Fun Bike Meriahkan HUT Bhayangkara ke 65 Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Menyambut peringatan hari jadi Bhayangkara ke 65 yang jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2011 mendatang,mempersiapkan sejumlah kegiatan dan lomba. Diantaranya adalah lomba sepeda santai yang akan dilangsungkan pada hari Minggu 26 Juni besok. Star lomba akan dimulai dari lapangan PemudaBenteng Selayar selanjutnya mengintari ibu kota Benteng. Dipastikan ratusan bikers akan memeriahkan lomba ini. Selain lomba, Kepolisian Selayar juga melaksanakan sejumlah kegiatan sosial termasuk kerja bhakti dengan melakukan pembersihan ke sejumlah tempat di dalam kota benteng Selayar.
Singkat namun padat, AKBP.Setiadi, Kapolres Selayar pada intinya mengatakan bahwa telah menjadi
kewajiban sebagai polisi Indonesia untuk terus mengutamakan pelayanan terhadap Masyarakat, karena polisi memang bertugas menjadi pelayan masyarakat.

Dalam hari Bhayangkara ke 65 tahun ini seluruh keluarga Polres Selayar ikut mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan memeriahkan. (Contrend News)

Ketua UPL Dinilai Penakut, Pelaksanaan Tender Proyek Di Selayar Di Warnai Kericuhan,

Kalau Tamu Diminta Lengkap, tapi ....."

Add caption

Kegiatan pelelangan paket paket proyek yang menggunakan anggaran negara di kabupaten kepulauan Selayar tahun ini banyak menuai ocehan, diantaranya kesan tertutup dan tidak meluasnya informasi kepada public yang menjadi topik hangat di bincangkan diantara pemerhati pembangunan. Hingga hari ini Rabu (8/6) pelaksanaannya terus berlanjut. Dari hasil konfirmasi ke salah sumber yang tidak mau ditulis namanya membenarkan bahwa saat ini pemerintah kabupaten kepulauan Selayar telah membentuk panitia lelang yang tidak sama seprti tahun tahun sebelumnya. Dimana pada tahun ini panitia mengacu pada perpres 54 2010 . Bila pada tahun sebelumnya masih di sebut panitia dan boleh di katakan berada di setiap skpd maka pada tahun ini bentukan pemerintah ini di sebut UPL dan bukan dari semua skpd, hal ini di sebabkan karena kurang pegawai tehnis yang lulus bersertifikasi.

Pelaksanaan tender proyek tahun ini di Kabupaten Kepulauan Selayar di laksanakan satu atap dan kantor panitia atau UPL nya di kantor Bupati Selayar. Dari pantauan media ini, ruangan yang ditempati adalah ruangan yang pernah di tempati berkantor oleh Bappeda, dan sangat disayangkan karena ruangan tersebut boleh dikatakan kebanyakan tertutup pintunya. Yang terlihat adalah papan pengumuman di depan ruangan, serta papan kerja dan plakat kegiatan. Sayang sekali karena pada pengenal kelembagaannya tersebut tidak jelas ada tercantum alamat dan nomor kontak. Selain itu UPL juga menyiapkan layanan publik melalui internet dengan menggunakan webblog gratisan bologspot.com yang setelah ditelusuri oleh IT media ini, mendapati beberapa keganjilan dalam posting pengumuman resmi proyek pemerintah kabupaten kepulauan selayar dalam blog gratisan, yang serta merta menimbulkan kesan amatiran. paling tidak telah menimbulkan sebuah tanda tanya besar dalam postingan yang maksud dan tujuannya agar UPL dapat di nilai transfaran namunpun sebenarnya amatiran. Maunya sih pencitraan tapi kejadiannya belepotan dan membingungkan.

Selain itu dari pantauan reporter dan koresponden, melaporkan bahwa sejumlah ketegangan telah terjadi selama proses tender. Diantaranya keributan saat berlangsung tender proyek dinas PU di kantor PKK serta adanya kesan bahwa ketua  UPL nya gampang di atur dan terpengaruh gertak dari para peserta lelang. Belum lagi beredar rumor bahwa para pihak terkait dalam kegiatan tender proyek pemerintah ini, tidak ada bedanya hanya sebagai boneka saja, namun maksud dari kalimat ini tidak di jelaskan.

Proses tender proyek pemerintah tahun ini juga membingungkan sejumlah kalangan misalnya tender proyek dinas PU yang pada tahun tahun sebelumnya dilakukan sekaligus dan di umumkan secara luas dan publik tahu kegiatan pemerintahnya, namun pada tahun ini paket paket proyek dilelang per paket dan dilaksanakan setiap harinya oleh UPL tidak ada bedanya menyicil pekerjaan. Untung kalau masih di konotasikan menyicil pekerjaan, tapi kalau di konotasikan agar antara proyek ke proyek dan pengusaha ke pengusaha lainnya tidak saling mengetahui maka inikan sudah berbau pelanggaran dari azas keterbukaan yang dimaksud dalam aturan dan sangat rentan membuktikan informasi yang beredar bahwa ada komunikasi yang terjalin hingga proses pengumuman.

