DPRD Bulukumba Terima Pegawai Baru

Bulukumba- Good news for job seekers. Parliament Bulukumba immediate job opening in August 2011.

Presented by the Chairman of the Parliament Bulukumba Andi Muttamar meant that the job is the provision of expert staff council with the requirements satrata one (S1), Magister (S2) and PhD (S3)

"Honorary Board (CB) the board has proposed to open soon in the slowest Septembar," said Muttamar, Saturday (07/16/2011).

Plan a job opening, it has become a requirement in place to facilitate the work of board members. Besides other conditions are experienced in the field are needed. ( RCAnews )

Ada Bukti Anggota Dewan Terima Suap

Rahman Saleh Berang
Ada Bukti Anggota Dewan Terima Suap

Fraksi PKS, H Rahman Saleh, mengaku berang dan tidak berbohong, menanggapi pemberitaan media massa yang menyebutkan bahwa H Eahman Saleh pembohong dan tidak bisa membuktikan dugaan gratifikasi kepada 23 rekannya di DPRD Parepare baru baru ini.

Kepada Upeks, Kamis 14 Juli kemarin pagi mengatakan, dirinya tidak pernah berbohong, jika kuat
dugaan telah terjadi penyuapan kepada 23 anggota DRPD masing-masing Rp75 juta.
"Saya bisa buktikan, saya tidak bohong, ada orang yang datang ke saya mau menyerahkan Rp75 juta. Makanya saya tanya uang apa, suruhan ini menjawab sebagai uang fee bagi-bagi proyek. Orang ini mengaku kalau 23 sudah terima kecuali saya dan pak ketua, Muhadir Haddade," Kata praktisi PKS yang dikenal cukup vokal ini.
Bahkan dia membeberkan, jika ada salah seorang anggota dewan, yang sudah mengaku kepada dirinya jika menerima Rp 75 juta sebagai uang tutup mulut, agar tidak lagi minta jatah-jatah proyek dari pemerintah daerah atau paling tidak memuluskan semua anggaran pemerintah daerah yang diusulkan ke dewan.
Ditanya, siapa anggota DPRD Kota Parepare yang mengaku telah menerima Rp75 sebagai uang tutup mulut? H Rahman Saleh buru-buru menampik tidak akan membeberkan identitasnya, kecuali jika diperlukan penyidik.
"Tak perlu saya beberkan dan sebutkan namanya, tapi kalau diperlukan saya yang disebut berbohong, nanti juga akan saya beberkan," janji H Rahman Saleh.
Sekedar diketahui, dari dugaan sementara kurang lebih Rp1,75 miliar yang diduga telah dibagi-bagi ke 23 anggota DRPD, yang bersumber dari uang setoran kontraktor sebagai uang tutup mulut, agar tidak ribut masalah proyek tahun ini. Hasilnya pun juga sudah dapat dirasakan dan dilihat. Sejumlah proyek fisik yang saat ini berjalan apa adanya, tidak diawasi anggota dewan, khususnya komisi III yang membidangi masalah pembangunan. (UPEKS)

Berita Terbaru Bupati Bantaeng

Staf Ahli Bupati Bantaeng Bertugas Tanpa SK

Gemuknya jumlah staf ahli Bupati Bantaeng yang berjumlah sekitar tujuh orang, dinilai melanggar PP 41 tahun 2007. Pasalnya dalam peraturan itu disebutkan bahwa bupati dapat mengangkat sataf ahli maksimal lima orang.

