Drs.Lukman Kepala SMK Selayar Diperiksa 4 Jam" Ada Apa Ya ?"

Hingga saat ini informasi pemeriksaan terhadap Drs.Lukman kepala SMK Benteng Selayar masih simpang siur. Pemeriksaan oleh aparat kepolisian selayar ini di duga karena adanya sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran di SMK Selayar. Hal ini terungkap dari sejumlah perbincangan yang berhasil direkam oleh media ini.

Dari hasil konfirmasi dengan salah seorang sumber yang tidak mau disebut namanya membenarkan informasi tersebut dan pemeriksaannya sendiri bersaman dengan kedatangan tim BPK ke Selayar.

Drs.Lukman adalah kepala sekolah SMK Benteng Selayar yang diduga ikut bertanggungjawab atas sejumlah penggunaan keuangan termasuk penggunaan keuangan bantuan kwarnas pramuka  ke kwarcab selayar yang hingga saat ini masih terus diburu oleh sejumlah aktivis dalam penggunaannya. Belum lagi termasuk sejumlah barang inventaris dilingkup SMK negeri selayar yang dipinjam pakaikan dan menurut sumber bahwa hal ini adalah sepengetahuan Drs.Lukman sebagai penangunggjawab di SMK Selayar.

Kapal Motor Berkat Selayar Tertangkap Bawa Pakaian Illegal

Penyelundupan Pakaian Bekas ke Bali Digagalkan


Kapal Patroli Bea dan Cukai 8005 menangkap Kapal Layar Motor Berkat Selayar 03 yang membawa 1.500 karung pakaian bekas dari Kuantan, Malaysia. Pakaian senilai Rp 3 miliar itu rencananya dibawa ke Bali. Penangkapan dilakukan di Laut China Selatan, Rabu (13/10).

Kapal Layar Motor (KLM) Berkat Selayar 03 berikut sembilan awak kapal dan barang selundupan yang volumenya setara dengan 15 kontainer tersebut kemarin sudah ditarik ke Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau (Kepri) di Kabupaten Karimun, Kepri. Butuh waktu sekitar 50 jam sampai akhirnya semua barang bukti tiba di Karimun.

Kepala Seksi Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri Andhi Pramono mengatakan, KLM Berkat Selayar 03 membawa barang-barang itu tanpa dilengkapi dokumen. Ketentuan hukum yang dilanggar adalah Pasal 102 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 10/1995 tentang Kepabeanan.

Nakhoda kapal berinisial I (45) ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, ia terancam pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal 10 tahun, di samping denda sebesar Rp 50 juta-Rp 5 miliar.

Tentang pemilik kapal dan importir pakaian bekas tersebut, menurut Andhi, hal itu masih dalam tahap penyidikan.

Sekarung pakaian bekas itu berisi lebih kurang 250 potong pakaian yang berat totalnya sekitar 100 kilogram (kg). Nilai semua pakaian yang diangkut KLM Berkat Selayar 03 itu diperkirakan Rp 3 miliar.

Menurut laporan yang disampaikan Komandan Patroli Bea dan Cukai 8005 Akmal Jaya, modus penyelundupan dilakukan dengan cara mengambil jalur Laut China Selatan yang mahaluas. Waktunya pun bertepatan saat cuaca buruk guna menghindari patroli laut.

Malaysia, lanjutnya, dalam hal ini sebagai negara transit saja meskipun ada pula pakaian bekas dari Malaysia yang diselundupkan ke Indonesia. Pakaian selundupan seperti ini biasanya didistribusikan, antara lain, ke Kendari dan Selayar di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Surabaya, dan Lampung. (LAS)

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Ditunjuk Jadi Jamdatun

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar ST Burhanuddin ditunjuk sebagai jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara (jamdatun) menggantikan Kamal Sofyan Nasution.

Penunjukan Burhanuddin berdasarkan Keputusan Presiden No 66/M/2011 tertanggal 11 April 2011. Selain posisi jamdatun Kejaksaan Agung (Kejagung), Jaksa Agung Basrief Arief juga mencopot Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M Amari. Selanjutnya, jampidsus baru diisi Andi Nirwanto yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jampidsus (sesjampidsus). Amari dan Kamal Sofyan dipindahkan menjadi staf ahli jaksa agung.

“Akhir bulan ini kami sudah bisa melantik dan serah terima jabatan ke pejabat baru,” ungkap Basrief Arief saat ditemui di Kejagung, Jakarta,kemarin. Meski demikian, pergantian dua jaksa agung muda tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kasus apa pun.Pergantian itu demi kepentingan institusi dalam rangka penyegaran. “Tidak ada kasus apa pun, apalagi disebut-sebut kasus Sisminbakum.Tadi saya sudah panggil saudara Amari.