Ari F Asis, koordinator pemantau pembangunan yang merupakan salah satu divisi dalam kepengurusan FPS menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan proyek proyek daerah tahun anggaran 2011 ini sangat tidak transfaran. Selain itu di sebutkan bahwa praktek praktek yang dapat memenjarakan para pelaksana telah terdata, tinggal waktu saja dan tinggal bagaimana respon dari pihak pihak berwajib yang akan kami lapori, ujar Ary. hal ini ditegaskannya karena beberapa laporan kami yang tidak di tindak lanjuti dan beberapa perkara kasus korupsi baik itu yang telah berproses di kejaksaan, pengadilan dan kepolsian tercatat tidak dan belum mendapat kekuatan hukum tetap. malah sppp, peti es dan pengalihan penahanan adalah hal biasa di wilayah hukum kabupaten kepulauan Selayar yang tidak tahu sampai kapan akan berlanjut dan kemana harus mengadu kunci Ari.

Berita Tentang Air Minum Di Selayar

Belum Ada Jaminan Bahwa Air Minum Di Wilayah Selayar Bebas Dari Kuman Ekoli

Kondisi air konsumsi minum yang saat ini digunakan oleh warga ibukota benteng kabupaten Kepulauan Selayar mendapat sorotan dari salah satu pemerhati  daerah ini. Forum Peduli Selayar (FPS) kembali mengumumkan sejumlah hasil pantauan dan pengumpulan informasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam minggu terakhir bulan Maret 2011 dengan menempatkan konsumsi air minum warga ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar  di layani  oleh PDAM Selayar. Pasalnya dari hasil pengumpulan informasi dari sejumlah penjelasan terkai t air minum layak konsumsi ternyata air minum yang dialirkan oleh Pdam Selayar masih termasuk dalam katagori air minum belum layak konsumsi dan masih berbahaya bagi manusia namunpun demikian ini baru sebatas wacana yang harus mendapat perhatian serus. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti di eropa , bahwa kuma ekoli terkandung  dalam cairan sejumlah tanaman sayuran kemungkinannnya terhisap  dan sebahagiannya adalah sejumlah partikel partikel yang berbahaya bagi tubuh manusia serta cairan yang diragukan mengandung kuman air ekoli yang hingga saat ini belum sepenuhnya mendapat jaminan dan sertifikasi  aman serta layak konsumsi
Merujuk adanya ipa di Topa dan sejumlah tempat lainnya memang merupakan salah satu rangkaian dalam penyediaan dan penyiapan yang telah diprogramkan oleh pemerintah kabupaten kepulauan selayar namun sebelum semuanya dijual ke masyarakat maka pihak berkompeten harus melakukan penelitian  bebas dari kuman termasuk kuman  ekoli yang dipastikan dapat menyebabkan penyakit prostat dan ginjal bagi seluruh manusia yang mengkonsumsi air ini. Bisa dibayangkan bila kemudian seluruh pelanggan pdam harus mengalami hal ini, sehingga FPS kemudian menjadikan agenda ini sebagai agenda awal untuk segera di teruskan dan dipertanyakan kepada pihak terkait, ujar Arsil Ihsan.

Pengumuman Pengadaan Barang Pemerintah Menggunakan Koran Dihentikan.

Pengumuman lelang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selama ini dilakukan melalui koran atau media massa Kepala Badan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengungkapkan hal tersebut di Jakarta mengatakan batas

waktu 2011 ditetapkan karena pada Juli 2010, masih ada kementerian dan lembaga nonkementerian yang terlanjur meneken kontrak pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa dengan beberapa koran. Kontrak iklan tersebut baru berakhir pada Juli 2011. Aturan baru ini diperkenalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. akan dihentikan mulai 2011. Pemerintah memastikan akan menggunakan situs internet internal khusus pengadaan barang pemerintah pusat yang sudah ada di beberapa kementerian sebagai sarana pengumuman lelang proyek pengadaan barang dan jasanya.

Atas dasar aturan baru itu, pemerintah membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menjadi sarana kementerian dan lembaga untuk melelang proyek mereka secara online. Saat ini, LPSE yang sudah siap adalah LPSE Kementerian Keuangan. LPSE Kementerian Keuangan ini bisa melayani lelang pengadaan barang dan jasa kementerian dan lembaga di luar Kementerian Keuangan.

