi dari sejumlah penjelasan terkai t air minum layak konsumsi ternyata air minum yang dialirkan oleh Pdam Selayar masih termasuk dalam katagori air minum belum layak konsumsi dan masih berbahaya bagi manusia namunpun demikian ini baru sebatas wacana yang harus mendapat perhatian serus. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti di eropa , bahwa kuma ekoli terkandung  dalam cairan sejumlah tanaman sayuran kemungkinannnya terhisap  dan sebahagiannya adalah sejumlah partikel partikel yang berbahaya bagi tubuh manusia serta cairan yang diragukan mengandung kuman air ekoli yang hingga saat ini belum sepenuhnya mendapat jaminan dan sertifikasi  aman serta layak konsumsi
Merujuk adanya ipa di Topa dan sejumlah tempat lainnya memang merupakan salah satu rangkaian dalam penyediaan dan penyiapan yang telah diprogramkan oleh pemerintah kabupaten kepulauan selayar namun sebelum semuanya dijual ke masyarakat maka pihak berkompeten harus melakukan penelitian  bebas dari kuman termasuk kuman  ekoli yang dipastikan dapat menyebabkan penyakit prostat dan ginjal bagi seluruh manusia yang mengkonsumsi air ini. Bisa dibayangkan bila kemudian seluruh pelanggan pdam harus mengalami hal ini, sehingga FPS kemudian menjadikan agenda ini sebagai agenda awal untuk segera di teruskan dan dipertanyakan kepada pihak terkait, ujar Arsil Ihsan.

Pengumuman Pengadaan Barang Pemerintah Menggunakan Koran Dihentikan.

Pengumuman lelang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selama ini dilakukan melalui koran atau media massa Kepala Badan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengungkapkan hal tersebut di Jakarta mengatakan batas

waktu 2011 ditetapkan karena pada Juli 2010, masih ada kementerian dan lembaga nonkementerian yang terlanjur meneken kontrak pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa dengan beberapa koran. Kontrak iklan tersebut baru berakhir pada Juli 2011. Aturan baru ini diperkenalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. akan dihentikan mulai 2011. Pemerintah memastikan akan menggunakan situs internet internal khusus pengadaan barang pemerintah pusat yang sudah ada di beberapa kementerian sebagai sarana pengumuman lelang proyek pengadaan barang dan jasanya.

Atas dasar aturan baru itu, pemerintah membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menjadi sarana kementerian dan lembaga untuk melelang proyek mereka secara online. Saat ini, LPSE yang sudah siap adalah LPSE Kementerian Keuangan. LPSE Kementerian Keuangan ini bisa melayani lelang pengadaan barang dan jasa kementerian dan lembaga di luar Kementerian Keuangan.

Agus menambahkan, jika perlu, kementerian lain tidak perlu lagi membentuk LPSE cukup memakai layanan yang ada di Kementerian Keuangan. Sementera ini, LPSE Kementerian Keuangan sudah dipakai untuk lelang proyek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial.

Lebih lanjut Agus menjelaskan,  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP menetapkan, untuk pengadaan mobil, obat, dan sewa hotel yang akan digunakan sebagai inventaris pemerintah harus menggunakan katalog yang sudah disiapkan lembaga tersebut. Katalog yang disiapkan dalam fotmat online atau e-catalogue ini diharapkan akan menambah kepastian harga dan mempercepat proses pengadaannya.

Pembentukan e-catalogue ini dimungkinkan dengan adanya aturan baru, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Percepatan pelaksanaan proyek juga ditetapkan dalam hal sanggah banding. Dulu, setiap peserta tender yang merasa dirugikan karena kalah tender bisa semau-maunya mengajukan keberatan, sehingga pelaksanaan proyek harus menunggu proses banding itu selesai. Sekarang dengan adanya Perpres 54/2010 ditegaskan bahwa setiap peserta yang mengajukan sanggah banding wajib menyetorkan fee (biaya sanggah banding) sebelum mengajukan keberatan.

