Ketua UPL Dinilai Penakut, Pelaksanaan Tender Proyek Di Selayar Di Warnai Kericuhan,

Kalau Tamu Diminta Lengkap, tapi ....."

Add caption

Kegiatan pelelangan paket paket proyek yang menggunakan anggaran negara di kabupaten kepulauan Selayar tahun ini banyak menuai ocehan, diantaranya kesan tertutup dan tidak meluasnya informasi kepada public yang menjadi topik hangat di bincangkan diantara pemerhati pembangunan. Hingga hari ini Rabu (8/6) pelaksanaannya terus berlanjut. Dari hasil konfirmasi ke salah sumber yang tidak mau ditulis namanya membenarkan bahwa saat ini pemerintah kabupaten kepulauan Selayar telah membentuk panitia lelang yang tidak sama seprti tahun tahun sebelumnya. Dimana pada tahun ini panitia mengacu pada perpres 54 2010 . Bila pada tahun sebelumnya masih di sebut panitia dan boleh di katakan berada di setiap skpd maka pada tahun ini bentukan pemerintah ini di sebut UPL dan bukan dari semua skpd, hal ini di sebabkan karena kurang pegawai tehnis yang lulus bersertifikasi.

Pelaksanaan tender proyek tahun ini di Kabupaten Kepulauan Selayar di laksanakan satu atap dan kantor panitia atau UPL nya di kantor Bupati Selayar. Dari pantauan media ini, ruangan yang ditempati adalah ruangan yang pernah di tempati berkantor oleh Bappeda, dan sangat disayangkan karena ruangan tersebut boleh dikatakan kebanyakan tertutup pintunya. Yang terlihat adalah papan pengumuman di depan ruangan, serta papan kerja dan plakat kegiatan. Sayang sekali karena pada pengenal kelembagaannya tersebut tidak jelas ada tercantum alamat dan nomor kontak. Selain itu UPL juga menyiapkan layanan publik melalui internet dengan menggunakan webblog gratisan bologspot.com yang setelah ditelusuri oleh IT media ini, mendapati beberapa keganjilan dalam posting pengumuman resmi proyek pemerintah kabupaten kepulauan selayar dalam blog gratisan, yang serta merta menimbulkan kesan amatiran. paling tidak telah menimbulkan sebuah tanda tanya besar dalam postingan yang maksud dan tujuannya agar UPL dapat di nilai transfaran namunpun sebenarnya amatiran. Maunya sih pencitraan tapi kejadiannya belepotan dan membingungkan.

Selain itu dari pantauan reporter dan koresponden, melaporkan bahwa sejumlah ketegangan telah terjadi selama proses tender. Diantaranya keributan saat berlangsung tender proyek dinas PU di kantor PKK serta adanya kesan bahwa ketua  UPL nya gampang di atur dan terpengaruh gertak dari para peserta lelang. Belum lagi beredar rumor bahwa para pihak terkait dalam kegiatan tender proyek pemerintah ini, tidak ada bedanya hanya sebagai boneka saja, namun maksud dari kalimat ini tidak di jelaskan.

Proses tender proyek pemerintah tahun ini juga membingungkan sejumlah kalangan misalnya tender proyek dinas PU yang pada tahun tahun sebelumnya dilakukan sekaligus dan di umumkan secara luas dan publik tahu kegiatan pemerintahnya, namun pada tahun ini paket paket proyek dilelang per paket dan dilaksanakan setiap harinya oleh UPL tidak ada bedanya menyicil pekerjaan. Untung kalau masih di konotasikan menyicil pekerjaan, tapi kalau di konotasikan agar antara proyek ke proyek dan pengusaha ke pengusaha lainnya tidak saling mengetahui maka inikan sudah berbau pelanggaran dari azas keterbukaan yang dimaksud dalam aturan dan sangat rentan membuktikan informasi yang beredar bahwa ada komunikasi yang terjalin hingga proses pengumuman.

Ari F Asis, koordinator pemantau pembangunan yang merupakan salah satu divisi dalam kepengurusan FPS menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan proyek proyek daerah tahun anggaran 2011 ini sangat tidak transfaran. Selain itu di sebutkan bahwa praktek praktek yang dapat memenjarakan para pelaksana telah terdata, tinggal waktu saja dan tinggal bagaimana respon dari pihak pihak berwajib yang akan kami lapori, ujar Ary. hal ini ditegaskannya karena beberapa laporan kami yang tidak di tindak lanjuti dan beberapa perkara kasus korupsi baik itu yang telah berproses di kejaksaan, pengadilan dan kepolsian tercatat tidak dan belum mendapat kekuatan hukum tetap. malah sppp, peti es dan pengalihan penahanan adalah hal biasa di wilayah hukum kabupaten kepulauan Selayar yang tidak tahu sampai kapan akan berlanjut dan kemana harus mengadu kunci Ari.

Berita Tentang Air Minum Di Selayar

Belum Ada Jaminan Bahwa Air Minum Di Wilayah Selayar Bebas Dari Kuman Ekoli

Kondisi air konsumsi minum yang saat ini digunakan oleh warga ibukota benteng kabupaten Kepulauan Selayar mendapat sorotan dari salah satu pemerhati  daerah ini. Forum Peduli Selayar (FPS) kembali mengumumkan sejumlah hasil pantauan dan pengumpulan informasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam minggu terakhir bulan Maret 2011 dengan menempatkan konsumsi air minum warga ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar  di layani  oleh PDAM Selayar. Pasalnya dari hasil pengumpulan informasi dari sejumlah penjelasan terkai t air minum layak konsumsi ternyata air minum yang dialirkan oleh Pdam Selayar masih termasuk dalam katagori air minum belum layak konsumsi dan masih berbahaya bagi manusia namunpun demikian ini baru sebatas wacana yang harus mendapat perhatian serus. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti di eropa , bahwa kuma ekoli terkandung  dalam cairan sejumlah tanaman sayuran kemungkinannnya terhisap  dan sebahagiannya adalah sejumlah partikel partikel yang berbahaya bagi tubuh manusia serta cairan yang diragukan mengandung kuman air ekoli yang hingga saat ini belum sepenuhnya mendapat jaminan dan sertifikasi  aman serta layak konsumsi
Merujuk adanya ipa di Topa dan sejumlah tempat lainnya memang merupakan salah satu rangkaian dalam penyediaan dan penyiapan yang telah diprogramkan oleh pemerintah kabupaten kepulauan selayar namun sebelum semuanya dijual ke masyarakat maka pihak berkompeten harus melakukan penelitian  bebas dari kuman termasuk kuman  ekoli yang dipastikan dapat menyebabkan penyakit prostat dan ginjal bagi seluruh manusia yang mengkonsumsi air ini. Bisa dibayangkan bila kemudian seluruh pelanggan pdam harus mengalami hal ini, sehingga FPS kemudian menjadikan agenda ini sebagai agenda awal untuk segera di teruskan dan dipertanyakan kepada pihak terkait, ujar Arsil Ihsan.