Banyaknya staf ahli tersebut, justeru membuat bingung sebab mereka tidak mengetahui bidang tugasnya. Jumlah yang menduduki jabatan tersebut
sekitar tujuh orang mereka adalah, Asaduddin, Sudarni, Suharini, Muhtar Massualle, Zainuddin, Kasir Madong.
Jumlah ini belum termasuk staf bupati yang ditugasi sebagai staf dibidang
pemberitaan dan media, bidang pertanian.
"Kami bingung harus bertugas dibidang apa sebagai staf ahli. Kami juga tidak tahu apa yang mesti dikerjakan," ungkap salah seorang staf ahli Bupati Bantaeng yang enggan namanya dikorankan.
Dia jua mengakui bahwa sejak dilantik sebagai staf ahli beberapa bulan lalu, sampai sekarang belum menerima SK termasuk beberapa staf ahli lainnya.
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa mereka sengaja diparkir, Sehingga dikhawatirkan dapat menjadi temuan dikemudian hari karena terindikasi terjadi pelanggaran.
Kepala Bagian Organisasi Setkab Bantaeng, Nurhasni, ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, membenarkan bahwa berdasarkan PP 41 tahun 2007 menyebutkan bupati dapat mengangkat staf ahli maksimal lima orang.
Namun begitu, peraturan pemerintah tersebut bisa saja ditambah atau dikuatkan dengan peraturan bupati (Perbup). "Artinya PP itu memungkin untuk menerbitkan perbup namun tentunya disesuaikan dengan kondisi, " jelas Nurhasni.
Disinggung mengenai adanya sejumlah staf ahli yang tidak mengantongi SK, dia mengaku tidak tahu dan meminta untuk berhubungan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). (UPEKS)

Ikan Pari Manta Di Perairan Selayar

Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Desa-Kabupaten Kepulauan Selayar-Kategori Lingkungan Hidup

Kabupaten kepulauan Selayar memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan merupakan bagian dari kawasan segitiga terumbu karang. Memiliki 51.596 ha kawasan terumbu karang termasuk kawasan taman nasional Taka Bonerate seluas 40.875 ha. Memiliki 576 jenis ikan, 236 species karang keras, 31 genera karang lunak, 21 genera sponge selain itu memiliki 9 jenis lamun dan 38 jenis biota asosiasi dengan padang lamun. Di perairan Selayar juga dijumpai ikan pari manta, hiu, penyu, lumba-lumba dan paus.

Kekayaan hayati laut Selayar membawa banyak manfaat bagi masyarakat terutama sektor kelautan dan perikanan, pariwisata dan perlindungan pantai. Terumbu karang yang cantik menjadi tujuan favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun juga merupakan rumah, tempat berkembang biak, mencari makan dan berlindung bagi ikan-ikan dan biota laut lainnya. Di sisi lain terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun adalah pelindung pantai alami dari gempuran ombak sehingga pantai tidak terabrasi.

Namun sayangnya kekayaan hayati laut Selayar yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat juga pendapatan bagi masyarakat Selayar mulai terancam. Berbagai ancaman yang dapat merusak kekayaan hayati laut tersebut antara lain 1) Penangkapan ikan dengan cara merusak seperti penggunaan bom,potassium dan sianida, 2) Pembuangan Limbah kelaut, 3) Penebangan Hutan Bakau, 4) Pengambilan terumbu karang, 5) Pemanasan Global.

Salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi ancaman terhadap sumberdaya hayati laut yaitu dengan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan/Laut (KKP/L).
Adapun tujuan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :
1. Melestarikan sumberdaya hayati pesisir dan laut Kab. Kep. Selayar agar dapat terus-menerus memberikan manfaatnya (ecosystem services) bagi masyarakat lokal, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Keberlanjutan Pariwisata bahari dengan melestarikan asset utama pariwisata bahari seperti terumbu karang, ikan Pari Manta, Lumba-lumba, ikan mola-mola, Paus, Penyu dan biota laut lainnya. Keberlanjutan pariwisata bahari tidak saja berdampak kepada mata pencaharian masyarakat Selayar, tetapi juga income bagi Propinsi Sulawdesi selatan.
3. Keberlanjutan Perikanan dengan ekosistem tempat ikan berkembang biak, berlindung dan mencari makan. Keberlanjutan perikanan ini akan berdampak langsung kepada mata pencaharian masyarakat lokal, khususnya nelayan.
4. Mempertahankan pelindung alami pantai dari gempuran ombak dan gelombang. Terlebih lagi dengan adanya dampak pemanasan global dimana permukaan air laut meningkat dipandang penting untuk pulau-pulau kecil untuk mempertahankan pelindung alami pantai.