Nantinya, jika keberatan peserta itu benar, maka fee-nya akan dikembalikan. Tetapi, jika bandingnya itu ternyata tidak benar, maka fee yang sudah disetorkan akan dimasukkan ke kas Negara.Rgl-Ike(http://id.voi.co.id)fks

Tender Proyek TA 2011 Selayar Dinilai Tidak Transparan"

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menggunakan anggaran negara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku tentulah merupakan sebuah hal yang tidak mudah dan tidak ringan bagi pejabat dan pelaksanan, serta bukan lagi menjadi sebuah rahasia bila kemudian dalam pelaksanaan proses pelelangan dan pengungjukan  kerap terjadi sesuatu yang perlu diluruskan setidaknya disempurnakan, sehingga dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang mengikat dan mengatur proses dari permulaan sampai selesai,  pelaksana dan panitia dapat menekan aspek dan faktor yang menyebabkan  kesalahan dan  ketidak sempurnaan penerapanan akibat pengertian dalam penerapan peraturan. Karena hingga saat ini sangatlah bohong bila ada sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sempurna, tapi bila disebut menghampiri sempurna dan tidak melakukan pelanggaran secara sengaja maka itu sudah hasil maksimal, ujar Arsil Ihsan ketua FPS kepada sejumlah wartawan di salah satu selasar kantor Bupati Selayar pada Selasa ( 7/6). Namun tentu saja ini tidak berlaku bagi sebuah kesengajaan dalam kesalahan karena bila disengaja artinya memang bersepakat untuk melakukan pelangaran.
Terkait pelelangan proyek proyek tahun 2011 ini di lingkup pemerintah kabupaten kepulauan Selayar kami hanya bisa menyebutkan kalimat butuh penyempurnaan terus kepada panitia yang pada tahun ini pelaksanaannya mengacu pada aturan baru yang dilaksanakan satu atap. Sehingga sangatlah mungkin bahwa dalam perjalanannya panitia yang di percayakan dapat terus menyempurnakan apa yang telah menjadi peraturan. Kalau boleh bicara lebih jauh kami menilai bahwa pokja  pengadaan barang dan jasa tahun 2011 dikabupaten kepulauan selayar perlu lebih memahami peraturan dalam undan undang transfaransi public yang berlaku, sehingga penggunaan blog gratisan dimedia maya dapat dipertimbangkan, ini namanya ketidak fahaman tentang penggunaan media massa. Tapi inikan sebuah karya yang perlu dihargai ujar Arsil.
Mengenai banyaknya pengulangan proses lelang, diantaranya proyek pengadaan di lingkup dinas pendidikan serta proyek fisik dinas PU , Arsil menyebutkan bahwa itu bukti dari apa yang disebutnya perlu penyempurnaan, dan perlu evaluasi lebih awal.  Dan tentu saja ini akan lucu bila kemudian pada tahap pengulangan yang terjadi juga sama, namun tetap di umumkan.  kalau mau buka bukaan sebenarnya banyak hal yang kami monitor dalam proyek ini, termasuk adanya nama nama pejabat yang disinyalirt kuat meminati proyek ini, ujar Arsil. Ditanya mengenai nama dan jabatan pejabat dimaksud, Arsil berkelit bahwa kalau tidak mau dilaporkan pencemaran nama baik, tidak usah tanya namanya, karena tidak bukti bos, ujarnya sambil berlalu.