Agus menambahkan, jika perlu, kementerian lain tidak perlu lagi membentuk LPSE cukup memakai layanan yang ada di Kementerian Keuangan. Sementera ini, LPSE Kementerian Keuangan sudah dipakai untuk lelang proyek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial.

Lebih lanjut Agus menjelaskan,  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP menetapkan, untuk pengadaan mobil, obat, dan sewa hotel yang akan digunakan sebagai inventaris pemerintah harus menggunakan katalog yang sudah disiapkan lembaga tersebut. Katalog yang disiapkan dalam fotmat online atau e-catalogue ini diharapkan akan menambah kepastian harga dan mempercepat proses pengadaannya.

Pembentukan e-catalogue ini dimungkinkan dengan adanya aturan baru, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Percepatan pelaksanaan proyek juga ditetapkan dalam hal sanggah banding. Dulu, setiap peserta tender yang merasa dirugikan karena kalah tender bisa semau-maunya mengajukan keberatan, sehingga pelaksanaan proyek harus menunggu proses banding itu selesai. Sekarang dengan adanya Perpres 54/2010 ditegaskan bahwa setiap peserta yang mengajukan sanggah banding wajib menyetorkan fee (biaya sanggah banding) sebelum mengajukan keberatan.

Nantinya, jika keberatan peserta itu benar, maka fee-nya akan dikembalikan. Tetapi, jika bandingnya itu ternyata tidak benar, maka fee yang sudah disetorkan akan dimasukkan ke kas Negara.Rgl-Ike(http://id.voi.co.id)fks

Tender Proyek TA 2011 Selayar Dinilai Tidak Transparan"

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menggunakan anggaran negara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku tentulah merupakan sebuah hal yang tidak mudah dan tidak ringan bagi pejabat dan pelaksanan, serta bukan lagi menjadi sebuah rahasia bila kemudian dalam pelaksanaan proses pelelangan dan pengungjukan  kerap terjadi sesuatu yang perlu diluruskan setidaknya disempurnakan, sehingga dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang mengikat dan mengatur proses dari permulaan sampai selesai,  pelaksana dan panitia dapat menekan aspek dan faktor yang menyebabkan  kesalahan dan  ketidak sempurnaan penerapanan akibat pengertian dalam penerapan peraturan. Karena hingga saat ini sangatlah bohong bila ada sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sempurna, tapi bila disebut menghampiri sempurna dan tidak melakukan pelanggaran secara sengaja maka itu sudah hasil maksimal, ujar Arsil Ihsan ketua FPS kepada sejumlah wartawan di salah satu selasar kantor Bupati Selayar pada Selasa ( 7/6). Namun tentu saja ini tidak berlaku bagi sebuah kesengajaan dalam kesalahan karena bila disengaja artinya memang bersepakat untuk melakukan pelangaran.
Terkait pelelangan proyek proyek tahun 2011 ini di lingkup pemerintah kabupaten kepulauan Selayar kami hanya bisa menyebutkan kalimat butuh penyempurnaan terus kepada panitia yang pada tahun ini pelaksanaannya mengacu pada aturan baru yang dilaksanakan satu atap. Sehingga sangatlah mungkin bahwa dalam perjalanannya panitia yang di percayakan dapat terus menyempurnakan apa yang telah menjadi peraturan. Kalau boleh bicara lebih jauh kami menilai bahwa pokja  pengadaan barang dan jasa tahun 2011 dikabupaten kepulauan selayar perlu lebih memahami peraturan dalam undan undang transfaransi public yang berlaku, sehingga penggunaan blog gratisan dimedia maya dapat dipertimbangkan, ini namanya ketidak fahaman tentang penggunaan media massa. Tapi inikan sebuah karya yang perlu dihargai ujar Arsil.
Mengenai banyaknya pengulangan proses lelang, diantaranya proyek pengadaan di lingkup dinas pendidikan serta proyek fisik dinas PU , Arsil menyebutkan bahwa itu bukti dari apa yang disebutnya perlu penyempurnaan, dan perlu evaluasi lebih awal.  Dan tentu saja ini akan lucu bila kemudian pada tahap pengulangan yang terjadi juga sama, namun tetap di umumkan.  kalau mau buka bukaan sebenarnya banyak hal yang kami monitor dalam proyek ini, termasuk adanya nama nama pejabat yang disinyalirt kuat meminati proyek ini, ujar Arsil. Ditanya mengenai nama dan jabatan pejabat dimaksud, Arsil berkelit bahwa kalau tidak mau dilaporkan pencemaran nama baik, tidak usah tanya namanya, karena tidak bukti bos, ujarnya sambil berlalu.

Selayar Terkini on Bloggers

Selayar Terkini on Bloggers