Mekanisme Program :
- Dilakukan sosialisasi Kawasan Konservasi Laut daerah (KKLD) di tingkatan desa
- Koordinasi dalam rangka persiapan penetapan calon lokasi KKLD di 52 desa pesisir
- Penetapan calon lokasi KKLD di tingkatan desa
- Penetapan calon lokasi KKLD di tingkatan kabupaten
Cikal bakal dari Pembentukan KKLD adalah 52 Daerah Perlindungan Laut (DPL) dari 52 Desa Pesisir di Selayar. DPL sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap suatu kawasan yang secara ekologis bernilai tinggi, yang terbentuk baik melalui peraturan formal yaitu Peraturan Desa (Perdes).

Pembentukan DPL agar efektif dan efisien ditunjang dengan sebuah aturan hukum yang kuat di tingkat desa. Di Selayar DPL ditunjang dengan perdes. Perdes menjadi landasan pemberian sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut :
1. Desa Pesisir memiliki Perencanaan Pengelolaan Terumbu karang yang berisi :
• Visi, misi, tujuan sasaran
• Program Pengelolaan terumbu karang desa
• Pelaksanaan pengelolaan terumbu karang desa
2. Perencanaan tersebut melalui :
• Musyawarah desa antara Pemerintah, BPD, masyarakat dan penyuluh desa
• Perumusan jenis-jenis sumberdaya yang perlu diatur pemanfaatannya
• Perumusan Kegiatan yang diperbolehkan
• Perumusan larangan-larangan
• Perumusan sanksi-sanksi pelanggaran
3. Hasil Musyawarah desa dan masyarakat menjadi draft perdes DPL
4. Mensosialisasikan draft perdes ke masyarakat
5. Draft Perdes DPL kemudian diusulkan dalam rapat antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang setelah disetujui BPD dapat menjadi perdes tentang DPL.
6. Pelaksanaan Perdes DPL oleh masyarakat.
Dalam perdes ini telah ditetapkan tentang alokasi wilayah desa yang menjadi lokasi daerah perlindungan laut sekurangnya 10% dari wilayah laut yang terbagi dalam zona inti dan zona penyangga. Dalam zona inti tidak diperkenankan sama sekali masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan, melabuhkan perahu, bahkan melintasi wilayahnya. Kegiatan pencarian ikan dan sumber daya biota lainnya hanya dapat dilakukan di wilayah penyangga dan luar wilayah konservasi.(Saiful Rijal Yunus-FIPO)

Selayar Pemenang Award Program Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Desa

Pemenang Otonomi Awards 2011 Sulawesi Selatan dari The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)

Grand Category/Gold Trophy:

Region in a leading breakthrough on economic development (Daerah dengan terobosan paling menonjol bidang pembangunan ekonomi)
Kabupaten Wajo

Region in a leading breaktrough on public services (Daerah dengan terobosan paling menonjol bidang pelayanan publik)
Kabupaten Bantaeng

Region in a leading profile on political performance (Daerah dengan profil paling menonjol bidang kinerja politik)
Kabupaten Luwu Utara

Special Category/Silver Trophy:

Region in an innovative breaktrough on economic development (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pertumbuhan ekonomi)
Kabupaten Luwu Timur = Program Desa Mengepung Kota

Region in an innovative breaktrough on economic distribution (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pemerataan ekonomi)
Kabupaten Wajo = Program Sejuta Kantong Air

Region in an innovative breaktrough on local economic empowerment (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pemberdayaan ekonomi)
Kabupaten Bantaeng = Program Memandirikan Seluruh Desa melalui BUMDes

Region in an innovative breaktrough on health service (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan kesehatan)
Kabupaten Bantaeng = Program Brigade Siaga Bencana

Region in an innovative breaktrough on education service (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan pendidikan)
Kabupaten Bone = Program Paditungka

Region in an innovative breaktrough on administrative service (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan administrasi)
Kota Parepare = Program Kantor Pelayanan Satu Atap (Sintap)

Region in an innovative breaktrough on public accountability (Daerah dengan terobosan inovatif bidang akuntabilitas publik)
Kabupaten Luwu Utara = Program e-Procurement

Region in an innovative breaktrough on public participation (Daerah dengan terobosan inovatif bidang partisipasi publik)
Kabupaten Jeneponto = Program Kelompok Pemakai Air (Pokmair)

Region in an innovative breaktrough on environment management (Daerah dengan terobosan inovatif bidang pengelolaan lingkungan hidup)
Kabupaten Kepulauan Selayar = Program Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Desa