Selayar Terkini on Bloggers

Selayar Terkini on Bloggers

Bantuan Pemukiman Warga Miskin Dari Pemerintah Sulsel Kembali Di Pertanyakan

FPS : Anggota Dewan Jangan Hanya Pintar Menyoroti dan Mengusulkan, Tapi Pintarlah Mengawasi.
Hingga saat ini sejumlah masukan dan usulan terkait sejumlah pembangunan di wilayah kabupaten kepulauan selayar terdengar baik melalui media maupun melalui forum forum resmi lainnya. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh para anggota dewan yang memang merupakan suatu kewajiban mengusulkan segala kebutuhan masyarakat tentunya, namun sangat disayangkan karena semuanya hanya sebatas teori saja, pasalnya banyak yang kemudian diketahui bahwa apa yang diusulkan tersebut ternyata dilaksanakan untuk kepentingannya juga, misalnya dengan mengusulkan sarana air bersih namun kemudian yang mengerjakan adalah kontraktor arahannya " ini contoh saja ujar Arsil Ihsan, ketua FPS kepada wartawan di kantor DPR selayar baru baru ini. Mengenai adanya informasi bahwa seorang anggota dewan dari Makassar yang kemudian menyebut bahwa sejumlah wilayah kesulitan air minum dan cuci " Arsil menanggapi bahwa di Selayar ini belum ada satupun yang bisa disebut standart tersedia air minum dan cuci serta kebutuhan lainnya, semuanya dari alam dan belum ada yang di siapkan, memang ada upaya untuk melakukan pengolahan misalnya upaya PDAM Selayar untuk kebutuhan warga kota Benteng dan sekitarnya namun untuk mendukung bahwa ada kampung atau warga yang kesulitan air, saya belum bisa sependapat. Jangan kemudian memberitakan sebuah bayangan penderitaan dan kehausan seperti di benua Afrika sana, karena yang terjadi di lokasi yang dimaksud tidak seperti itu, ujar Arsil. jangan jangan ini mempunyai maksud proyeksi lagi " bos "hahahahahahah , kalau mau fair tolong para anggota dewan di profensi agar meninjau ulang bantuan pemukiman masyarakat miskin ke Selayar khususnya di wilayah kecamatan Bontomatene, agar jelas penggunanya atau yang mendapat bantuan tersebut, jangan malah setelah dana cair, percen jalan maka habis perkara, bukan begitu bos " hahahahahahahahahahahah tapi tolonglah di awasi " ujarnya. Maaf Bos ya maklum saja karena kita ini bagian dari warga yang trauma terjual lagi"

Ribuan Penonton Padati H 1, Nekara Open Race Selayar Bersama Nikki Super

Hari pertama Sabtu (21/5) pelaksanaan lomba balap motor yang dikemas dalam Nekara Open Race 2011 di Kabupaten Kepulauan Selayar berlangsung cukup seru dan menegangkan, pasalnya pada sesi hari pertama ini, pembalap melakukan seleksi untuk lolos ke putaran selanjutnya termasuk para pembalap lokal Kabupaten selayar yang memang disiapkan kelas khusus terpantau juga ikut merasakan ketegangan persaingan ke hari ke 2 besok.

Nekara Open Race 2011 yang digelar di sirkuit Pemuda Benteng Selayar ini juga di ikuti oleh pembalap dari Kabupaten Bantaeng Dan Kabupetan Bulukumba serta daerah ;lainnya di sulawesi selatan. Event road race ini di sponsoro oleh Nikki Super dan boleh di bilang Nikki Super adalah event organizer yang kerap meramaikan Selayar setiap tahunnya baik dengan event artis maupun olah raga. Bagaimana hasil dan kelanjutan Nekara Open Race 2011 H 2 besok Minggu (22/5) tentulah akan semakin sengit dan seru.

Selayar Terkini Site Details - Blog Top Sites

Selayar Terkini Site Details - Blog Top Sites

Suasana Haru Dan Histris Mewarnai Mengantar Jenazah Kartini Ke Pemakaman

Ribuan Keluarga Dan Kerabat Serta Warga Antar Kartini Ke Peristirahatan Terakhir

 

 Ribuan keluarga dan kerabat Kartini yang tertembak dan diduga dilakukan oleh Briptu Dedi Arsandi anggota Polsek Pasimarannu Polres Selayar yang tidak lain adalah suaminya sendiri mendapat simpati yang luar biasa dari  warga kabupaten Kepulauan Selayar. terbukti sejak kedatangan jenazah setelah otopsi pada Senin petang (9/5) hingga ke pemakaman di Benteng Selayar, terpantau ribuan pelayat dengan keharuan yang tidak dapat disembunyikan dari wajah masing masing tampak sekali, dan hal ini bertahan hingga jenazah Kartini di kuburkan, warga tidak bergeming dari lokasi pemakaman dan rumah duka. 

