Dana DAK Pendidikan SelaarDan Penyaluran Dana Bos TA 2010 Hinggasaat Ini Belum Rampung, Di sinyalir Konsultan Banyak Tahu Terlibat Dalam Pelelangan Proyek Tersebut Sebuah rumah terbakar dijalan W.R Supratman Benteng Selayar, api di duga berasal dari sebuah tungku masak yang tidak dimatikan oleh pemilik rumah. Kerugian di taksir jutaan rupiah, tidak ada korban jiwa Pekerjaan Lapangan Belum Rampung 100%, Panitia Lelang DAK Pendidikan TA 2010 Di Sinyalir Kuat Tidak Melaksanakan Tahapan Survey Rekanan Calon Pemenang" Seorang PNS di pengadilan negeri selayar melaporkan BRI Selayar akibat atm miliknya terdebet tanpa bukti slep yang di tariknya dari mesin anjungan tunai mandiri BRI Selayar Upacara Hari Pramuka 14 Agustus 2011 diperingati Di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pelaksaan apel Pramuka yang di hadiri oleh Bupati Kepulauan Selayar sebagai Pembina Upacara Oknum Petugas Jagawana Di Informasikan oleh warga Jinato Kec.Takabonerate Nyaris Tewas Di amuk Massa akibat melakukan pungutan di wilayah tersebut Proyek DAK Pendidikan TA 2010 Selayar dalam pengadaan Buku Dan Alat Peraga belum rampung sementara dana proyek tersebut telah cair dan telah dilaporkan selesai, FPS : hal ini sama saja pembohongan Keluarga korban pembunuhan di Bonto Datara Selayar meminta Proses penyelidikan pihak berwajib atas kematian yang tidak wajar terhadap korban di kebun dengan alasan dipatok ular atau diamuk sapi ternak milik korban di lanjutkan karena Keluarga Korban sampai saat ini masih belum tahu penyebabnya Gadis berusia kurang lebih 19 Tahun berinisial S" asal Desa Jinato Kecamatan Takabonerate Kabupaten Selayar mendapat perawatan medis di Bagian Kebidanan RSUD Selayar (kuret kandungan yang di infokan usia 5 bulan)pada hari Minggu 31/7 lalu mendapat sorotan serius dari pemuka agama di Benteng Selayar Polres Selayar Temukan 2000 liter premium di gudang dalam area agen pertamina Barugaiya Kecamatan Bontomanai Selayar Pemberangkatan Kapal Fery KMP.Belida yang melayari selat selayar dari pelabuhan Pamatata tujuan pelabuhan Bira dengan muatan Bus penumpang dan barang hingga saat ini masih tertahan dipelabuhan Pamatata akibat tingginya gelombang di Selat Selayar dan cuaca buruk yang tidak dapat diprediksi Ratusan Guru dikecamatan Benteng Selayar hingga saat ini belum terima kekurangan 5% gaji mereka yang seharusnya terbayarkan sejak awal tahun 2011 Sebanyak 3 Ruangan di SMK 1 Benteng Selayar di Bonea, terpaksa melakukan proses belajar tanpa bangku dan meja layaknya siswa sekolah lainnya. Siswa terpaksa melantai bersama guru pengajar Hasil GP Sirkuit Laguna Seca Amerika Senin (25/7) 2011, 1. Casey Stoner (Repsol honda),2. Jorge Lorenzo ( Yamaha), 3 Dany Pedrosa (Repsol Honda) sementara The Doctor Valentino Rossy Di urutan ke 6 Forum Peduli Selayar telah menyampaikan kepada pimpinan TNI di jakarta melalui email terkait adanya hal yang bisa saja mencoreng nama TNI di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam permasalahan ketegangan yang terjadi di tengah tengah keluarga Purnawirawan TNI Selayar karena Adanya perintah Dandim untuk mengosongkan lahan perumahan mereka FPS Mendukung pernyataan sikap yang menyayangkan adanya lembaga yang mengetahui atau bisa berkomunikasi dengan buronan pihak berwajib namun tidak melaporkannya FPS: Wakil rakyat selayar malahmendukung kodim untuk biaya dengan menyampaiakn bahwa dewan akan minta kepada Bupati untuk bantu pak Dandim" Hari ini 10 keluarga Purn.TNI mendatangi DPRD Selayar Untuk mengadukan Dandim 1415 Selayar yang dinilai tidak berperasaan Keluarga Purnawirawan TNI Kodim 1415 Selayar yang menerima ancaman rumahnya akan di gusur paksa mendatangi wakil rakyat di DPRD Selayar selanjutnya mengadukan hal tersebut ke Komisi A Kepala Desa Appatanah Kec.Bontosikuyu diperiksa Polsek Bontosikuyu terkait anggaran desa yang di duga fiktif dan anggaran bantuan dari bank dunia Korupsi dengan modus investasi dan kerjasama swasta dengan pemerintah daerah di sinyalir terjadi di kabupaten kepulauan Selayar Keberadaan Kapal latih SMK Kelautan Selayar Dipertanyakan Keberadaannya FPS Siap Layangkan Surat resmi permintaan data kasus dugaan korupsi yang telah diterima oleh penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan negeri Selayar yang hingga saat ini masih dalam penanganan Radio Milik Pemkab Selayar yang didanai oleh APBD Selayar melakukan sejumlah penjualan jasa yang tertuang dalam DPA sejumlah SKPD sehingga diduga kuat telah terjadi duplikasi anggaran yang berbau korupsi
Home » » Baru Tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan Yang Telah Membentuk PPID

Baru Tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan Yang Telah Membentuk PPID

Written By Selayar Terkini on Selasa, 26 Juli 2011 | 7/26/2011 01:32:00 AM

oleh Komisi Informasi Sulawesi Selatan

UU UU No, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlaku selama setahun lebih, namun tampaknya sebagian besar Badan Publik belum terlalu serius menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk memasuki iklim keterbukaan informasi publik. Salah satu yang diperintahkan UU tersebut adalah agar setiap Badan Publik menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tempat masing-masing. PPID ini nantinya yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di masing-masing Badan Publik.

Sebenarnya pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 yang memberi batas waktu sampai paling lambat 23 Agustus 2011 bagi penetapan PPID di masing-masing Badan Publik. Di Sulawesi Selatan baru Kabupaten Tana Toraja, Pinrang dan Toraja Utara saja yang sudah menetapkan PPID dilingkup pemerintah kabupaten/ kota, sementara di lingkup pemerintah provinsi sendiri belum ada. Diharapkan ke depan pemerintah daerah dan Badan Publik lain bisa segera mengikuti jejak ketiganya menetapkan PPID mengingat batas waktu penetapan sudah hampir tiba. Ruang lingkup badan publik dalam UU No. 14/2008 tersebut meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya atau lembaga-lembaga yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD.


Keberadaan PPID di masing-masing Badan Publik merupakan keharusan sesuai dengan ketentuan UU. Disebutkan pada Bab VI dalam UU. No. 14/2008 tentang Mekanisme Memperoleh Informasi bahwa proses pengajuan informasi publik, harus melalui PPID. Dengan demikian keberadaan PPID di masing-masing daerah juga menjadi sebuah keharusan. Jika Badan Publik lambat menetapkan PPID kemungkinan mereka akan kerepotan melayani permintaan informasi dari masyarakat, apalagi sebagian masyarakat kita sudah paham tentang keterbukaan informasi publik.


Pelaksanaan keterbukaan informasi publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih demokratis dan transparan.
Share this article :

Popular Posts