Kami sudah bicara bahwa tidak ada persoalan terkait kasus, tapi kami sama-sama ingin membangun institusi ini ke depan lebih baik,”tandasnya. Burhanuddin menjabat sebagai kepala Kejati Sulselbar sejak enam bulan lalu. Pengumuman mengenai jabatan barunya itu disampaikan Jaksa Agung kemarin siang. Dia mengaku, jabatan yang baru yang bakal diembannya lebih berat dan menantang.

Dengan jabatan baru tersebut, dia bertanggung jawab atas semua perkara perdata dan tata usaha negara secara nasional. Ditanya soal penggantinya di Kejati Sulselbar, mantan Kajati Maluku Utara ini mengaku belum diputuskan. “Calon pengganti belum ada, tapi SK-nya kan tinggal dari Kejagung. Kalau jabatan jaksa agung muda itu langsung instruksi Presiden,” ungkap mantan Inspektur Penyidikan Pidsus Kejagung ini kepada SINDOdi Makassar,tadi malam.

Meski demikian, pria yang dikenal ramah ini berpesan agar kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejati Sulselbar tidak berhenti. Dia optimistis penggantinya akan melanjutkan perkara yang saat ini belum rampung. “Kasus dugaan korupsi otomatis menjadi tanggung jawab kajati yang baru. Proses penyelidikan dan penyidikannya harus terus berlanjut. Pemberantasan korupsi jangan kendur,”ungkapnya. Kepada SINDO, dia menyampaikan agar media massa di Sulsel terus mem-pressure kejaksaan jika terjadi dugaan permainan dalam kasus yang ditanganinya.

Dia pun berjanji tetap memantau kasus yang ditanganinya saat ini. Beberapa kasus yang saat ini masih dalam penyelidikan, yakni penyelidikan dugaan korupsi anggaran peningkatan kualitas gula di PTPN sebesar Rp100 miliar, dugaan korupsi Gernas Kakao di beberapa daerah yang angkanya berkisar puluhan miliar, serta lanjutan penyelidikan dugaan korupsi bansos di lingkup Pemprov Sulsel Rp8,8 miliar.

“Soal kasus pengadaan tiang listrik Selayar, pengadaan alat pemotong hewan Takalar,dan Gernas Kakao Pinrang, kami sudah tingkatkan ke penyidikan,” ungkapnya. Sebelum meninggalkan Kejati Sulselbar, Burhanuddin masih akan mengumumkan hasil kinerja Kepala Kejari (Kajari) di lingkup Kejati Sulselbar. “Senin atau Selasa depan kami akan umumkan peringkat kajari berdasarkan kinerjanya selama triwulan pertama 2011,”katanya.

Sementara itu, M Amari mengaku belum mengetahui pencopotan dirinya dari jampidsus. Bahkan, dia pun belum mengetahui akan menjabat sebagai staf ahli jaksa agung. “Saya belum tahu, belum diberitahukan,”katanya. Pencopotan Amari dan Kamal mengundang pertanyaan karena posisi jaksa agung muda lainnya belum ada yang diganti.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Hamzah Tadja,

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Iskamto, dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Edwin Pamimpin Situmorang, serta Wakil Jaksa Agung Darmono, tidak ada perubahan sama sekali. m purwadi/ abd salam malik (*)

Tanda Tangan Hasil Scanning Untuk Surat Tugas Pengurus Pramuka Selayar

Tanda Tangan Ketua Kwarcab Pramuka Selayar Di Sinyalir Hasil Scanning

Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang Daerah Oleh Pramuka Kwarcab Selayar Dipertanyakan soalnya tanda tangan ketua kwarcab disinyalir kuat adalah palsu atau hasil scan komputer. Bila ini dibiarkan maka akan menjadi presenden buruk dunia kepanduan.

Setelah melakukan sejumlah pemantauan terhadap penggunaan bantuan dan dana hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Selayar ditemukan keganjilan khususnya sejumlah permintaan yang diajukan oleh Sekretariat Pramuka Selayar yang di tanda tangani oleh Ketua Gerakan Pramuka Selayar. Pasalnya diketahui bahwa ketua Kwarcab Selayar adalah mantan Wakil Bupati, Nursyamsina Aroepala yang tidak berada di Selayar namun tertera dalam permintaan dan pertanggungjawaban serta sejumlah surat kuasa dan surat tugas kepada wakil sekretaris serta sekretaris adalah teken ketua kwarcab, sehingga di sinyalir bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu atau di scan melalui komputer. Bila ini terjadi maka perbuatan ini sangat jelas adala perbuatan melawabn hukum yang harus mendapat pemeriksaan oleh pihak berwajib, ujar Sigit Sugiman, Wakil Sekretaris FPS kepada wartawan. Mana bisa Ina Aroepala Ga Ada Di Selayar sementara permintaan bantuan dan pertanggungjawaban proposal itu ada tanda tangannya ? inikan pemalsuan dan pembohongan, apapun alasannya, ujanya.
Fps mendesak kepada pihak penegak hukum dan menyampaikan kepada Bupati agar hal ini segera mendapat tinda lanjut.