Sementara itu hingga saat ini Briptu Dedi Arsandi yang di diduga sebagai pelaku penembakan terhadap istrinya masih terus mendapat pemeriksaan intensif di Mapolres Selayar termasuk sejumlah anggota polsek pasimarannu dimintai keterangan terkait kasus ini.

Dari hasil pengumpulan informasi bahwa proyektil dan hasil otopsi telah ditangan penyidik namun hingga saat ini belum diketahui hasil lengkap otopsi jenazah Kartini di RS.Bhayangkara Makassar pada Minggu (8/5) kemarin.

Kartini (alm) adalah seorang ibu muda berusia 29 tahun. Kartini meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak berusia balita. yang pertama adalah anak laki laki berusia kurang lebih 1 tahun dan anak ke 2 masih berusia 9 bulan. Dikhabarkan dan santer dibicarakan oleh kerabat serta warga bahwa Kartini sementara mengandung janin berusia 2 bulan"

(Sumber : Selayar Terkini)

Janji Gubernur Sulsel Terus Ditagih

Warga Bontobahari Tetap Blokir Jalan

Ribuan warga Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba,  tetap memblokir jalan trans Sulawesi. Warga menutup ruas jalan tersebut dengan merentangkan kain sepanjang 100 meter dan menanam pohon pisang ditengah jalan yang berlubang, Senin (9/5).

Warga juga menggunakan bambu dan jaring nelayan untuk memalang jalan agar kendaraan baik roda dua hingga roda empat tidak dapat melewati jalan tersebut.

Aksi warga tetap menuntut Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo agar merealisasikan janji-janjinya tiga tahun lalu kepada warga namun sampai saat ini, jalan yang merupakan akses wisata internasional itu tak kunjung diperbaiki.

Akibat aksi blokir jalan, Minggu kemarin, mobil Bupati Selayar terjebak di antara kerumunan massa. Bupati Selayar menolak untuk memberikan orasinya di depan ribuan warga yang sedang berunjuk rasa, terkait perbaikan jalan. Kendaraan yang ditumpangi Bupati Selayar dengan plat merah bernomor polisi DD 1 J ini terpaksa harus mencari jalan alternatif agar bisa keluar dari kerumunan warga yang telah menutup jalan sepanjang tiga kilo meter.


RCA 102,5 FM Bulukumba

Jenazah Kartini, Korban Tertembak Diotopsi

Duh... Istri Polisi Tewas Tertembak

Kartini Indah Hajrah, istri anggota Polsek Passimarunnu, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tewas tertembak di bagian kepala. Keluarga korban mencurigai ada indikasi pembunuhan dalam peristiwa itu.

Saat ini suami korban, Brigadir Dedy Arsandi, ditahan di Polsekta Kepulauan Selayar terkait kasus tertembaknya Kartini. Jenasah Kartini telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Jenazah itu tiba Minggu malam setelah menempuh perjalanan selama delapan jam dari lokasi kejadian di Kepulauan Selayar.

Di kening sebelah kiri guru Sekolah Dasar Bonarate ini terdapat luka tembak. Keluarga korban menduga ini adalah pembunuhan. "Kami otopsi untuk membuktikan kecurigaan kami. Ini tidak wajar karena luka di bagian kening kiri, sedangkan korban tidak kidal. Jadi, kemungkinan dia ditembak," kata Subair, saudara korban.

Menurut Subair, keluarga mencurigai suami Kartini, Dedy, yang adalah anggota polisi. Dalam beberapa bulan terakhir ini Kartini sering bercerita kepada ibunya bahwa dia sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Pasalnya Dedy kerap ringan tangan dan jarang pulang ke rumah.

Masih menurut Subair, sebelum Kartini tewas, suami-istri itu terlibat pertengkaran setelah Kartini menanyakan sepeda motor yang dijual Dedy tanpa sepengetahuannya. Hal itu diceritakan kepada ibunya, Andi Nawar, beberapa jam sebelum kejadian.

Sementara menurut tetangga Kartini, setengah jam sebelum kejadian, mereka melihat korban ke kantor polsek untuk mencari suaminya. Lalu korban kembali lagi ke rumahnya. Tak berapa lama, terlihat suami korban datang ke rumah. Terdengar pertengkaran hebat dan tak lama terdengar tembakan.

Kini Kepolisian Resor Kepulauan Selayar masih menyelidiki dugaan penembakan anggotanya terhadap sang istri tersebut. Menurut Ajun Komisaris Besar Setiadi, Kapolresta Kepulauan Selayar, pihaknya masih menyelidiki kematian Kartini.

Berdasarkan olah TKP (tempat kejadian perkara), proyektil senjata revolver ditemukan di ranjang. Senjata itu diakui sebagai milik anggotanya. "Kami sudah menahan suaminya karena pada saat kejadian dia berada di TKP," kata Setiadi.(Sumber : KOMPAS.com)

Sementara itu, jenazah korban sore ini akan dibawa kembali ke kampung halamannya di Kepulauan Selayar untuk dimakamkan di pemakaman keluarga.

Illegal Fishing Marak di Kabupaten Kepulauan Selayar

KUNJUNGAN KERJA. Danrem I41 Toddoppuli Kolonel Inf Syukran Hambali bersama rombongan saat melakukan kunjungan kerja di Selayar beberapa hari lalu. Pemkab Selayar meminta bantuan TNI dalam mengatasi illegal fishing dan illegal logging.(Dok.Fajar.Online)

Kegiatan penebangan liar (illegal logging) dan penangkapan ikan liar (illegal fishing) makin marak di Selayar. Pemerintah setempat meminta aparat kepolisian dan TNI bisa mengatasi persoalan itu.

Bupati Selayar, Syahrir Wahab mengatakan saat menerima Danrem 141 Toddoppulu, Kolonel Inf Syukran Hambali di Selayar akhir pekan lalu. Syahrir mengatakan kerja sama antara TNI dan kepolisian diharapkan bisa memberantas ilegal loging dan ilegal   fishing yang marak terjadi di perairan wilayah Kepulauan Selayar.

Selayar, kata dia, memiliki 132 pulau sehigga perlu pengamanan intensif baik di daratan maupun di lautan dalam mengatasi praktik kayu dan hasil laut.

Danrem 141 Toddopuli, Syukran Hambali melalui Kepala Penerangan Danrem (Kapanrem) 141 Toddopuli Kapten Caj Sunaryo mengatakan pihaknya cukup prihatin dengan maraknya ilegal logging dan ilegal fishing yang terjadi di daerah ini. Ia menghimbau kepada personel TNI Kodim 1415 Selayar untuk membantu pemerintah dalam mengamankan laut dan daratan.

Danrem juga mengharapkan kerja sama antara pemeritah daerah dalam hal ini Muspida, Kodim 1415 Selayar dan Polres Selayar, untuk saling bau-membau dan komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada agar tidak terjadi tindakan anarkis.(fajar.online)

Berita Pengusiran Bupati Selayar Di Bulukumba Jadi Topik Hangat

Berita Bupati Selayar Diusir Warga Bulukumba, Dinilai Menyinggung Perasaan To Silajara

Petikan berita dibawah inilah yang memicu sakit hati warga selayar khususnya para aktivis.

Warga Bulukumba Usir Bupati Selayar

Bulukumba KOMPAS. Com-- Ribuan warga Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terpaksa memblokir jalan Bupati Selayar, Syahrir Wahab yang ikut terjebak di tengah jalan trans sulawesi yang telah ditutup oleh warga. Warga menutup ruas jalan tersebut dengan merentangkan kain sepanjang 100 meter dan menanam pohon pisang ditengah jalan yang berlubang.

Pantauan Kompas.com di lapangan, pengusiran itu dilakukan setelah Bupati Selayar menolak untuk memberikan orasinya di depan ribuan warga yang sedang berunjuk rasa, terkait perbaikan jalan yang menghubungkan tujuh kabupaten di bagian selatan.

"Menurut Pak Gubernur, jalan ini sudah ada anggarannya, tinggal prosedurnya yang akan dijalani dan saya akan ikut bicara dengan Pak Gubernur mengenai jalan ini. Kepada beliau saya sudah katakan biasanya jarak yang saya tempuh empat jam, namun sekarang sudah tujuh jam lebih dari pelabuhan Bulukumba ke Kota Makassar," kata Syahril saat didesak oleh warga untuk menyampaikan orasi dalam bentuk dukungan perbaikan jalan, Minggu (8/5/2011) siang.......................


Release berita diatas telah membuat sejumlah aktivis di Kabupaten Kepulauan Selayar angkat bicara.
Setidaknya perihal atau kalimat yang menuliskan pengusiran terhadap simbol daerah ini telah menyinggung dan menyakitkan hati kami, ujar Putra Parirapi, yang juga dikenal sebagai aktivis senior dan saat ini baru muncul kembali dalam bendera lsm Hijau Selayar. Mantan aktivis grand peace ini mengaku tidak enak mendengar kat kata Bupati Selayar diusir oleh warga Bulukumba, karena sepengetahuan saya Bulukumba dan Selayar itu bersaudara. Ini perlu diluruskan dan saya mewakili teman teman yakin bahwa Saudara saudara kami di Bulukumba tidak akan mungkin  mengusir pimpinan daerah kami. Ini menyangkut harkat dan martabat kami di Selayar, bila tidak segera diluruskan maka bisa bisa judul berita ini bisa memancing kami tentunya yang sangat menghargai Bapak Bupati Kepulauan Selayar Drs.H.Syahrir Wahab MM, ujar Putra.

lain lagi yang diutarakan oleh Ardi .R dari Sancas Selayar, lsm yang memang tidak pernah ambil pusing dengan hal hal politik dan pemerintahan malah kini tertarik mengundang pengurus wilayahnya hanya untuk mengkaji kalimat dalam berita diatas. Ini sangat memalukan dan kami akan mendesak wakil rakyat Selayar untuk segera menyampaikan ini ke pemerintah kabupaten Bulukumba terkait pemberitaa tersebut. Tolong kami yang telah lama tidak pernah bersuara, tapi ini menyangkut malunya orang Selayar, yang diberitakan pimpinannya di usir. Bila pimpinan kita saja di usir lantas bagaimana dengan kami ini ? ujarnya kepada wartawan.  yang jelas kami akan turun lagi menanyakan hal ini, dan kalaupun segala resiko harus muncul bahwa nanti akan lebih bermasalah, maka kami akan mengontak seluruh keluarga Selayar di Bulukumba dan Bantaeng untuk menyikapi hal ini. Kita juga banyak dimana mana, ujar Ardi.

Sementara itu, Arsil ihsan ketua FPS, berkomentar bahwa apa yang telah anda simak dari sejumlah pemberitaan sebenarnya tidaklah seperti itu maknanya, jangan mudah terprovokasi, namunpun demikian sudah selayaknyalah bila kemudian warga Selayar akan sakit hati bila Simbol Daerah Mereka di sebut atau di tulis dalam berita media di Usir, ujar Arsil.
Terkait hal ini kami sebenarnya juga telah berkumpul kumpul dengan teman teman di kator tadi, namun kami berkeyakinan bahwa apa yang telah terjadi saat Bapak Bupati melintas di poros tanaberu adalah diskomunikasi yang sangat disayangkan, karena dalam berita televisi di ANTV petang terdengar cara meminta warga kepada Bapak Bupati kami tidak beretika dan tidak menggambarkan sebagai orang bumi panritalopi yang saya kenal. Saya tahu bagaimana kalau aktivis tulen di Bulukumba beraksi, dan tidak seperti yang terjadi kemarin di Tanahberu itu. kalau yang kemarin memang agak cenderung kurang ajar, dan yang menulis juga perlu sedikit lagi di perhalus dengan kata kata misalnya Bupati Selayar Terhalang Aksi, Terpaksa Mencari Jalur Lain, atau menolak melakukan orasi , Bupati Selayar pilih jalur lain, kan ini lebih mendidik kepada pembacanya, apalagi media online itukan media yang cukup dikenal.
Lebih lanjut Arsil menangapi pertanyaan wartawan terkait sikap FPS, menjajawab dingin dengan kalimat, ini simbol daerah dan pimpinan orang Selayar, apakah betul Warga Bulukumba mengusir atau Media saja yang mendramatisir. Ini yang perlu dipertanyaka dulu bro, ujarnya. Namunpun demikian kami tetap akan ikut ambil bagian bila kemudian teman teman dari lembaga lain kemudian bergerak untuk membela nama dan harkat simbol Bumi Tanadoang Selayar, apalagi Pak Syahrir dan Pak Saiful itu pimpinan pilihan kami, tentu saja kami juga sakit hati kalau ada yang bilang beliau di usir, kuncinya kepada wartawan.

Berita Terkini Bupati Kepulauan Selayar

Warga Bulukumba Usir Bupati Selayar

Ribuan warga Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terpaksa memblokir jalan Bupati Selayar, Syahrir Wahab yang ikut terjebak di tengah jalan trans sulawesi yang telah ditutup oleh warga. Warga menutup ruas jalan tersebut dengan merentangkan kain sepanjang 100 meter dan menanam pohon pisang ditengah jalan yang berlubang.

Pantauan Kompas.com di lapangan, pengusiran itu dilakukan setelah Bupati Selayar menolak untuk memberikan orasinya di depan ribuan warga yang sedang berunjuk rasa, terkait perbaikan jalan yang menghubungkan tujuh kabupaten di bagian selatan.

"Menurut Pak Gubernur, jalan ini sudah ada anggarannya, tinggal prosedurnya yang akan dijalani dan saya akan ikut bicara dengan Pak Gubernur mengenai jalan ini. Kepada beliau saya sudah katakan biasanya jarak yang saya tempuh empat jam, namun sekarang sudah tujuh jam lebih dari pelabuhan Bulukumba ke Kota Makassar," kata Syahril saat didesak oleh warga untuk menyampaikan orasi dalam bentuk dukungan perbaikan jalan, Minggu (8/5/2011) siang.

Menurut warga, apa yang diucapkan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo kepada Bupati Selayar sudah merupakan janji-janji Gubernur tiga tahun lalu kepada warga namun sampai saat ini, jalan yang merupakan akses wisata internasional tak kunjung diperbaiki. Karena tidak diizinkan jalan, kendaraan yang ditumpangi Bupati Selayar dengan plat merah bernomor polisi DD 1 J ini terpaksa harus mencari jalan alternatif agar bisa keluar dari kerumunan warga yang telah menutup jalan sepanjang tiga kilo meter.

Selain merentangkan kain putih dengan berbagai tulisan serta menanam pohon pisang ditengah jalan, warga juga menggunakan jaring nelayan dan memalang jalang dengan menggunakan bambu, agar kendaraan tidak baik roda dua hingga roda empat tidak dapat melewati jalan tersebut. Bahkan warga juga membakar sejumlah ban bekas di tengah jalan. Namun aparat kepolisian baik dari Polsek Bontobahari dan Polres Bulukumba langsung memadamkan api yang telah membakar sejumlah ban bekas tersebut.

Aksi pemblokiran jalan yang dimulai sekitar pukul 09.00 dan baru berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat baru berakhir setelah puluhan satuan pengendali huru hara dikerahkan untuk membubarkan warga.

Ini merupakan aksi yang ketiga kalinya mereka lakukan, namun tak pernah digubris oleh pemerintah. Warga khususnya yang bermukim di Tanah Beru akan terus turun ke jalan dan menutup jalan akses pelabuhan penyebrangan Bira, pantai pasir putih dan pembuatan kapal pinisi yang sering dilewati oleh turis manca negara maupun turis lokal, sampai perbaikan jalan sepanjang 17 kilometer dilakukan. (Sumber  : KOMPAS. Com)